Edisi Ke enam


Sistem hukum Indonesia berdiri di atas azas fictie hukum dimana ketika sebuah aturan telah disyahkan atau diundangkan maka semua warga negara sudah dianggap tahu dan tak dapat menolak atas penerapan peraturan tersebut. Namun demikian, asumsi hukum ini menimbulkan berbagai masalah di lapangan, diantaranya adalah terabaikannya hak-hak masyarakat lokal/adat atas wilayah adatnya. Kenapa demikian ?

Meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hak masyarakat (adat & lokal), tetapi dilapangan hukum (dalam arti undang-undang) hanya menampilkan wajah yang tidak ramah kepada masyarakat, kerapkali berwajah kriminalisasi dan pengambilalihan hak mereka.

CD peraturan perundang-undangan Huma ini lahir dari proses belajar panjang bagaimana asas fictie hokum itu bekerja. Besarnya wilayah yang menjadi yurisdiksi hukum positif nasional membuat pengetahuan akan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak sampai ke desa-desa dimana masyarakat hidup dan bertempat tinggal.

Harapannya, CD peraturan perundang-undangan dapat menjadi alat untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang nantinya akan menjadi salah satu dasar tempat berangkat bagi masyarakat untuk membela hak-haknya.

Demikianlah, selamat menggunakan.

Salam
Andiko
Direktur Eksekutif

Copyright ©2013 HuMa
hak cipta dilindungi oleh undang-undang