Provinsi Bali

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Bali NOMOR 03 TAHUN 1991
PARIWISATA BUDAYA
2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 385 TAHUN 2000
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
3. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 386 TAHUN 2000
NILAI PASAR ATAU HARGA STANDARD JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KARANGASEM
4. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 388 TAHUN 2000
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Provinsi Bangka Belitung

1. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2009
PENGELOLAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 04 TAHUN 2012
PELESTARIAN ADAT ISTIADAT
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 03 TAHUN 2003
PROSESI PERKAWINAN DAN PAKAIAN PENGANTEN ADAT BELITONG

Provinsi Banten

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 13 TAHUN 1990
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT MASYARAKAT BADUY DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 03 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 04 TAHUN 2000
TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBAGA DAERAH
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 48 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 32 TAHUN 2001
PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 05 TAHUN 2001
PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI

Provinsi Bengkulu

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2000
RETRIBUSI MEMBAWA HASIL PERKEBUNAN KELUAR DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 04 TAHUN 2002
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL HAK GUNA USAHA (HGU), AREAL UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI, KAWASAN HUTAN YANG BERUBAH PERUNTUKAN, TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN DAN YANG DIPINJAM PAKAI UNTUK KEGIATAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN
3. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2000
PENETAPAN HARGA STANDAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
4. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2001
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN
5. SURAT KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 58 TAHUN 2005
PELAKSANAAN HUKUM ADAT REJANG
6. SURAT KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 93 TAHUN 2005
KUMPULAN HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG (KELPIAK UKUM ADAT NGEN RIYAN CA'O BEAK NYOA PINANG LEM KABUPATEN REJANG LEBONG)

Provinsi DI Yogyakarta

1. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2000
PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 04 TAHUN 2000
BADAN PERWAKILAN DESA
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 05 TAHUN 2000
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 06 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 07 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN DUKUH
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 08 TAHUN 2000
TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 09 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
10. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2000
KEWENANGAN DAERAH
11. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
12. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
13. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 44 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 02 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD.
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2001
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2001
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2001
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2001
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2001
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD
26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2001
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA
27. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2001
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL NOMOR 08 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
29. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 02 TAHUN 2001
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
30. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 03 TAHUN 2001
BADAN PERWAKILAN DESA
31. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 04 TAHUN 2001
PERATURAN DESA
32. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 05 TAHUN 2001
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN SERTA PENGELOLAANNYA
33. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 06 TAHUN 2000
PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
34. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 06 TAHUN 2001
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
35. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 07 TAHUN 2001
PENGHASILAN LURAH, PAMONG DESA, SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN STAF
36. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 08 TAHUN 2001
TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH
37. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 09 TAHUN 2001
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA, SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN STAF
38. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 431 TAHUN 2001
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL JO. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2001
39. SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG KIDUL NOMOR 208/KPTS/2001
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

Provinsi DKI Jakarta

1. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1987
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMETAAN DAN PENGUKURAN TANAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 332/2002
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENGAMANAN KEBERADAAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2002

Provinsi Gorontalo

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 09 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

Provinsi Jambi

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 29 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 30 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 05 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 12 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 12 TAHUN 2001
IZIN PEMANFAATAN HUTAN (IPH)
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13 TAHUN 2001
IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IHT)
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 14 TAHUN 2001
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH)
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 15 TAHUN 2001
RETRIBUSI HASIL HUTAN
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 16 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BATANG HARI MITRA HUTAN LESTARI
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 05 TAHUN 2002
PANGKALAN HASIL BUMI
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 21 TAHUN 2002
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN KOMPENSASI PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 22 TAHUN 2002
PENGURUSAN HUTAN DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2002
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN(IPHHKLH)
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 08 TAHUN 2004
PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN KAYU BULAT (PPKB)
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 03 TAHUN 2006
MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO
17. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 1249 TAHUN 2002
PENGUKUHAN HUTAN ADAT DESA BATU KERBAU KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO
18. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN NOMOR 287 TAHUN 2003
PENGUKUHAN KAWASAN BUKIT TAPANGGANG SEBAGAI HUTAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA GUGUK KECAMATAN SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN
19. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 48/HUTBUN TAHUN 2009
PENGUKUHAN HUTAN ADAT DUSUN SENAMAT ULU KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO

Provinsi Jawa Barat

1. PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR 02 TAHUN 1996
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
2. PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR 01 TAHUN 2000
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
3. PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR 04 TAHUN 2000
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN SURUTAN WADUK PUSAT LISTRIK TENAGA AIR UNTUK PERTANIAN
4. PERATURAN DAERAH Provinsi Jawa Barat NOMOR 22 TAHUN 2000
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN
5. PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2000
PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR PADA SUNGAI CITARUM
6. PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR 03 TAHUN 2001
POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT
7. PERATURAN DAERAH Provinsi Jawa Barat NOMOR 19 TAHUN 2001
PENGURUSAN HUTAN
8. PERATURAN DAERAH Provinsi Jawa Barat NOMOR 20 TAHUN 2001
PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT
9. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2000
PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR PADA SUNGAI CIWULAN DAN SUNGAI CILANGLA DI JAWA BARAT
10. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2000
PEDOMAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 02 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 03 TAHUN 2000
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 04 TAHUN 2000
BADAN PERWAKILAN DESA SERTA TATA CARA PEMBENTUKANNYA
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 05 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 06 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 07 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
17. PERATURAN DAERAH KABUPANTEN BOGOR NOMOR 08 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DESA
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 09 TAHUN 2000
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2000
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2000
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 22 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 2002
PENGEMBANGAN KEHUTANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 25 TAHUN 2001
RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 13 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PENGOLAHAN AIR BAWAH TANAH
26. PERATURAN KABUPATEN KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2001
IZIN PENGUSAHAAN TAMBAK DI KAWASAN HUTAN
27. PERATURAN KOTA DEPOK NOMOR 05 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 38 TAHUN 2002
RENCANA TATA RUANG GUNUNG CIREMAI
29. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 08 TAHUN 2003
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
30. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 28 TAHUN 2003
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
31. PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 53 TAHUN 2000
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAERAH
32. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 18 TAHUN 2000
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
33. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 22 TAHUN 2000
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA) BUPATI BOGOR

Provinsi Jawa Tengah

1. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2001
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI Provinsi Jawa Tengah
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 02 TAHUN 1998
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 08 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KABUPATEN PEKALONGAN
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN SRAGEN
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2000
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 03 TAHUN 2000
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 06 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DESA
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN DI DESA
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 16 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 17 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 04 TAHUN 2000
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 05 TAHUN 2000
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 06 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 07 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 08 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 09 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DESA
26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
27. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2000
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN DESA
28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
29. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2000
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DIDESA DAN KELURAHAN
30. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2000
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
31. PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
32. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU
33. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN IZIN ANGKUT KAYU DESA/HUTAN RAKYAT DAN KAYU OLAHAN
34. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2001
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO
35. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 05 TAHUN 2002
RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU DESA/HUTAN RAKYAT DAN KAYU HASIL PERKEBUNAN SERTA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
36. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 17 TAHUN 2003
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU
37. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 20 TAHUN 2003
GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
38. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2003
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
39. SURAT KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 143/199/2002
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA DI KABUPATEN GROBOGAN
40. SURAT KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 147/90/2002
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA
41. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 170/12/2000
PERSETUJUAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Provinsi Jawa Timur

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 1998
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 23 TAHUN 1998
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 19 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2000
RETRIBUSI IJIN TEBANG KAYU DESA/HUTANG RAKYAT DAN KAYU HASIL PERKEBUNAN SERTA PENERBITAN SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM)
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 27 TAHUN 2000
RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN RAKYAT NON KAYU DALAM KABUPATEN BLITAR
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2000
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
8. PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2000
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 19 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGAKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2000
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA DAN KELURAHAN
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA ATAU KELURAHAN
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 22 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 09 TAHUN 2000
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TUBAN NOMOR 01 TAHUN 1998, TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 07 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENEBANGAN DAN PENGANGKATAN KAYU RAKYAT
20. SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2002
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDORAJO PADA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO
21. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEBUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2000
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Provinsi Kalimantan Barat

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat NOMOR 07 TAHUN 1987
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
2. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat NOMOR 08 TAHUN1987
PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B)
3. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat NOMOR 08 TAHUN 1994
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN
4. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat NOMOR 08 TAHUN 1996
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN
5. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat NOMOR 06 TAHUN 1998
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
6. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat NOMOR 18 TAHUN 2002
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN
7. SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Provinsi Kalimantan Barat NOMOR 95 /KPTS/KWL-4/1999
PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEMENTARA KEPADA KOPERASI PENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN (KPHK) RIMBA BERSERI
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 03 TAHUN 1993
RETRIBUSI PENGUMPULAN SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 09 TAHUN 1999
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 01 TAHUN 2000
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2000
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 05 TAHUN 2000
TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 06 TAHUN 2000
PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 04 TAHUN 2000
RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 26 TAHUN 2000
PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
17. PERATURAN DAERAH KOTA SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 22 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11 TAHUN 2000
KEWENANGAN KABUPATEN SANGGAU SEBAGAI DAERAH OTONOM
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2000
PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2000
TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 07 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 01 TAHUN 2001
RETRIBUSI PENGELOLAAN HASIL HUTAN
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2001
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 09 TAHUN 2001
RETRIBUSI PEREDARAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN
26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 04 TAHUN 2002
PEMERINTAHAN KAMPUNG
27. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2002
PEMERINTAHAN KAMPUNG
28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 06 TAHUN 2003
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
29. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 195 TAHUN 1995
PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH Sdr. JAFRI KARENTIKA
30. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 217 TAHUN 1995
PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH CV. RINTA 86 KETAPANG
31. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 252 TAHUN 1996
PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) PENGOLAHAN / PEMURNIAN
32. SURAT KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 1997
PENUNJUKAN LOKASI, PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN SECARA KOLEKTIF DI DUSUN LINTANG BATANG DESA PANCAROBA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK
33. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 59 TAHUN 1998
PEDOMAN PENGGUNAN TANAH HAK ULAYAT/HAK SERUPA ITU DAN TANAH MILIK ADAT UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN
34. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 77 TAHUN 1998
PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) EKSPLOITASI, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
35. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 125 TAHUN 1999
SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS ATAS NAMA KUHAI LOKASI BLOK I WPR KECAMATAN TUMBANG TITI (DESA KELAMPAI) KABUPATEN DATI II KETAPANG
36. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 150 TAHUN 1999
SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS ATAS NAMA KOPERASI MANUNGGAL JAYA SP V SEI. JERAN LOKASI BLOK II DESA KELAMPAI KECAMATAN TUMBANG TITI
37. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 187 TAHUN 1999
SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS ATAS NAMA KUD SARI PAWAN LOKASI BLOK WPR DESA SENDURUHAN KECAMATAN SANDAI KABUPATEN DATI II KETAPANG
38. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 188 TAHUN 1999
SURAT IZIN SEMENTARA PERTAMBANGAN DAERAH BAHAN GALIAN GOLONGAN C (PASIR DAN KERIKIL) ATAS NAMA KOPERASI FAJAR BAHARI LOKASI ALUR SUNGAI KELURAHAN TENGAH KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN DATI II KETAPANG
39. SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 19 TAHUN 1999
PEMBERIAN IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MELALUI PERMOHONAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 HEKTAR
40. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 02 TAHUN 2000
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MELALUI PERMOHONAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 HA
41. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 130 TAHUN 2000
PENETAPAN NAMA-NAMA KEPALA ADAT DIFINITIF SE KABUPATEN KAPUAS HULU
42. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 08 TAHUN 2001
PROSEDUR TETAP PERMOHONAN IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 Ha.
43. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 126 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BUDIDAYA WALET DI KECAMATAN KEDAMIN KABUPATEN KAPUAS HULU
44. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 144 TAHUN 2003
PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

Provinsi Kalimantan Selatan

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Selatan NOMOR 16 TAHUN 1992
PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN (PIR BUN)
2. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Selatan NOMOR 09 TAHUN 2000
RENCANA TATA RUANG WILAYAH Provinsi Kalimantan Selatan
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 1998
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2000
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2000
BADAN PERWAKILAN DESA
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2000
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 09 TAHUN 2000
BADAN PERWAKILAN DESA
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DESA
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2000
LEMBAGA ADAT
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2000
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2000
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2000
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI TENGAH MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2000
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2002
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2000
BADAN PERWAKILAN DESA
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DESA
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 05 TAHUN 2000
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
27. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 06 TAHUN 2000
BADAN PERWAKILAN DESA
28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 07 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
29. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 08 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
30. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 09 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN DESA
31. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DESA
32. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
33. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
34. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
35. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
36. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2000
LEMBAGA ADAT
37. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2000
KERJA SAMA ANTAR DESA
38. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 54 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN
39. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 06 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA
40. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 07 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN
41. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 08 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
42. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 09 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
43. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2000
LEMBAGA ADAT
44. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 11 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
45. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
46. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2000
PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
47. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 14 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
48. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 15 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DESA
49. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 16 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
50. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 17 TAHUN 2000
SUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
51. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 25 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
52. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 27 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
53. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05 TAHUN 2000
SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS HASIL TAMBANG BATUBARA YANG DIBAWA KELUAR DARI AREAL PERTAMBANGAN
54. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
55. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
56. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 36 TAHUN 2001
IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT PADA HUTAN MILIK DAN RETRIBUSINYA
57. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2001
IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
58. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2001
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
59. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 49 TAHUN 2001
IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
60. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 50 TAHUN 2001
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
61. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 15 TAHUN 2001
PERIJINAN PEMANFAATAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN ALAT PENEBANGAN KAYU
62. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 16 TAHUN 2001
PERIJINAN PEMANFAATAN LIMBAH DAN PEREDARAN KAYU DI WILAYAH KABUPATEN KOTABARU
63. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 17 TAHUN 2001
PERIJINAN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT PADA HUTAN MILIK DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTABARU
64. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 18 TAHUN 2001
PERIJINAN PEMANFAATAN HUTAN BAKAU DILUAR CAGAR ALAM
65. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2002
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
66. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2002
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTABARU
67. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2002
RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN
68. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 18 TAHUN 2002
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
69. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2002
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
70. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR 559 TAHUN 2002
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D

Provinsi Kalimantan Tengah

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Tengah NOMOR 7 TAHUN 2001
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
2. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Tengah NOMOR 09 TAHUN 2001
PENANGANAN PENDUDUK DAMPAK KONFLIK ETNIK
3. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Tengah NOMOR 08 TAHUN 2002
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
4. PERATURAN DAERAH Provinsi Kalimantan Tengah NOMOR 16 TAHUN 2008
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH
5. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR Provinsi Kalimantan Tengah NOMOR 44 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
6. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009
TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI Provinsi Kalimantan Tengah
7. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009
TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI Provinsi Kalimantan Tengah
8. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI Provinsi Kalimantan Tengah
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2000
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DITINGKAT DESA DAN KELURAHAN
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2001
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2001
PERIZINAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2001
PEREDARAN DAN PENERTIBAN HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN BARITO UTARA
14. PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2001
USAHA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN HASIL HUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
15. PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 07 TAHUN 2003
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2004
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 06 TAHUN 2007
KEDAMANGAN KABUPATEN SERUYAN

Provinsi Kalimantan Timur

1. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2000
PENETAPAN DANA KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT DIDALAM DAN SEKITAR HUTAN DI Provinsi Kalimantan Timur
2. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2002
IZIN KHUSUS PENEBANGAN JENIS KAYU ULIN
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 14 TAHUN 1996
HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK
4. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN 1997
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 01 TAHUN 1998
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 02 TAHUN 1998
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 02 TAHUN 1999
RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 60 TAHUN 1999
PAJAK DAN NILAI JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2000
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 31 TAHUN 2000
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 01 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 02 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 03 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 04 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 05 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 06 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 07 TAHUN 2000
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 08 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 09 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 10 TAHUN 2000
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 11 TAHUN 2000
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 12 TAHUN 2000
TATA CATA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 13 TAHUN 2000
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 14 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 16 TAHUN 2000
HUTAN RAKYAT
26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 17 TAHUN 2000
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
27. PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 29 TAHUN 2000
IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2001
KEWENANGAN KABUPATEN
29. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2001
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
30. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 27 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI BARAT
31. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 02 TAHUN 2001
IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH
32. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 04 TAHUN 2001
IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
33. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 14 TAHUN 2001
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
34. PERATURAN DAERAH BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2001
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET KABUPATEN KUTAI TIMUR
35. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 09 TAHUN 2002
RETRIBUSI IJIN PENGUSAHAAN HASIL HUTAN IKUTAN
36. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2002
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 2005
37. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2002
KEHUTANAN DAERAH
38. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 13 TAHUN 2002
IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
39. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 14 TAHUN 2002
IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
40. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 15 TAHUN 2002
PERTAMBANGAN UMUM DAERAH
41. SURAT KEPUITUSAN BUPATI KUTAI NOMOR 110 TAHUN 1997
PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK
42. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BERAU NOMOR 47 TAHUN 2000
TATA CARA IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
43. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BERAU NOMOR 48 TAHUN 2000
TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK
44. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 161 TAHUN 2000
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG IJIN PEMBUKAAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BERAU
45. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 283 TAHUN 2000
DESA-DESA DI DALAM DAN DI SEKITAR AREAL HPH YANG BERHAK MENERIMA DANA KOMPENSASI DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN KEHUTANAN YANG ADA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
46. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 02 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI IZIN PEMBUKAAN TANAH (LAHAN) SERTA IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU KABUPATEN BERAU
47. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 40 TAHUN 2001
JAMINAN KESUNGGUHAN DALAM RANGKAPEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN
48. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2001
TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
49. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2001
TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
50. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2001
TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
51. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2001
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
52. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2001
TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK PADA AREAL HUTAN PRODUKSI DALAM KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK)
53. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 110/K.237/2001
PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG (BPK)
54. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 340/K.303/2001
TIM INVENTARISASI HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KUTAI BARAT
55. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 400/K.321/2001
PEMBENTUKAN TIM RESOLUSI KONFLIK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
56. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 522.1/K.309/2001
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI BARAT
57. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2002
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK/TANAH MILIK, AREAL TAMBANG, HTI, PERKEBUNAN DAN LAIN-LAIN
58. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2002
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
59. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI NOMOR 180.188/HK-110/2002
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
60. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI NOMOR 180.188/HK-111/2002
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Provinsi Kalimantan Utara

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN MILIK/HUTAN RAKYAT
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/209/EK.PRODA.I/2000
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MILIK CV. PRIMA WANA BAKTI DI DESA KUJAU DAN BEBAKUNG KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN BULUNGAN
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/303/EK.PRODA.I/2000
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/MILIK CV. GLORIA ABADI DI DESA ANTUTAN KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/480/EK.PRODA.I/2000
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/MILIK PT. ENTERNAL BARA DINAMIKA DI DESA LONG BELUAH KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/59/EK.PRODA.I/2000
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MILIK CV. SANTAKAN JAYA UTAMA DI DESA PEJALIN KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/525/EK.PRODA.I/2000
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/ADAT PT. BAKTIBUMI PERDANA DI DESA KUJAU KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN BULUNGAN
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/550/EK.PRODA.I/2000
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/ADAT PT. PRIMA WARNA TAMA DI DESA LONG BANG KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/566/EK.PRODA.I/2000
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/ADAT CV. KABA DI DESA LONG BUANG KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2001
IZIN EKSPOR KAYU BULAT DARI HUTAN MILIK/HUTAN RAKYAT
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 02 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN EKSPOR KAYU BULAT DARI HUTAN MILIK/HUTAN RAKYAT
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/121/EK.PRODA.I/2001
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ADAT PT. KAYAN JAYA DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN BUNYU KABUPATEN BULUNGAN
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 06 TAHUN 2001
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 34 TAHUN 2003
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 03 TAHUN 2004
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 04 TAHUN 2004
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT LUNDAYEH KABUPATEN NUNUKAN
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 10 TAHUN 2012
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MALINAU
17. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MALINAU NOMOR 85 TAHUN 1999
IURAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK
18. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 375 TAHUN 2000
IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/ADAT CV. WANA PRIMA MANDIRI DI DESA KENDARI KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 522.11/375.EK. PRODA.I/2000

Provinsi Lampung

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Lampung NOMOR 07 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN
2. PERATURAN DAERAH Provinsi Lampung NOMOR 05 TAHUN 2001
PENATAAN RUANG WILAYAH Provinsi Lampung
3. PERATURAN DAERAH Provinsi Lampung NOMOR 06 TAHUN 2001
ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
4. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 1997
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU ATAU BUKAN KAYU DARI TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA DI Provinsi Lampung
5. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 103 TAHUN 1998
PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN
6. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 109 TAHUN 1999
PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DIBIDANG PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA DI Provinsi Lampung
7. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2000
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Provinsi Lampung NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN
8. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2000
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Provinsi Lampung NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN BATUBARA, BAHAN BAKU SEMEN DAN BARANG-BARANG POTENSIAL LAINNYA
9. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 111 TAHUN 1998
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN (PIR-BUN) DI PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
10. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/283.A/B.IX/HK/2000
PENETAPAN STATUS TANAH EKS AREAL KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI (HPK) SELUAS + 145.125 (SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR
11. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 70 TAHUN 2001
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Provinsi Lampung NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
12. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Provinsi Lampung NOMOR 28 TAHUN 2001
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH Provinsi Lampung TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH Provinsi Lampung
13. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Provinsi Lampung NOMOR 29 TAHUN 2001
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH Provinsi Lampung TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 01 TAHUN 1994
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 05 TAHUN 1998
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 07 TAHUN 1998
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 1998
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 13 TAHUN 1999
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2000
PENYEBUTAN PEKON, PERATIN DAN PERANGKAT PEKON DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 03 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKON
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 04 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERATIN
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 07 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN PERATIN DAN PERANGKAT PEKON
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 08 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN PEKON
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 09 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN PEKON
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)
26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR PEKON
27. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2000
PEDOMAN PERATURAN PEKON
28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
29. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH
30. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
31. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2000
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
32. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2000
RETRIBUSI ATAS IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
33. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
34. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2000
PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
35. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 22 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN IKUTAN DAN KAYU HASIL HUTAN RAKYAT
36. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 35 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT SERTA LEMBAGA ADAT
37. PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2000
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
38. PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2000
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
39. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 01 TAHUN 2001
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 2005
40. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2001
RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 2005
41. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 03 TAHUN 2001
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001-2005
42. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 06 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN USAHA SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI (IN-SITU) DAN HABITAT BUATAN (EX-SITU)
43. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN KAYU DARI TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA
44. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
45. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2001
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
46. PERATURAN DAERAH LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2001
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
47. PERATURAN DAERAH KABUPETEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2002
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
48. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2004
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
49. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 09 TAHUN 2004
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
50. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/ 167/ KPTS/ 03/ 2000
PEMBENTUKAN FORUM KONSULTATIF/ TIM KOORDINASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
51. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/ 136/ KPTS/ 01/ 2001
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY NGAMBUR SELUAS 11 HEKTAR DI PEKON MARANG DAN SUMBER AGUNG KECAMATAN PESISIR SELATAN DAN BENGKUNAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
52. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/ 179/ KPTS/ 05/ 2001
PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS HUTAN DAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
53. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/ 180/ KPTS/ 05/ 2001
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
54. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/232/KPTS/06/2001
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 20012005
55. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/ 92/ KPTS/ 06/ 2002
PELAKSANAAN SECARA SWAKELOLA PEKERJAAN PROYEK PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2002
56. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/ 94/ KPTS/ 06/ 2002
PELAKSANAAN SECARA SWAKELOLA PEKERJAAN PROYEK HUTAN KEMASYARAKATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2002
57. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/101/KPTS/ 06/2002
LARANGAN PEMBUKAAN HUTAN DI WILAYAH RIMBA LARANGAN MARGA BENGKUNAT KECAMATAN BENGKUNAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
58. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR B/26/KPTS/III.04/2003
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ), PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) Pasal 21, PENERIMAAN DARI SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, SDA PERIKANAN, SDA PERTAMBANGAN UMUM DAN SDA KEHUTANAN
59. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR 171.1/23/DPRD-KM/2000
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Provinsi Maluku

1. PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 03 TAHUN 2008
NEGERI DI KOTA AMBON

Provinsi Maluku Utara

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03 TAHUN 2009
RATSHAP DAN OHOI

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

1. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 07 TAHUN 2000
PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT
2. QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 21 TAHUN 2002
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
3. QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 03 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
4. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR ACEH, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH DAN KETUA MAJELIS ADAT ACEH NOMOR 189/177/2011
PENYELENGGARAAN PERADILAN ADAT GAMPONG DAN MUKIM ATAU NAMA LAIN DI ACEH
5. SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 973/06/SK/IV/1999
PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DALAM KABUPATEN DATI II ACEH BARAT
6. SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 50 TAHUN 1999
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Nusa Tenggara Barat NOMOR 06 TAHUN 2004
PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2000
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 33 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KECAMATAN ASAKOTA DALAM WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF BIMA
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 21 TAHUN 2001
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 13 TAHUN 2002
PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN KAYU DI TANAH MILIK
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 25 TAHUN 2002
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Nusa Tenggara Timur NOMOR 08 TAHUN 1974
PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2000
SUMBANGAN ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2000
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 17 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 18 TAHUN 2000
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 21 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 22 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN
9. PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07 TAHUN 2000
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA KUPANG
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 01 TAHUN 2001
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 02 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 03 TAHUN 2001
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 11 TAHUN 2001
PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU PENGAMBILAN HASIL LAUT DALAM WILAYAH PERAIRAN LAUT KABUPATEN MANGGARA
15. PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2003
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH / LAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Provinsi Papua

1. PERATURAN DAERAH KHUSUS Provinsi Papua NOMOR 20 TAHUN 2008
PERADILAN ADAT DI PAPUA
2. PERATURAN DAERAH KHUSUS Provinsi Papua NOMOR 23 TAHUN 2008
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 03 TAHUN 2000
PELESTARIAN KAWASAN HUTAN SAGU
4. PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 16 TAHUN 2002
RETRIBUSI PEMASUKAN PRODUKSI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

Provinsi Riau

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Riau NOMOR 01 TAHUN 2012
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 1999
HAK TANAH ULAYAT
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 30 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 02 TAHUN 2003
USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Provinsi Sulawesi Barat

1. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2012
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION

Provinsi Sulawesi Selatan

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan NOMOR 06 TAHUN 1996
IZIN USAHA PERIKANAN
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 1999
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 26 TAHUN 1999
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 13 TAHUN 1999
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 07 TAHUN 2002
RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 14 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 09 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 09 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2000
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 03 TAHUN 2000
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 16 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 13 TAHUN 2001
RETRIBUSI ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 05 TAHUN 2001
PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN LUWU UTARA
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 21 TAHUN 2001
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 32 TAHUN 2001
PELESTARIAN SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA DALAM KABUPATEN MAROS
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 33 TAHUN 2001
PENGELOLAAN, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 35 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 36 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN USAHA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 01 TAHUN 2002
USAHA PERTAMBANGAN
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 10 TAHUN 2002
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN 2002
PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 05 TAHUN 2002
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 10 TAHUN 2003
RETRIBUSI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAERAH
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 02 TAHUN 2003
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 03 TAHUN 2003
RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN
26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2004
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
27. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG NOMOR 18 TAHUN 2000
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
28. SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 2170/XII/2000
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI DAERAH OTONOM
29. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 196/VI/2001
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI, PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN HUTAN KOTA PALOPO
30. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 185/VIII/2003
PENETAPAN DESA LATUPPA KECAMATAN WARA SEBAGAI LOKASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT TRADISIONIL UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2003 KOTA PALOPO
31. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 300 TAHUN 2004
PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT SEKO
32. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 32/I/2004
PENETAPAN LOKASI TANAH EX. HAK GUNA PT. HASIL BUMI INDONESIA BUNTU MARANNU (PT. HBI, BM) DI DESA BATTANG KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO SEBAGAI KAWASAN PENYANGGAH
33. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 256/VIII/2004
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)/UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)/DOKUMEN KELOLA LINGKUNGAN (DKL) DI KOTA PALOPO

Provinsi Sulawesi Tengah

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Tengah NOMOR 02 TAHUN 2000
RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN
2. PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Tengah NOMOR 03 JUNI 2000
RETRIBUSI DAN PENARIKAN LEVY AND GRANT ATAS IZIN PEMANFAATAN KAYU
3. PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Tengah NOMOR 06 TAHUN 2000
RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN PADA HUTAN NEGARA
4. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 522/330/INSTUTDA-G.ST/2012
5 (LIMA) KABUPATEN PRIORITAS LOKASI DEMONSTRATION ACTIVITIES (DA) REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATTON+ (REDD+) PROVINS! SULAWESI TENGAH
5. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2012
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN FREE, PRIOR AND INFARMED CONSENT PADA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS Provinsi Sulawesi Tengah
6. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2013
TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Sulawesi Tengah
7. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2013
PEDOMAN PERADILAN ADAT SULTENG
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 14 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 15 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 16 TAHUN 2000
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 17 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2001
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 13 TAHUN 2001
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 14 TAHUN 2001
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 15 TAHUN 2001
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 16 TAHUN 2001
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 17 TAHUN 2001
KERJASAMA ANTAR DESA
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 18 TAHUN 2001
TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 19 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 24 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) SERTA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 26 TAHUN 2001
RETRIBUSI DAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN TOLITOLI
23. PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2003
PENGOLAHAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 13 TAHUN 2012
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU WANA

Provinsi Sulawesi Utara

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 07 TAHUN 1998
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN TANAH
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 20 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 02 TAHUN 2002
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA

Provinsi Sumatera Barat

1. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 06 TAHUN 1983
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 09 TAHUN 1978 TENTANG IURAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
2. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 04 TAHUN 1989
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
3. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 11 TAHUN 1991
PENGGEMBALAAN TERNAK, PENGAMBILAN RUMPUT DAN MAKANAN TERNAK LAINNYA SERTA SERASAH DALAM HUTAN DI SUMATERA BARAT
4. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 13 TAHUN 1994
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
5. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 15 TAHUN 1994
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT DALAM BIDANG PERKEBUNAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
6. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 04 TAHUN 2002
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
7. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 02 TAHUN 2007
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI
8. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 06 TAHUN 2008
TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA
9. PERATURAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat NOMOR 16 TAHUN 2008
TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA
10. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 225/GSB/1981
PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENERTIBAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
11. INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 10/INST/GSB/1981
PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DI BIDANG AGRARIA DALAM WILAYAH/DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
12. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 408/GSB/1982
MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS BAGI PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT SETIAP PERHITUNGAN TARIF IURAN HASIL HUTAN YANG DITETAPKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL KEHUTANAN
13. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 06 TAHUN 1988
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 159/GSB/1984 TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
14. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR SK.522-11-409-1990
BADAN PENGELOLA TAMAN HUTAN RAYA DR. MOHAMMAD HATTA
15. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR SK.522-62-1991
PENUNJUKKAN KAWASAN HUTAN DI SEKITAR BUKIT BATU PATAH SEBAGAI KAWASAN HUTAN WISATA ALAM
16. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR SK.593.41-89-1992
IZIN PENCADANGAN DAN IZIN PEMBEBASAN TANAH KEPADA PT. MIBIJE PANGAN SEMESTA ATAS TANAH YANG TERLETAK DI DESA ALANG RAMBAH, DESA KUMBUNG I, DESA TANJUNG PONDOK DESA AMPANG TANAH, DESA KUBU DAN DESA KAMPUNG DALAM PERWAKILAN KECAMATAN PANCUNG SOAL DI TAPAN D
17. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 05 TAHUN 1997
PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA REKLAMASI LAHAN BEKAS PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
18. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 39 TAHUN 1997
PENGATURAN USAHA TAMBANG OBSIDIAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN
19. INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 03/INST/GSB/1997
PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEPANJANG JALAN NASIONAL BATAS KODYA BUKITTINGGI KODYA PAYAKUMBUH YANG BERADA DALAM WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANAH D
20. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2012
PEDOMAN DAN TATA CARA PERMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENANAMAN MODAL
21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 14 TAHUN 1998
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 06 TAHUN 1999
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 07 TAHUN 2000
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
24. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 01 TAHUN 2001
PEMERINTAH NAGARI
25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 31 TAHUN 2001
PEMERINTAH NAGARI
26. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2002
RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN IKUTAN
27. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2002
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK DAN HUTAN LAINNYA
28. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2002
PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
29. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2005
PEMERINTAHAN NAGARI

Provinsi Sumatera Selatan

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 10 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 34 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2001
IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN NON KAYU
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 19 TAHUN 2001
IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT ATAU PADA TANAH MILIK
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 20 TAHUN 2001
IZIN USAHA PERKEBUNAN
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2001
IZIN USAHA INDUSTRI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 22 TAHUN 2001
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 30 TAHUN 2001
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 32 TAHUN 2001
PENYELENGGARAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 11 TAHUN 2002
PERLINDUNGAN HUTAN
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 12 TAHUN 2002
PEMBUATAN LADANG DAN KEBUN
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 02 TAHUN 2002
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN MINERAL UTAMA
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 30 TAHUN 2002
LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 04 TAHUN 2004
PEMANFAATAN LAHAN BEKAS TAMBANG BATU BARA PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK DI KABUPATEN MUARA ENIM SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA ENIM
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 02 TAHUN 2007
LEMBAGA ADAT MARGA

Provinsi Sumatera Utara

1. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TEBING TINGGI NOMOR 07 TAHUN 1998
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 07 TAHUN 2000
PENGUSAHAAN HUTAN
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 15 TAHUN 2000
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 27 TAHUN 2000
PAJAK PRODUKSI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN NEGARA/DAERAH, SWASTA DAN PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN DELI SERDANG
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 03 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN DESA
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 04 TAHUN 2000
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 05 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 06 TAHUN 2000
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN/ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 07 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 08 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 09 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 10 TAHUN 2000
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2000
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 12 TAHUN 2000
PERATURAN DESA
15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2000
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 14 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 15 TAHUN 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2001
PAJAK PRODUKSI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN USAHA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HASIL PRODUKSI ALAM DAN HUTAN TANAMAN
20. PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 03 TAHUN 2001
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
21. PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2002
RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
22. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 188.342/3215/SK/1998
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
Copyright ©2013 HuMa
hak cipta dilindungi oleh undang-undang