PROPINSI BANTEN

1. PERATURAN DESA PASIRWARU KECAMATAN MANCAK KABUPATEN SERANG NOMOR 01 TAHUN 2005
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

PROPINSI DI YOGYAKARTA

1. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA SIDOMULYO KABUPATEN SLEMAN NOMOR 01/KEP.BPD/2002
TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA
2. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 01/KEP/BPD/2002
PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA DESA SRIMARTANI, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL

PROPINSI JAMBI

1. PERATURAN DESA DESA KELURU - KPK KELILING DANAU KECAMATAN DANAU KERINCI NOMOR 01 TAHUN 1992
PENETAPAN FUNGSI DAN WILAYAH HUTAN ADAT TEMEDAK UNTUK PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM DESA KELURU
2. SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA ADAT DESA BATANG KIBUL NOMOR 03 TAHUN 2004
PENGAKUAN KAWASAN IMBO PASOKO DAN IMBO PAROBOKALO DUSUN PADANG LENDIR DAN DUSUN LUBUK RESAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA BATANG KIBUL KECAMATAN TABIR ULU KABUPATEN MERANGIN

PROPINSI JAWA BARAT

1. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 01 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA
2. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 02 TAHUN 2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
3. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 03 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
4. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 04 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
5. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 05 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
6. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 06 TAHUN 2001
SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA
7. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 07 TAHUN 2001
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
8. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 08 TAHUN 2001
KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
9. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 09 TAHUN 2001
ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA
10. PERATURAN DESA CISARUA NOMOR 10 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN DESA
11. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 02 TAHUN 2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
12. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 03 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
13. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 04 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
14. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 05 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
15. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 06 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMEKARAN DESA
16. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 07 TAHUN 2001
SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA
17. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 08 TAHUN 2001
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
18. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 09 TAHUN 2001
KEUANGAN PEMERINTAH DESA
19. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 10 TAHUN 2001
ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA
20. PERATURAN DESA KALONGLIUD NOMOR 11 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN DESA
21. PERATURAN DESA KIARASARI NOMOR 01 TAHUN 2001
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KIARASARI
22. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 01 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN DESA, REKOMENDASI DAN INTRUKSI KEPALA DESA
23. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 02 TAHUN 2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
24. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 03 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
25. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 04 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
26. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 05 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
27. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 06 TAHUN 2001
SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA
28. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 07 TAHUN 2001
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
29. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 08 TAHUN 2001
KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
30. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 09 TAHUN 2001
ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA
31. PERATURAN DESA MALASARI NOMOR 10 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN DESA
32. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 01 TAHUN 2001
TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DESA
33. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 02 TAHUN 2001
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA NANGGUNG
34. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 04 TAHUN 2001
SUMBER PENDAPATAN DESA
35. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 05 TAHUN 2001
PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
36. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 06 TAHUN 2001
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
37. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 07 TAHUN 2001
KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA DAN SEKRETARIAT BPD
38. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 08 TAHUN 2001
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2001
39. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 09 TAHUN 2001
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
40. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NANGGUNG
41. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2001
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
42. PERATURAN DESA PARAKANMUCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 01 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN DESA PARAKANMUNCANG
43. PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 02 TAHUN 2001
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PARAKAMUNCANG
44. PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 03 TAHUN 2001
TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
45. PERATURANN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 04 TAHUN 2001
BADAN PERWAKILAN DESA SERTA TATA CARA PEMBENTUKANNYA
46. PERATURAN DESA PARAKANMUNANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 05 TAHUN 2001
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
47. PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 06 TAHUN 2001
PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG
48. PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 07 TAHUN 2001
SUMBER PENDAPATAN DESA
49. PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 08 TAHUN 2001
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
50. PERATURAN DESA PARAKAMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 09 TAHUN 2001
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
51. PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBETUKAN LEMBAGA KEMASYRAKATAN DI DESA PARAKANMUNCANG
52. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 01 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA
53. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 02 TAHUN 2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
54. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 03 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
55. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 04 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
56. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 05 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
57. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 06 TAHUN 2001
SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA
58. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 07 TAHUN 2001
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
59. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 08 TAHUN 2001
KEUANGAN PEMERINTAH DESA
60. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 09 TAHUN 2001
KEUANGAN PEMERINTAH DESA
61. PERATURAN DESA PASIRMADANG NOMOR 10 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN DESA
62. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 01 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, REOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA
63. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 02 TAHUN 2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
64. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 03 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
65. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 04 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
66. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 05 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
67. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 06 TAHUN 2001
SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA
68. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 07 TAHUN 2001
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
69. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 08 TAHUN 2001
KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
70. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 09 TAHUN 2001
ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA
71. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 10 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN DESA
72. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 01 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA
73. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 02 TAHUN 2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
74. PERATURAN DESA SIPAYUNG NOMOR 03 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
75. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 04 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
76. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 05 TAHUN 2001
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
77. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 06 TAHUN 2001
SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA
78. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 07 TAHUN 2001
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
79. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 08 TAHUN 2001
KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
80. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 09 TAHUN 2001
ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA
81. PERATURAN DESA SUKAJAYA NOMOR 10 TAHUN 2001
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN DESA
82. PERATURAN DESA CIBULUH NOMOR 01/PERDES-CB/IV/2003
PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN
83. PERATURAN DESA NEGLASARI NOMOR 04/PERDES-NS/IV/2003
PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN
84. PERATURAN DESA PAJAMBON KECAMATAN KERAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 141-05/PEMDES/1V/2003
PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI DESA PAJAMBON KECAMATAN KERAMATMULYA KEBUPATEN KUNINGAN
85. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD NOMOR 01 TAHUN 2001
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA

PROPINSI JAWA TENGAH

1. PERATURAN DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 04 TAHUN 2001
LEMBAGA PENGELOLAA HUTAN DESA (LPHD) DESA SOKAWERA

PROPINSI JAWA TIMUR

1. PERATURAN DESA NOGOSARI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 01 TAHUN 2001
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN PENETAPAN SERTA PENGESAHAN ANGGOTA BPD
2. PERATURAN DESA NOGOSARI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 04 TAHUN 2001
PERMOHONAN KEMBALI TANAH DESA PERSIL NOMOR44b, 45a, 45b SELUAS 9. 030HA. TERLETAK DI DUSUN NOGOSARI DESA NOGOSARI KEPADA BAPAK BUPATI DAN INSTANSI TERKAIT KARENA SEKARANG DIMILIKI PERUM PERHUTANI
3. PERATURAN DESA NOGOSARI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2001
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN DESA KARENA HUTAN SELUAS 108HA DIWILAYAH DESA NOGOSARI TELAH RUSAK/GUNDUL
4. PERATURAN DESA PADI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 02 TAHUN 2001
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
5. PERATURAN DESA PADI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 03 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA PADI
6. PERATURAN DESA PADI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 04 TAHUN 2001
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA PADI TAHUN ANGGARAN 2001
7. PERATURAN DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 01 TAHUN 2001
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
8. PERATURAN DESA PENANGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 04 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN PELAKSANAAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
9. PERATURAN DESA NOGOSARI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 01 TAHUN 2002
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN SERTA PENGESAHAN ANGGOTA BPD
10. PERATURAN DESA NOGOSARI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 02 TAHUN 2002
TATA URUTAN PERATURAN DI DESA NOGOSARI
11. PERATURAN DESA NOGOSARI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 07 TAHUN 2002
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
12. PERATURAN DESA PADI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 06 TAHUN 2002
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN , PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
13. PERATURAN DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 02 TAHUN 2002
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
14. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PADI NOMOR 01 TAHUN 2001
PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA PADI
15. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PADI NOMOR 03 TAHUN 2001
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA DESA PENGANGGUNGAN
16. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PADI NOMOR 003 / BPDP / III /. 0 I
PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA PADI
17. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2001
PERSETUJUAN PENETAPAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA PENGANGGUNGAN
18. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN NOMOR 02 TAHUN 2001
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA DESA PENGANGGUNGAN
19. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN NOMOR 03 TAHUN 2001
USULAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA PENGANGGUNGAN
20. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN NOMOR 04 TAHUN 2001
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN PELAKSANAAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA PENANGGUNGAN
21. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA NOGOSARI NOMOR 22 TAHUN 2002
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA DESA NOGOSARI
22. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PADI NOMOR 03 TAHUN 2002
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA DESA PADI

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

1. PERATURAN DESA KEBONG KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG NOMOR 05 TAHUN 1991
PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET
2. PERATURAN ADAT KECAMATAN BELIMBING
ADAT ISTIADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN BELIMBING
3. PERATURAN ADAT KECAMATAN BINJAI
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU MELAYU DAN SUKU DAYAK KECAMATAN BINJAI HULU
4. PERATURAN ADAT KECAMATAN ELLA HILIR
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN ELLA HILIR
5. PERATURAN ADAT KECAMATAN KAYAN HILIR
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU KECAMATAN KAYAN HILIR
6. PERATURAN ADAT KECAMATAN KAYAN HULU
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN KAYAN HULU
7. PERATURAN ADAT KECAMATAN KELAM PERMAI
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN KELAM PERMAI
8. PERATURAN ADAT KECAMATAN KETUNGAU HILIR
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK DAN MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN KETUNGAU HILIR
9. PERATURAN ADAT KECAMATAN KETUNGAU HILIR
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK DAN MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN KETUNGAU HILIR
10. PERATURAN ADAT KECAMATAN KETUNGAU
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN KETUNGAU TENGAH
11. PERATURAN ADAT KECAMATAN MELAYU DEDAI
ADAT ISTIADAT SUKU MELAYU DEDAI
12. PERATURAN ADAT KECAMATAN MENUKUNG
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN MENUKUNG
13. PERATURAN ADAT KECAMATAN NANGA PINOH
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU KECAMATAN NANGA PINOH
14. PERATURAN ADAT KECAMATAN SAYAN
ADAT ISTIADAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU DI KECAMATAN SAYAN
15. PERATURAN ADAT KECAMATAN SEPAUK
ADAT ISTIADAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU KECAMATAN SEPAUK
16. PERATURAN ADAT KECAMATAN SERAWAI DAN AMBALAU
ADAT SUKU MELAYU KECAMATAN SERAWAI DAN AMBALAU
17. PERATURAN ADAT KECAMATAN SERAWAI DAN AMBALAU
ADAT SUKU MELAYU KECAMATAN SERAWAI DAN AMBALAU
18. PERATURAN ADAT KECAMATAN SINTANG
ADAT ISTIADAT HUKUM ADAT SUKU MELAYU DAN DAYAK KECAMATAN SINTANG
19. PERATURAN ADAT KECAMATAN SOKAN
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN SOKAN
20. PERATURAN ADAT KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK DESA DAN LINOH KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
21. PERATURAN ADAT KECAMATAN TANAH PINOH
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU KECAMATAN TANAH PINOH
22. PERATURAN ADAT KECAMATAN TEMPUNAK
ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN TEMPUNAK
23. PERATURAN NELAYAN DESA DANAU PEGAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PERATURAN NELAYAN DESA DANAU PEGAH
24. PERATURAN NELAYAN DESA NANGA LEBOYAN KABUPATEN KAPUAS HULU
PERATURAN YANG BERLAKU DI DESA NELAYAN NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU
25. PERATURAN NELAYAN DESA DANAU LAWAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PERATURAN NELAYAN DESA DANAU LAWAH
26. PERATURAN NELAYAN DESA LUBUK KALAKATI KABUPATEN KAPUAS HULU
PERATURAN NELAYAN DESA LUBUK KALAKATI
27. PERATURAN KAMPUNG SUNGE GARUK KABUPATEN MALAWI
PENGELOLAAN WILAYAH ADAT
28. SURAT KEPUTUSAN DESA PULAU MAJANG KABUPATEN KAPUAS HULU
SURAT KEPUTUSAN RAPAT NELAYAN- RAPAT NELAYAN DESA PULAU MAJANG KECAMATAN BADAU TAHUN 1986/1987
29. PERATURAN ADAT KABUPATEN SANGGAU TAHUN 1996
PERLINDUNGAN TANAMAN REBOISASI HUTAN RIMBA USAHA MASYARAKAT UMUMNYA DI WILAYAH PKHP
30. UNDANG-UNDANG ADAT SUKU DAYAK BUGAU NOMOR 02 TAHUN 2001
ADAT ISTILAH, BASA, BUDAYA DAN HUKUM ADAT

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

1. PERATURAN DESA PASIR PANJANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 01 TAHUN 2003
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
2. PERATURAN DESA PASIR PANJANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 02 TAHUN 2003
PENGELOLAAN HUTAN BAKAU

PROPINSI LAMPUNG

1. ATURAN INTERNAL KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI HUTAN (KMPH) RIDIS ATAS DAN RIGIS BAWAH DUSUN RIGIS JAYA II
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI HUTAN (KMPH)
2. PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2001
RETRIBUSI PELANGGAN AIR BERSIH (PAB)
3. PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 04 TAHUN 2001
SWDAYA RUTIN PEMBANGUNAN PEKON
4. SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 03/KEP.LHP/2001
PERSETUJUAN TERDAHAP 4 (EMPAT) PERATURAN PEKON
5. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI NOMOR 140/ /KD-TPS/16.01/ /2002
DAERAH PENGAMANAN LAUT
6. KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI MUARA TIGA NOMOR …../MUBES-1/KSM-SHK/VII/2003
PRINSIP-PRINSIP KELMPOK SWADAYA MASYARAKAT SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI MUARA TIGA DESA HURUN KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
7. KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT SYSTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI MUARA TIGA NOMOR ……/MUBES-1/KSM-SHK/VII/2003
TATA KERJA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI MUARA TIGA DESA HURUN KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROPINSI MALUKU UTARA

1. PERATURAN ADAT MORONENE TOBU HUKAEA – LAEA
LEMBAGA ADAT MORONENE ADATI TOTONGONO WONUA TOBU HUKAEA – LAEA
2. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 20 AGUSTUS 2001
JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI PUNGUTAN PENCAHARIAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAGAN DALAM WILAYAH PETUANAN DESA DEBUT
3. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 04/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 20 AGUSTUS 2001
JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA
4. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 11/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 20 AGUSTUS 2001
JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI MENYANGKUT PENGGUNAAN POTENSI LAHAN LAUT DAN PENGAMBILAN HASIL LAUT DALAM WILAYAH HUKUM PETUANAN DESA DEBUT
5. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 12/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 20 AGUSTUS 2001
JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENGAMBILAN HASIL LAUT BERUPA LOLA, TERIPANG DALAM WILAYAH HUKUM PETUANAN DESA DEBUT
6. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 13/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 20 AGUSTUS 2001
JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C YANG DIAMBIL DARI WILAYAH PETUANAN DESA DEBUT
7. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 15/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI IZIN MELAKSANAKAN PENIMBUNAN DAERAH PANTAI
8. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 16/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
TATA RUANG DESA
9. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 17/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENJUALAN TANAH DALAM WILAYAH HUKUM PETUANAN DESA DEBUT
10. SURAT KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 18/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA DEBUT TAHUN ANGGARAN 2001
11. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 19/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2001
12. SURAT KEPUTUSAN DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 20/KPTS.D/D/2001 TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
KEGIATAN USAHA DALAM WILAYAH HUKUM DESA DEBUT

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. PERATURAN DESA NANGA TUMPU KABUPATEN DOMPU NOMOR 01 TAHUN 2001
TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. PERATURAN DESA JONTONA NOMOR 10 TAHUN 2003
PEDOMAN PELAKSANAAN ADAT
2. PERATURAN DESA JONTONA NOMOR 07 TAHUN 2003
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN POTENSI DESA LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROPINSI PAPUA

1. KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN ADAT DEPONSERO UTARA DEPAPRE - JAYAPURA NOMOR 03/KPTS-DPADU/DJ/93
KELEMBAGAAN ADAT
2. KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN ADAT DEPONSERO UTARA DEPAPRE - JAYAPURA NOMOR 04/KPTS-DPADU/DJ/93
PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
3. KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO - JAYAPURA NOMOR 01/KPTS-DPMAA/DJ/94
STATUTA
4. KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO - JAYAPURA NOMOR 02/KPTS-DPMAA/DJ/94
KELEMBAGAAN
5. KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO - JAYAPURA NOMOR 03/KPTS-DPMAA/DJ/94
PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
6. KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO - JAYAPURA NOMOR 04/KPTS-DPMAA/DJ/94
PENGANGKATAN BADAN PENGURUS
7. KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT YEI/SIT MERAUKE NOMOR 03/KPTS-DPAY/09/95
PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PROPINSI SULAWESI SELATAN

1. HUKUM ADAT KOMUNITAS KABUPATEN WAJO
HUKUM ADAT KOMUNITAS KABUPATEN WAJO

PROPINSI SULAWESI TENGAH

1. PERATURAN DESA TORO KABUPATEN DONGGALA
FUNGSI DAN STRUKTUR LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA)
2. PERATURAN DESA TORO KABUPATEN DONGGALA
PENDAPATAN ASLI NGATA
3. PERATURAN DESA TORO KABUPATEN DONGGALA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (PSDA)
4. PERATURAN DESA TORO KABUPATEN DONGGALA
RENCANA STRATEGIS NGATA TORO (2003 - 2008)
5. PERATURAN DESA TORO KABUPATEN DONGGALA
STRUKTUR DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA
6. PERATURAN NGATA TORO NOMOR 02 TAHUN 2012
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR NGATA TORO
7. PERATURAN DESA SALUNGKAENU NOMOR 03 TAHUN 2012
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERSIH DESA SALUNGKAENU
8. PERATURAN DESA LAMPO NOMOR 01 TAHUN 2013
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DESA LAMPO
9. PERATURAN DESA POWELUA NOMOR 01 TAHUN 2013
PENGELOLAAN GALIAN C
10. SURAT PERNYATAAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL LORE LINDU NOMOR 651/VI.BTNLL.1/2000
PENGAKUAN WILAYAH ADAT NGATA TORO SELUAS ± 18.360 Ha BERADA DI DALAM BALAI TAMAN NASIONAL LORE LINDU
11. KESEPAKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ANTARA BALAI TAMAN NASIONAL LORE LlNDU DAN MASYARAKAT ADAT KULAWI - BOVA MARENA DESA BOLAPAPU KECAMATAN KULAWI KABUPATENDONGGALA
PENGAKUAN HAK-HAK TRADISIONAL MASYARATAK ADAT KULAWI DI MOYA MARENA ATAS SUMBER DAYA ALAM DI HUAKA YANG TERDAPAT DI DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL
12. KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH NGATA TORO DAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
PENGAKUAN WILAYAH ADAT NGATA TORO SELUAS 22.950 Ha

PROPINSI SULAWESI UTARA

1. PERATURAN DESA KALINAUN NOMOR 03/PD/HT/2001/2002
HUKUM TUA DESA KALINAUN
2. PERATURAN DESA TALISE NOMOR 01/2028/PD-DT/VIII/2001
DAERAH PERLINDUNGAN LAUT
3. PERATURAN DESA BENTENAN NOMOR 01 TAHUN 2002
TATA TERTIB PEMERINTAHAN DESA
4. PERATURAN DESA BENTENAN NOMOR 02 TAHUN 2002
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
5. PERATURAN DESA BENTENAN NOMOR 03 TAHUN 2002
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT DESA BENTENAN
6. SURAT KEPUTUSAN DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA NOMOR 03/2004A/KD-DBNII1/98
KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
7. SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH DESA BLONGKO NOMOR 04/2004A1KD-DB/XI/99
PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLONGKO
8. SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA NOMOR 02/SKHT-BNT/IX/00
PENGANGKATAN KELOMPOK PENGELOLA KAWASAN PELESTARIAN LAUT
9. SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA TALISE NOMOR 03/2028/SK-DT/VIII/2000
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DUSUN I (KAMPUNG)
10. SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA NOMOR 02/SKHT-Tbk/VII/00
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA TUMBAK
11. SURAT KEPUTUSAN DESA SARAWET KECAMATAN LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA NOMOR 02 TAHUN 2002
DAERAH PERLINDUNGAN MANGROVE DESA SARAWET

PROPINSI SUMATERA BARAT

1. PIAGAM KESEPAKATAN PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT DESA GUGUK KECAMATAN SUNGAI MANAU
PENGAKUAN HUTAN ADAT DESA GUGUK KECAMATAN SUNGAI MANAU
2. PIAGAM KESEPAKATAN MASYARAKAT ADAT DESA BATU KERBAU
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HUTAN ADAT DESA
3. PERATURAN NAGARI SIMARASOK KABUPATEN AGAM NOMOR 01 TAHUN 2002
TERITORIAL DAN ULAYAT NAGARI SIMARASOK
4. PERATURAN NAGARI SIMARASOK KABUPATEN AGAM NOMOR 02 TAHUN 2002
TATA CARA PEMUNGUTAN PENYIMPANAN DAN PENGELUARAN UANG NAGARI SIMARASOK
5. PERATURAN NAGARI SIMARASOK KABUPATEN AGAM NOMOR 03 TAHUN 2002
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PEMERINTAHAN NAGARI SIMARASOK
6. PERATURAN NAGARI SIMARASOK KABUPATEN AGAM NOMOR 04 TAHUN 2002
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SIMARASOK TAHUN ANGGARAN 2002
7. PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG KABUPATEN 50 KOTA NOMOR 01/NSG/2002
PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI SITUJUAH GADANG
8. PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG KABUPATEN 50 KOTA NOMOR 02/SG/2002
PEMUNGUTAN UANG LEGES
9. PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG KABUPATEN 50 KOTA NOMOR 03/NSG/2002
BENTUK PARTISIPASI ANAK NAGARI DALAM PEMBANGUNAN NAGARI
10. PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG KABUPATEN 50 KOTA NOMOR 07/SG TAHUN 2002
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2002
11. SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SITUJUAH GADANG NOMOR 08/SK–SG/2002
PENUNJUKAN PIMPINAN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN RUTIN
12. PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG NOMOR 01 TAHUN 2003
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI
13. PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG NOMOR 02 TAHUN 2003
PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN BATANG TABIT
14. PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG NOMOR 08 TAHUN 2003
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERKARA
Copyright ©2013 HuMa
hak cipta dilindungi oleh undang-undang