skip to: page content | links on this page | site navigation | footer (site information)

UNDANG UNDANG DASAR 1945

1. PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
2. PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
3. PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
4. PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KETETAPAN MPR

1. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1998
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH; PENGATURAN; PEMBAGIAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL, YANG BERKEADILAN; SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT NOMOR 03 TAHUN 2000
SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
3. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2000
REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
4. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2001
PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

UNDANG UNDANG

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1954
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN HAK TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROPAH (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG UNDANG
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 1958
PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1960
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1961
PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1961
PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA
6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 1964
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 63) MENJADI UNDANG-UNDANG
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1964
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU
8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1967
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1967
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
11. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1985
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)
12. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1990
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
13. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1992
PENATAAN RUANG
15. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1994
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
16. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 1995
PERSEROAN TERBATAS
18. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 1996
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
19. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 1996
PERAIRAN INDONESIA
20. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
21. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999
KEHUTANAN
22. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001
OTONOMI KHUSUS BAGI Provinsi Papua
23. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003
MAHKAMAH KONSTITUSI
24. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2003
PANAS BUMI
25. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2004
SUMBER DAYA AIR
26. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004
PERKEBUNAN
27. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
28. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PENGGANTI UNDANG UNDANG

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1960
PERTAMBANGAN
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960
LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 1962
POKOK-POKOK PERUMAHAN
5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1963
SURAT HUTANG LANDREFORM
6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 01 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

PERATURAN PEMERINTAH

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 1953
PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1957
PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961
PENDAFTARAN TANAH
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1961
PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA JAWA TENGAH
5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1964
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1967
IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN
7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1969
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1970
PERENCANAAN HUTAN
9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1980
PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN
10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1982
TATA PENGATURAN AIR
11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1985
PERLINDUNGAN HUTAN
12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 1990
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1990
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994
PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK
15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996
HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNANAN HAK PAKAI ATAS TANAH
16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1996
PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI IND0NESIA
17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997
PENDAFTARAN TANAH
18. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
19. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1998
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
20. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1998
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG KEHUTANAN KEPADA DAERAH
21. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1998
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
22. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 1999
PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
23. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 1999
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
24. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 1999
PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
25. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1999
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LAUT
26. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
27. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)
28. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1999
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
29. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2000
LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
30. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2000
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
31. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2000
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
32. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2000
PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
33. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
34. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2000
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
35. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2001
PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
36. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
37. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2001
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
38. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2001
IRIGASI
39. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
40. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2002
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
41. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2002
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
42. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2002
DANA REBOISASI
43. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2002
HUTAN KOTA
44. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2003
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)
45. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004
PENATAGUNAAN TANAH
46. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2004
PERENCANAAN KEHUTANAN
47. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2004
PERLINDUNGAN HUTAN
48. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2005
KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK

PERATURAN PRESIDEN

1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 1966
PENGHAPUSAN PENGADILAN ADAT/SWAPRAJA DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI DI IRIAN BARAT
2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEPUTUSAN PRESIDEN

1. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1978
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA
2. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 1987
PENGESAHAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973
3. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1988
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
4. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1990
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1991
KONSERVASI ENERGI
6. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1991
PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS ATERFOWL HABITAT
7. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992
PENGESAHAN VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER DAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27 - 29 JUNE 1990
8. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1993
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
9. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1994
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
10. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1995
PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI
11. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1995
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN HUTAN TERPADU
12. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996
KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
13. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1996
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SISINEMI-SANAM SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA PROF. IR. HERMAN JOHANNES
14. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1997
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997
15. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1998
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER
16. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1999
TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM
17. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2000
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
18. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2000
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
19. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2001
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN
20. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2001
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
21. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2002
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
22. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2003
KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN
23. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004
PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN

INSTRUKSI PRESIDEN

1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1964
MENCEGAH PENDUDUKAN-PENDUDUKAN BARU ATAS TANAH-TANAH NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK MENURUT HUKUM
2. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 1973
PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA
3. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 1976
SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUM
4. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1998
PEMULIHAN KEWENANGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA
5. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2000
KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN
6. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2001
PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
7. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2002
PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT
8. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2005
PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI

1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 39 TAHUN 1989
PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI
2. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 45 TAHUN 1990
PENGENDALIAN MUTU AIR PADA SUMBER SUMBER AIR
3. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 48 TAHUN 1990
PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI
4. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 49 TAHUN 1990
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
5. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 1999
IZIN LOKASI
6. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 03 TAHUN 1999
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA
7. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 05 TAHUN 1999
PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
8. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.01/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DALAM DAN ATAU SEKITAR HUTAN DALAM RANGKA SOCIAL FORESTRY
9. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.159/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004
RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
10. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 02 TAHUN 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN TERHADAP HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
11. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 03 TAHUN 2005
PEDOMAN VERIFIKASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
12. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 07 TAHUN 2005
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 317/KPTS-II/1999 TANGGAL 7 MEI 1999 TENTANG HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI
13. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 18 TAHUN 2005
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
14. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 20 TAHUN 2005
KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
15. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 21 TAHUN 2005
PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
16. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 22 TAHUN 2005
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)
17. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 26 TAHUN 2005
PEDOMAN PEMANFAATAN HUTAN HAK
18. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 14 TAHUN 2006
PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
19. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 56 /MENHUT-II/2006
PEDOMAN ZONASI TAMAN NASIONAL
20. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007
PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
21. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI

1. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-35/MENLH/10/1993
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
2. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 618/KPTS-II/1996
TATA CARA PENGENDALIAN PELEDAKAN POPULASI SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI
3. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 326/KPTS-II/1997
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) MENYEDIAKAN DAN MENJUAL SEBAGIAN HASIL PRODUKSINYA UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT
4. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 335/KPTS-II/1997
RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKPHTI)
5. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 348/KPTS-II/1997
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO. 446/KPTS-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
6. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 435/KPTS-II/1997
SISTEM SILVIKULTUR DALAM PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
7. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 31/KPTS - II/1998
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PROYEK PINJAMAN DAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI
8. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 47 / KPTS-II / 1998
PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 29.000 (DUA PULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI KELOMPOK HUTAN PESISIR, DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG BARAT, PROPINSI DATI I LAMPUNG, YANG TELAH MERUPAKAN REPONG DAMAR DAN DIUSAHAKAN OLEH MAS
9. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 376/KPTS-II/1998
KRITERIA PENYEDIAAN AREAL HUTAN UNTUK PERKEBUNAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT
10. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 508/KPTS-IV/1998
BESARNYA PROVISI SUMBERDAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN KAYU
11. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 521/KPTS-11/1998
PEMBENTUKAN KOMITE REFORMASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (KOMITE RPKP)
12. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 582/KPTS-II/1998
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 150/KPTS-II/1998 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR KAYU BULAT DAN BAHAN BAKU SERPIH
13. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 620/KPTS-II/1998
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 684/KPTS-II/1993 TENTANG BENTUK PEMILIKAN DAN KETERKAITAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU HULU
14. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 625/KPTS-II/1998
SISTEM SILVIKULTUR TERBANG PILIH DAN TANAM JALUR (TPTJ) DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI ALAM
15. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 677/KPTS-II/1998
HUTAN KEMASYARAKATAN
16. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 728/KPTS-II/1998
LUAS MAKSIMUM PENGUSAHAAN HUTAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN
17. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 731/KPTS-II/1998
TATA CARA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
18. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 732/KPTS-II/1998
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
19. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 734/KPTS-II/1998
TIM PERSIAPAN PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
20. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 735/KPTS-II/1998
PANITIA PELAKSANA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
21. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 278/MPP/KEP/6/1998
KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN
22. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 317/KPTS-II/1999 TAHUN 1999
HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI
23. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 279/KPTS-II/1999
PEMBINAAN WILAYAH DI BIDANG KEHUTANAN
24. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 865/KPTS-II/1999
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 677/KPTS-II/1998 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
25. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 11.1/KPTS-II/2000
KRITERIA DAN STANDAR TARIF DANA REBOISASI
26. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 59/KPTS-II/2000
PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI INTER DEPARTMENTAL COMMITEE FORESTRY (IDCF)
27. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 213/KPTS-VIII/2000
RENCANA STRATEJIK DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2001 - 2005
28. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 054/KPTS-II/2000
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 704/KPTS-II/1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
29. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 055/KPTS-II/2000
PERLINDUNGAN IKAN RAJA LAUT (LATIMERIA MENADOENSIS) SEBAGAI SATWA YANG DI LINDUNGI
30. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 063/KPTS-II/2000
TATA HUBUNGAN KERJA INSTANSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI WILAYAH DENGAN UNIT PERUM PERHUTANI
31. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 070/KPTS-II/2000
PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN, PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT MENJADI KAWA
32. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 084/KPTS-II/2000
PENANGGUHAN PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 310/KPTS-II/1999 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
33. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 104/KPTS-II/2000
TATA CARA MENGAMBIL TUMBUHAN LIAR DAN MENANGKAP SATWA LIAR
34. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 132/KPTS-II/2000
PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (SAHHBK)
35. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 146/KPTS-II/2000
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
36. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 151/KPTS-II/2000
PENETAPAN JENIS KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
37. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 210/KPTS-II/2000
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 146/KPTS-II/2000 TENTANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
38. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 518/KMK. 04/2000 TAHUN 2000
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
39. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 41 TAHUN 2000
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS MASYARAKAT
40. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 20/KPTS-II/2001
POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
41. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 31/KPTS-II/2001
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
42. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 32/KPTS-II/2001
KRITERIA DAN STANDAR PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
43. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 123 TAHUN 2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
44. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 127/KPTS-V/2001
PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) KEGIATAN PENEBANGAN DAN PERDAGANGAN RAMIN (GONYTYLUS SPP)
45. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6887/KPTS-II/2002
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
46. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003
PENUNJUKAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG HALIMUN DAN KELOMPOK HUTAN GUNUNG SALAK SELUAS ± 113.357 (SERATUS TIGA BELAS RIBU TIGA RA
47. SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2003
TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN
48. SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 93 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
49. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 446/KPTS-II/2003 TAHUN 2003
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 128/KPTS-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN DANA REBOSISASI (DR)
50. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 78 TAHUN 2003
TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
51. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 43/MENHUT-II/2004
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8678/KPTS-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 4895/KPTS-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN
52. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 44/MENHUT-II/2004
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 33/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRINSIP BERDASARKAN PERMOHONAN
53. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.135/MENHUT-II/2004
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN TAMAN WISATA ALAM PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG MERBABU SELUAS ± 5.725 (LIMA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN MAGELANG, SEMARANG DAN BOYOLALI, Provinsi Jawa Tengah MENJADI TAMAN NA
54. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 207/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004
PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2005 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM
55. SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 09 TAHUN 2005
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO
56. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 02 TAHUN 2005
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. WANA AGUNG ASA UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah
57. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.322/MENHUT-II/2005
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 187/KPTS-II/2000 TANGGAL 29 JUNI 2000 TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DARI KELOMPOK HUTAN S. KERAYAAN - S. SUSUK, UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS 28.317,50 (DUA PULUH
58. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 357 TAHUN 2005
PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2006 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH
59. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 45 TAHUN 2005
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAPAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)
60. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 01 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. YAKIN TIMBER JAYA Provinsi Kalimantan Tengah
61. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 07 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO Provinsi Kalimantan Tengah
62. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 09 TAHUN 2006
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.318/MENHUT-VI/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN DEWAN PERTIMBANGAN VERIFIKASI PADA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU OLEH LPI MAMPU
63. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 18 TAHUN 2006
PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI DI PULAU JAWA UNTUK PERIODE TAHUN 2006
64. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 111 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VIII ATAS NAMA PT. SIMA AGUNG Provinsi Kalimantan Timur
65. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 152 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV ATAS NAMA PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV (D/H PT. MADYAKARA PACIFIC RAYA) Provinsi Kalimantan Timur
66. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 171 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VI (2006-2010) ATAS NAMA PT. TIMBER DANA Provinsi Kalimantan Timur
67. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 178 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. RINANDA INTI LESTARI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
68. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 248 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II TAHUN 2006-2010 ATAS NAMA PT. KIANI LESTARI Provinsi Kalimantan Timur
69. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 251 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VIII ATAS NAMA PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY Provinsi Kalimantan Timur
70. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 299 TAHUN 2006
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. BARITO PUTERA Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

1. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 969.K/05/M.PE/1989 DAN NOMOR 429/KPTS/II/1989
PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI ALAM KAWASAN HUTAN
2. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 1101 K/702/M.PE/1991 DAN 436/KPTS-II/1991
PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI TETAP DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERUBAHAN TATACARA PENGAJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN
3. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1385 K/03/M.PE/1988, NOMOR 504/KPTS-II/1988 DAN NOMOR 47 TAHUN 1988
PENGGUNAAN SARANA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN SARANA KEHUTANAN
4. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 495.1/MPP/KEP/9/2004 DAN NOMOR SK.335.1/MENHUT-I/2004
PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 803/MPP/KEP/12/2002 DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 10267/KPTS-II/2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN

SURAT EDARAN MENTERI

1. SURAT MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 3677/03/SJ.H/1995 TAHUN 1995
PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
2. SURAT EDARAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR S.75/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004
SURAT EDARAN MASALAH HUKUM ADAT DAN TUNTUTAN KOMPENSASI/GANTI RUGI OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT

SURAT KEPUTUSAN SEKJEN DEPARTEMEN

1. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN NOMOR 135/KPTS/IV-PPHH/1998
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT DAN BAHAN BAKU SERPIH
2. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN NOMOR 136/KPTS/IV-PPHH/1998
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
3. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 22/KPTS/II-KUM/2000
PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
4. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 35/KPTS/II-KUM/2000
PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM REFORMASI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN

1. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 01 TAHUN 1998
PERLUASAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RSS/RS MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 09 TAHUN 1997
2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2003
NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KEBUPATEN/KOTA
Copyright ©2013 HuMa
hak cipta dilindungi oleh undang-undang