Kehutanan

Panas bumi

Mahkamah konstitusi

Penataan ruang

Penetapan undang-undang darurat tentang pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya yang bertakluk kepada hukum eropah (undang-undang darurat nomor 1 tahun 1952) sebagai undang undang

Pengelolaan lingkungan hidup

Otonomi khusus bagi provinsi papua

Perubahan dan tambahan undang-undang nomor 38 prp. tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu

Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang

Persetujuan atas tiga konvensi jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut

Perkebunan

Pengesahan united nations convention on the law of the sea (konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut)

Pembentukan peraturan perundang-undangan

Perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan

Sistem budidaya tanaman

Pajak bumi dan bangunan

Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Sumber daya air

Perairan indonesia

Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 05 tahun 1963 tentang surat hutang landreform (lembaran negara tahun 1963 nomor 63) menjadi undang-undang

Pengesahan united nations convention on biological diversity (konvensi perserikatan bangsa bangsa mengenai keanekaragaman hayati)

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan

Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Perseroan terbatas

Penghapusan tanah-tanah partikelir

Penetapan wilayah pertambangan rakyat

Pembentukan tim penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan yang tidak sesuai dengan program reformasi

Pembentukan tim penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah tindak lanjut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Ketentuan ekspor kayu gergajian

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor

Tata cara pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada kementerian lingkungan hidup

Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) dan rencana pemantapan lingkungan hidup (rpl)

Perluasan pemberian hak milik atas tanah untuk rss/rs menurut keputusan menteri negara agraria/kepala bpn nomor 09 tahun 1997

Pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat

Tata cara pengendalian peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 33/kpts-ii/2003 tentang tata cara penyelesaian hak pengusahaan hutan alam atau hak pengusahaan hutan tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan

Pencabutan keputusan menteri kehutanan nomor 8678/kpts-ii/2002 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 4895/kpts-ii/2002 tentang kriteria dan indikator penilaian kelangsungan usaha perusahaan hti patungan dan hti bumn

Pencabutan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 187/kpts-ii/2000 tanggal 29 juni 2000 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan s. kerayaan - s. susuk, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 28.317,50 (dua puluh

Penetapan jatah produksi hasil hutan kayu secara nasional untuk periode tahun 2005 yang berasal dari pemanfaatan hutan produksi alam

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan taman wisata alam pada kelompok hutan gunung merbabu seluas � 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar, yang terletak di kabupaten magelang, semarang dan boyolali, provinsi jawa tengah menjadi taman na

Tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan dan izin usaha industri primer hasil hutan

Pembentukan tim tindak lanjut rencana aksi inter departmental commitee forestry (idcf)

Penunjukan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas seluas � 29.000 (dua puluh sembilan ribu) hektar di kelompok hutan pesisir, di kabupaten dati ii lampung barat, propinsi dati i lampung, yang telah merupakan repong damar dan diusahakan oleh mas

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 128/kpts-ii/2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran dana rebosisasi (dr)

Sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan tanaman industri

Penetapan rencana produksi hasil hutan kayu secara nasional periode tahun 2006 yang berasal dari pemanfaatan hutan alam produksi yang dibebani iuphhk yang sah

Perubahan keputusan menteri kehutanan no. 446/kpts-ii/1996 tentang tata cara permohonan, pemberian dan pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam

Rencana karya pengusahaan hutan tanaman industri (rkphti)

Kewajiban pemegang ijin pemanfaatan kayu (ipk) menyediakan dan menjual sebagian hasil produksinya untuk keperluan masyarakat

Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi proyek pinjaman dan atau hibah luar negeri

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. barito putera provinsi kalimantan tengah

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke viii atas nama pt. telaga mas kalimantan company provinsi kalimantan timur

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii tahun 2006-2010 atas nama pt. kiani lestari provinsi kalimantan timur

Pola umum dan standar serta kriteria rehabilitasi hutan dan lahan

Penetapan jatah produksi hasil hutan kayu yang berasal dari usaha pemanfaatan hutan tanaman dalam wilayah kerja perum perhutani di pulau jawa untuk periode tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. rinanda inti lestari propinsi kalimantan tengah

Penunjukan kawasan taman nasional gunung halimun dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan gunung halimun dan kelompok hutan gunung salak seluas � 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ra

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke vi (2006-2010) atas nama pt. timber dana provinsi kalimantan timur

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke iv atas nama pt. sumalindo lestari jaya iv (d/h pt. madyakara pacific raya) provinsi kalimantan timur

Penghentian sementara (moratorium) kegiatan penebangan dan perdagangan ramin (gonytylus spp)

Organisasi dan tata kerja departemen kehutanan

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke viii atas nama pt. sima agung provinsi kalimantan timur

Kriteria dan standar tarif dana reboisasi

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor sk.318/menhut-vi/2004 tentang pembentukan tim evaluasi dan dewan pertimbangan verifikasi pada kegiatan penilaian kinerja industri primer hasil hutan kayu oleh lpi mampu

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. gaung satyagraha agrindo provinsi kalimantan tengah

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. wana agung asa utama provinsi kalimantan tengah

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. yakin timber jaya provinsi kalimantan tengah

Hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi

Penyempurnaan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 677/kpts-ii/1998 tentang hutan kemasyarakatan

Panitia pelaksana pelelangan hak pengusahaan hutan

Tim persiapan pelelangan hak pengusahaan hutan

Persyaratan dan tata cara pembaharuan hak pengusahaan hutan

Tata cara pelelangan hak pengusahaan hutan

Luas maksimum pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

Hutan kemasyarakatan

Sistem silvikultur terbang pilih dan tanam jalur (tptj) dalam pengelolaan hutan produksi alam

Pencabutan keputusan menteri kehutanan nomor 684/kpts-ii/1993 tentang bentuk pemilikan dan keterkaitan hak pengusahaan hutan dengan industri pengolahan kayu hulu

Perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 150/kpts-ii/1998 tentang ketentuan pelaksanaan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih

Pembentukan komite reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan (komite rpkp)

Besarnya provisi sumberdaya hutan (psdh) per satuan hasil hutan kayu

Kriteria penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit

Pembinaan wilayah di bidang kehutanan

Rencana stratejik departemen kehutanan dan perkebunan tahun 2001 - 2005

Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 146/kpts-ii/2000 tentang evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan

Penetapan jenis komoditas tanaman perkebunan

Evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan

Pemberlakuan surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) sebagai pengganti dokumen surat angkutan kayu bulat (sakb), surat angkutan kayu olahan (sako) dan surat angkutan hasil hutan bukan kayu (sahhbk)

Tata cara mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar

Penangguhan pemberlakuan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 310/kpts-ii/1999 tentang pedoman pemberian hak pemungutan hasil hutan

Penunjukan pulau pieh dan perairan disekitarnya seluas � 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar, yang terletak di kecamatan ulakan tapakis, kabupaten daerah tingkat ii padang pariaman, propinsi daerah tingkat i sumatera barat menjadi kawa

Tata hubungan kerja instansi kehutanan dan perkebunan di wilayah dengan unit perum perhutani

Perlindungan ikan raja laut (latimeria menadoensis) sebagai satwa yang di lindungi

Perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 704/kpts-ii/1999 tentang pembentukan tim fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah departemen kehutanan dan perkebunan

Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2002 tentang nilai perolehan air yang digunakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam

Pembatalan peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor 22 tahun 2001 tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat kabupaten wonosobo

Tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten sanggau nomor 09 tahun 2001 tentang retribusi peredaran kayu dan hasil hutan ikutan

Norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kebupaten/kota

Petunjuk pelaksanaan ketentuan ekspor kayu gergajian dan kayu olahan

Petunjuk pelaksanaan ketentuan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih

Penggunaan sarana pertambangan dan energi dan sarana kehutanan

Pedoman pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dan energi alam kawasan hutan

Pembentukan team koordinasi tetap departemen pertambangan dan energi dan departemen kehutanan dan perubahan tatacara pengajuan izin usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan

Perubahan keputusan bersama menteri perindustrian dan perdagangan nomor 803/mpp/kep/12/2002 dan menteri kehutanan nomor 10267/kpts-ii/2002 tentang pembentukan badan revitalisasi industri kehutanan

Surat edaran masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakat hukum adat

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Penghapusan pengadilan adat/swapraja dan pembentukan pengadilan-pengadilan negeri di irian barat

Penetapan luas tanah pertanian

Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

Pertambangan

Pokok-pokok perumahan

Surat hutang landreform

Perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

Irigasi

Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah swatantra tingkat i

Hutan kota

Penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah

Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)

Rencana tata ruang wilayah nasional

Perlindungan hutan

Perencanaan kehutanan

Penghunian rumah oleh bukan pemilik

Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di ind0nesia

Perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian

Hak guna usaha, hak guna bangunanan hak pakai atas tanah

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Dana reboisasi

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Perencanaan hutan

Tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)

Perlindungan hutan

Pengelolaan limbah radioaktif

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Penggolongan bahan-bahan galian

Pendaftaran tanah

Tata pengaturan air

Iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan

Keamanan hayati produk rekayasa genetik

Pengendalian pencemaran air

Pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut

Pendirian perusahaan kehutanan negara jawa tengah

Penatagunaan tanah

Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

Pengalihan bentuk perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) menjadi perusahaan perseroan (persero)

Pencabutan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1997 tentang pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah

Penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat

Pendaftaran tanah

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

Penguasaan tanah-tanah negara

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

Hak pengusahaan hutan tanaman industri

Pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi

Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

Pedoman perizinan usaha perkebunan

Tata cara dan persyaratan izin penggunaan air dan atau sumber air

Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai

Pengendalian mutu air pada sumber sumber air

Pembagian wilayah sungai

Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara

Izin lokasi

Restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi

Pedoman zonasi taman nasional

Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka social forestry

Pedoman pemanfaatan hutan hak

Tata cara dan persyaratan penggabungan perusahaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang berbentuk perseroan terbatas (pt)

Penanaman modal asing di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

Kerjasama operasi (kso) pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

Perubahan ketiga atas keputusan menteri kehutanan nomor 126/kpts-ii/2003 tentang penatausahaan hasil hutan

Pedoman pinjam pakai kawasan hutan

Pencabutan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 317/kpts-ii/1999 tanggal 7 mei 1999 tentang hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi

Pedoman verifikasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau pada hutan tanaman yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota

Petunjuk pelaksanaan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan

Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah

Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan; pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan

Badan pertanahan nasional

Pembangunan kelompok hutan sisinemi-sanam sebagai taman hutan raya prof. ir. herman johannes

Badan pengendalian dampak lingkungan

Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Perubahan atas keputusan presiden nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 24 tahun 1997

Tim pengkajian kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan landreform

Pengesahan convention on wetlands of international importance especially as aterfowl habitat

Konservasi energi

Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora

Perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan

Kebijakan nasional di bidang pertanahan

Pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut

Pengelolaan kawasan ekosistem leuser

Pengelolaan kawasan lindung

Badan pertanahan nasional

Pengesahan vienna convention for the protection of the ozone layer dan montreal protocol on substances that deplete the ozone layer as adjusted and amended by the second meeting of the parties london, 27 - 29 june 1990

Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu

Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai

Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air

Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan

Badan pengendalian dampak lingkungan

Pengesahan amandemen 1979 atas convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, 1973

Pemulihan kewenangan menteri pertambangan dan energi dalam pemberian ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas pantai perairan pulau batam dan sekitarnya

Mencegah pendudukan-pendudukan baru atas tanah-tanah negara yang dilakukan secara tidak menurut hukum

Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya

Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional tanjung puting

Pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia

Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin

Pengendalian penambangan pasir laut

Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum