Perkumpulan HuMa Indonesia bermaksud mengajukan amicus brief untuk perkara pidana dengan nomor: 270 / Pid.B / 2020 / PN Smg

Penetapan hutan adat Tondon kepada masyarakat hukum adat Tondon seluas 205 (dua ratus lima) hektare di desa Tokkonan Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan

Penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat Rejang Kutai Embong di Kabupaten Lebong

Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 267 tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Oleh PT. Sorong Agro Sawitindo

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan hutan adat dan pencemaran limbah industri di lingkungan Danau Toba

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintun

Penetapan lokasi tanah ex. hak guna pt. hasil bumi indonesia buntu marannu (pt. hbi, bm) di desa battang kecamatan telluwanua kota palopo sebagai kawasan penyanggah

Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (ukl)/upaya pemantauan lingkungan (upl) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (sppl)/dokumen kelola lingkungan (dkl) di kota palopo

Pembentukan tim inventarisasi, pengendalian dan pemulihan kerusakan hutan kota palopo

Penetapan desa latuppa kecamatan wara sebagai lokasi pendampingan masyarakat tradisionil untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan tahun anggaran 2003 kota palopo

Pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii medan nomor 8 tahun 1998 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pemberian hak pengusahaan hutan kemasyarakatan sementara kepada koperasi pengelola hutan kemasyarakatan (kphk) rimba berseri

Izin pencadangan dan izin pembebasan tanah kepada pt. mibije pangan semesta atas tanah yang terletak di desa alang rambah, desa kumbung i, desa tanjung pondok desa ampang tanah, desa kubu dan desa kampung dalam perwakilan kecamatan pancung soal di tapan d

Penunjukkan kawasan hutan di sekitar bukit batu patah sebagai kawasan hutan wisata alam

Badan pengelola taman hutan raya dr. mohammad hatta

Memperlakukan secara mutatis mutandis bagi provinsi daerah tingkat i sumatera barat setiap perhitungan tarif iuran hasil hutan yang ditetapkan oleh direktur jenderal kehutanan

Pengaturan usaha tambang obsidian oleh masyarakat di kecamatan iv koto aur malintang kabupaten padang pariaman

Pembentukan tim peneliti dan penertiban hak pengusahaan hutan (hph) dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Perubahan atas keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 159/gsb/1984 tentang pembentukan 9 (sembilan) cabang dinas kehutanan provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Pencegahan/penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan serta reklamasi lahan bekas penambangan bahan galian golongan c

5 (lima) kabupaten prioritas lokasi demonstration activities (da) reducing emission from deforestation and forest degradatton+ (redd+) provins! sulawesi tengah

Pembentukan badan pengelola taman nasional tanjung puting

Penetapan status tanah eks areal kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (hpk) seluas + 145.125 (seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2001 tentang alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 08 tahun 2000 tentang retribusi pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya

Tata cara dan persyaratan pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya di provinsi lampung

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 07 tahun 2000 tentang retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan

Petunjuk pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat perkebunan (pir-bun) di provinsi daerah tingkat i lampung

Pelaksanaan pelayanan prima dibidang pertanahan pada kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan kabupaten/kota di provinsi lampung

Prosedur penyaluran dan pengelolaan serta pembagian iuran hasil hutan

Penetapan dana kompensasi kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan di provinsi kalimantan timur

Izin khusus penebangan jenis kayu ulin

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di provinsi jawa tengah

Pedoman pengendalian dampak lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Peruntukan air dan baku mutu air pada sungai ciwulan dan sungai cilangla di jawa barat

Pembentukan tim asistensi pengamanan keberadaan aset pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta berupa tanah dan bangunan tahun anggaran 2002

Pedoman umum pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di provinsi daerah istimewa yogyakarta

Persetujuan penetapan peraturan daerah provinsi lampung tentang alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Persetujuan penetapan peraturan daerah provinsi lampung tentang penataan ruang wilayah provinsi lampung

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Persetujuan penetapan peraturan daerah kabupaten mojokerto

Persetujuan dewanperwakilan rakyat daerah kabupaten banyumas terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten banyumas

Kewenangan pemerintah kabupaten tana toraja sebagai daerah otonom

Pemberian izin hak pemungutan hasil hutan melalui permohonan dengan luas maksimal 100 hektar

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten sidorajo pada dinas perijinan dan penanaman modal kabupaten sidoarjo

Kumpulan hukum adat bagi masyarakat adat dalam wilayah kabupaten rejang lebong (kelpiak ukum adat ngen riyan ca'o beak nyoa pinang lem kabupaten rejang lebong)

Pelaksanaan hukum adat rejang

Penunjukan lokasi, pemberian izin pembukaan lahan pertanian secara kolektif di dusun lintang batang desa pancaroba kecamatan sungai ambawang kabupaten daerah tingkat ii pontianak

Pengukuhan kawasan bukit tapanggang sebagai hutan adat masyarakat hukum adat desa guguk kecamatan sungai manau kabupaten merangin

Pengakuan keberadaan masyarakat adat seko

Pelaksanaan secara swakelola pekerjaan proyek hutan kemasyarakatan kabupaten lampung barat tahun anggaran 2002

Pelaksanaan secara swakelola pekerjaan proyek pengembangan aneka usaha kehutanan kabupaten lampung barat tahun anggaran 2002

Penetapan dan pembagian insentif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( bphtb ), pajak penghasilan ( pph ) pasal 21, penerimaan dari sda pertambangan minyak bumi, sda perikanan, sda pertambangan umum dan sda kehutanan

Rencana pembangunan tahunan daerah kabupaten lampung barat tahun 2001�2005

Pembentukan forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten lampung barat

Pembentukan panitia tata batas hutan dan panitia tata batas kawasan konservasi perairan

Pembentukan forum konsultatif/ tim koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten lampung barat

Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan jaringan irigasi way ngambur seluas � 11 hektar di pekon marang dan sumber agung kecamatan pesisir selatan dan bengkunat kabupaten lampung barat

Larangan pembukaan hutan di wilayah rimba larangan marga bengkunat kecamatan bengkunat kabupaten lampung barat

Pembentukan tim penyusun rancangan peraturan daerah tentang kehutanan kabupaten kutai barat

Pembentukan tim resolusi konflik dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tim inventarisasi hutan adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat kabupaten kutai barat

Desa-desa di dalam dan di sekitar areal hph yang berhak menerima dana kompensasi dari perusahaan-perusahaan kehutanan yang ada di wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu hutan rakyat/hutan milik pada areal hutan produksi dalam kawasan budidaya non kehutanan (kbnk)

Tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (iuphhbk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembentukan badan perwakilan kampung (bpk)

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan

Tata cara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (iuphhk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat/hutan milik/tanah milik, areal tambang, hti, perkebunan dan lain-lain

Tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu (iphhbk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu (iphhk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 12 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 19 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan d

Pemberian surat izin pertambangan daerah (sipd) eksploitasi, pengangkutan dan penjualan

Pemberian surat izin pertambangan daerah (sipd) pengolahan / pemurnian

Pemberian izin pertambangan daerah cv. rinta 86 ketapang

Pemberian izin pertambangan daerah sdr. jafri karentika

Surat izin sementara pertambangan daerah bahan galian golongan c (pasir dan kerikil) atas nama koperasi fajar bahari lokasi alur sungai kelurahan tengah kecamatan matan hilir utara kabupaten dati ii ketapang

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama kud sari pawan lokasi blok wpr desa senduruhan kecamatan sandai kabupaten dati ii ketapang

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama koperasi manunggal jaya sp v sei. jeran lokasi blok ii desa kelampai kecamatan tumbang titi

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama kuhai lokasi blok i wpr kecamatan tumbang titi (desa kelampai) kabupaten dati ii ketapang

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Nilai pasar atau harga standard jenis bahan galian golongan c di kabupaten karangasem

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pedoman penggunan tanah hak ulayat/hak serupa itu dan tanah milik adat untuk kepentingan perusahaan

Penetapan kabupaten kapuas hulu sebagai kabupaten konservasi

Penetapan nama-nama kepala adat difinitif se kabupaten kapuas hulu

Pembentukan tim penelitian dalam rangka pengembangan budidaya walet di kecamatan kedamin kabupaten kapuas hulu

Prosedur tetap permohonan ijin hak pemungutan hasil hutan dengan luas maksimal 100 ha.

Iuran izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu

Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu rakyat

Petunjuk pelaksanaan tata cara pemberian ijin hak pemungutan hasil hutan melalui permohonan dengan luas maksimal 100 ha

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat cv. wana prima mandiri di desa kendari kecamatan sekatak kabupaten bulungan nomor 522.11/375.ek. proda.i/2000

Tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Tata cara ijin hak pemungutan hasil hutan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan badan perwakilan desa (bpd)

Pedoman penyusunan tata tertib badan perwakilan desa

Pedoman pembentukan panitia lelang tanah kas desa di kabupaten grobogan

Pengukuhan hutan adat dusun senamat ulu kecamatan bathin iii ulu kabupaten bungo

Pengukuhan hutan adat desa batu kerbau kecamatan pelepat kabupaten bungo

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor nomor 9 tahun 2000 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apb-desa) bupati bogor

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor nomor 5 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Jaminan kesungguhan dalam rangkapembukaan lahan perkebunan

Perubahan keputusan bupati berau nomor 102 tahun 2000 tentang ijin pembukaan lahan di wilayah kabupaten berau

Pembentukan tim koordinasi izin pembukaan tanah (lahan) serta izin pemungutan dan pemanfaatan kayu kabupaten berau

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomor 24 tahun 2000 tentang retribusi hasil hutan ikutan

Penetapan harga standar bahan galian golongan c dalam wilayah kabupaten bengkulu selatan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul jo. peraturan daerah kabupaten bantul nomor 19 tahun 2001

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor 20 tahun 1999 tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Ketentuan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii aceh timur nomor 8 tahun 1998 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Penetapan perhitungan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam kabupaten dati ii aceh barat

Penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di aceh

Pelaksanaan dan tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Pengelolaan sumber daya alam

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Izin pengusahaan tambak di kawasan hutan

Pedoman dan tata cara permanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal

Pedoman peradilan adat sulteng

Pedoman umum pelaksanaan free, prior and infarmed consent pada reducing emission from deforestation and forest degradation plus provinsi sulawesi tengah

Tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup provinsi sulawesi tengah

Pemberian pembebasan pajak daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah millenium challenge corporation

Tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di provinsi kalimantan tengah

Perubahan atas peraturan gubernur nomor 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di provinsi kalimantan tengah

Tanah ulayat dan pemanfaatannya

Penyerahan sebagian urusan pemerintah provinsi daerah tingkat i sumatera barat dalam bidang perkebunan kepada pemerintah daerah tingkat ii

Rencana tata ruang wilayah provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dalam hutan di sumatera barat

Tanah ulayat dan pemanfaatannya

Perubahan kedua peraturan daerah provinsi daerah tingkat i sumatera barat nomor 09 tahun 1978 tentang iuran hak pemungutan hasil hutan dan iuran hasil hutan dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Pokok-pokok pemerintahan nagari

Retribusi pemanfaatan lahan pada hutan negara

Retribusi dan penarikan levy and grant atas izin pemanfaatan kayu

Retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan

Izin usaha perikanan

Lembaga adat melayu riau

Pelaksanaan penegasan hak atas tanah

Pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di provinsi nusa tenggara barat

Retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan

Alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Penataan ruang wilayah provinsi lampung

Pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

Pelestarian adat istiadat

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Kelembagaan adat dayak di kalimantan tengah

Penanganan penduduk dampak konflik etnik

Pengelolaan pertambangan

Pembinaan dan pengamanan pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat perkebunan (pir � bun)

Rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan selatan

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan a dan b)

Perubahan pertama peraturan daerah provinsi daerah tingkat i kalimantan barat nomor 6 tahun 1982 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan c

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Peredaran hasil hutan di jawa barat

Pengurusan hutan

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas pemetaan dan pengukuran tanah daerah khusus ibukota jakarta

Penyelenggaraan kehidupan adat

Pariwisata budaya

Perubahan pertama peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 18 tahun 2000 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan kabupaten kotawaringin timur

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan c

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kantor pengendalian dampak lingkungan

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas pertanahan

Kewenangan daerah

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pengolahan usaha pertambangan umum daerah

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota palangka raya

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "c"

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Retribusi peruntukan penggunaan tanah

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah / lahan dengan rahmat tuhan yang maha esa

Ruang terbuka hijau kota kupang

Retribusi pemasukan produksi hasil hutan dan perkebunan

Izin pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Negeri di kota ambon

Hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah

Peradilan adat di papua

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat kabupaten wonosobo

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat

Usaha pertambangan bahan galian golongan "c"

Izin usaha pertambangan bahan galian golongan "c"

Perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii tuban nomor 01 tahun 1998, tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Retribusi dan pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan di kabupaten tolitoli

Kerjasama antar desa

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat

Peraturan desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, dan/atau pengangkatan perangkat desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Sumbangan pihak ketiga atas hasil tambang batubara yang dibawa keluar dari areal pertambangan

Retribusi izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan hasil produksi alam dan hutan tanaman

Pajak produksi hasil tanaman perkebunan dan hortikultura

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Usaha pertambangan bahan galian golongan c

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat

Tata cara penetapan peraturan desa

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Retribusi izin tebang dan izin angkut kayu desa/hutan rakyat dan kayu olahan

Pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengendalian dampak lingkungan kabupaten sragen

Pemerintahan nagari

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan desa

Tata cara pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian carik desa/kepala bagian/kepala urusan/sekretaris badan perwakilan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian dukuh

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian lurah desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Badan perwakilan desa

Retribusi izin pengambilan hasil hutan

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik

Kedamangan kabupaten seruyan

Pengelolaan kawasan pantai

Pedoman pembentukan dan penggabungan kelurahan

Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan didesa dan kelurahan

Kerjasama antar desa

Pedoman pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Sumber pendapatan desa

Peraturan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa

Pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Pedoman pembentukan badan perwakilan desa

Pemerintahan kampung

Tata cara pemungutan hasil hutan

Pungutan daerah dan penyetoran iuran kehutanan dari izin hak pemungutan hasil hutan berupa kayu

Kewenangan kabupaten sanggau sebagai daerah otonom

Retribusi peredaran kayu dan hasil hutan ikutan

Pemerintahan kampung

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai

Pencabutan peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor 10 tahun 2001 tentang retribusi izin penebangan dan pengangkutan kayu

Retribusi izin penebangan dan pengangkutan kayu

Retribusi izin pemungutan hasil hutan kayu (iphhk) dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (iphhbk) serta izin pemanfaatan kayu (ipk)

Perizinan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam

Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik dan hutan lainnya

Retribusi pangkalan hasil bumi dan hasil hutan ikutan

Pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengendalian dampak lingkungan daerah (bapedalda) kabupaten pekalongan

Retribusi izin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta surat keterangan sahnya hasil hutan

Pajak dan nilai jual bahan galian golongan c

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Hutan rakyat

Pertambangan umum daerah

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Tata cara penetapan peraturan desa

Tata cata pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Susunan organisasi pemerintah desa

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Kerjasama antar desa

Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Lelang lebak lebung dalam kabupaten ogan komering ilir

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah kabupaten nunukan

Hak ulayat masyarakat hukum adat lundayeh kabupaten nunukan

Hak ulayat masyarakat hukum adat

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan(iphhklh)

Pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat (ppkb)

Penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi dalam kabupaten muara enim

Pengusahaan pertambangan umum

Izin perubahan penggunaan tanah

Izin usaha industri hasil tanaman perkebunan

Izin usaha perkebunan

Izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik

Izin pemanfaatan hasil hutan non kayu

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara pt. tambang batu bara bukit asam (persero) tbk di kabupaten muara enim sebagai taman hutan raya enim

Lembaga adat marga

Pendirian perusahaan daerah pertambangan mineral utama

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suku wana

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa atau kelurahan

Kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan

Tata cara pencalonan, pemilihan atau pengangakatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa / kelurahan

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pengelolaan sumberdaya wilayah terpadu berbasis masyarakat di kabupaten minahasa

Pengurusan hutan dan retribusi hasil hutan

Pengelolaan kawasan lindung dan kompensasi pemanfaatan kawasan lindung

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta kelistrikan

Retribusi izin usaha pertambangan daerah

Pengelolaan, minyak dan gas bumi serta kelistrikan

Pelestarian situs dan benda cagar budaya dalam kabupaten maros

Usaha pertambangan bahan galian golongan c

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Perizinan usaha kehutanan dan perkebunan

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pemakaian alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut dalam wilayah perairan laut kabupaten manggara

Ratshap dan ohoi

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kabupaten malinau

Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Retribusi izin kelayakan lingkungan

Retribusi izin usaha pertambangan dan energi

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Perizinan usaha kehutanan dan perkebunan di kabupaten luwu utara

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pemerintah nagari

Pembentukan dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup kabupaten lebak

Perlindungan atas hak ulayat masyarakat baduy

Pembinaan dan pengembangan lembaga adat masyarakat baduy di kabupaten daerah tingkat ii lebak

Tata cara dan teknik penyusunan peraturan daerah dan penerbitan lembaga daerah

Pembentukan dinas kehutanan kabupaten daerah tingkat ii lebak

Retribusi izin pemungutan hasil hutan ikutan dan kayu hasil hutan rakyat

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat kabupaten lampung timur

Retribusi atas izin peruntukan penggunaan tanah

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "c"

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Retribusi izin peruntukan pengunaan tanah

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Pedoman peraturan pekon

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000

Kerjasama antar pekon

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor 16 tahun 1998 tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor 25 tahun 1998 tentang izin pemungutan dan pemanfaatan kayu dan bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya

Anggaran pendapatan dan belanja pekon (apbp)

Sumber pendapatan pekon

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan pekon

Kedudukan keuangan peratin dan perangkat pekon

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Retribusi izin pengusahaan pengelolaan dan pembinaan usaha sarang burung walet di habitat alami (in-situ) dan habitat buatan (ex-situ)

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian peratin

Program pembangunan daerah (propeda) kabupaten lampung barat tahun 2001-2005

Pembentukan lembaga himpun pemekon

Rencana stratejik (renstra) kabupaten lampung barat tahun 2001 � 2005

Penyebutan pekon, peratin dan perangkat pekon dalam kabupaten lampung barat

Pola dasar pembangunan daerah (poldas) kabupaten lampung barat tahun 2001 � 2005

Rencana tata ruang wilayah kabupaten daerah tingkat ii lampung barat

Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan

Pembuatan ladang dan kebun

Perlindungan hutan

Pengelolaan hutan rakyat

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Hutan rakyat dan hutan milik

Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Izin usaha pertambangan umum daerah

Pengelolaan hutan rakyat

Pembentukan, organisasi dan tatakerja dinas kehutanan kabupaten kutai barat

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah kabupaten kutai barat

Kehutanan daerah

Program pembangunan daerah (propeda) dan rencana strategis (renstra) kabupaten kutai barat tahun 2001 � 2005

Retribusi ijin pengusahaan hasil hutan ikutan

Kewenangan kabupaten

Kedudukan keuangan kepala desa, sekretaris desa, kepala-kepala urusan dan kepala-kepala dusun

Peraturan desa

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa pengurusan dan pengawasannya

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan c

Kedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kupang

Rencana tata ruang gunung ciremai

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa, sekretaris badan perwakilan desa dan staf

Tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian lurah

Penghasilan lurah, pamong desa, sekretaris badan perwakilan desa dan staf

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000

Sumber pendapatan dan kekayaan serta pengelolaannya

Peraturan desa

Badan perwakilan desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Usaha pertambangan dan energi

Pengelolaan ruang terbuka hijau

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 12 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 08 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa

Perijinan pemanfaatan hutan bakau diluar cagar alam

Perijinan pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik dalam wilayah kabupaten kotabaru

Susunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Perijinan pemanfaatan limbah dan peredaran kayu di wilayah kabupaten kotabaru

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Perijinan pemanfaatan pemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu

Sumber pendapatan desa

Kerjasama antar desa

Persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan desa

Retribusi hasil produksi usaha perkebunan

Lembaga adat

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa

Revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten kotabaru

Pengelolaan hutan dan hasil hutan

Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Kerjasama antar desa

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rahmat tuhan yang maha esa

Retribusi izin pengolahan air bawah tanah

Pungutan daerah dan penyetoran iuran kehutanan dari izin hak pemungutan hasil hutan berupa kayu

Tata cara pemungutan hasil hutan berupa kayu

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Pedoman pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi pengumpulan sarang burung walet dalam kabupaten daerah tingkat ii kapuas hulu

Hak tanah ulayat

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Usaha pertambangan

Pelestarian kawasan hutan sagu

Retribusi angkutan hasil alam

Pengembangan kehutanan di kabupaten indramayu

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan kelurahan

Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam

Izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam

Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam

Izin pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik dan retribusinya

Kerja sama antar desa

Lembaga adat

Pembentukan lembaga kemasyarakatan

Peraturan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Sumber pendapatan desa

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Badan perwakilan desa

Susunan organisasi dan tata kerja

Kerjasama antar desa

Sumber pendapatan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Badan perwakilan desa

Perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah nomor 15 tahun 2000 tentang badan perwakilan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah nomor 11 tahun 2000 tentang pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa

Pencabutan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii hulu sungai tengah mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 05 tahun 1979 tentang pemerintahan desa

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Lembaga kemasyarakatan

Lembaga adat

Sumber pendapatan desa

Kerjasama antar desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Retribusi izin usaha industri penggergajian kayu

Peraturan desa

Badan perwakilan desa

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa

Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Badan perwakilan desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai selatan

Pedoman pembentukan badan perwakilan desa

Retribusi izin peruntukan dan penggunaan tanah

Retribusi administrasi pendaftaran tanah

Retribusi pertambangan dan energi daerah

Retribusi izin kelayakan lingkungan

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Sumbangan atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Tata cara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Kerjasama antar desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Susunan organisasi pemerintah desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Lembaga kemasyarakatan di desa

Peraturan desa

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa

Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi

Pengendalian dan pengurusan kayu di tanah milik

Pajak produksi hasil tanaman perkebunan negara/daerah, swasta dan perkebunan rakyat di kabupaten deli serdang

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pengusahaan hutan

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Pangkalan hasil bumi

Masyarakat hukum adat datuk sinaro putih kecamatan pelepat kabupaten bungo

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan milik cv. santakan jaya utama di desa pejalin kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat cv. kaba di desa long buang kecamatan peso kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat pt. prima warna tama di desa long bang kecamatan peso kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat pt. baktibumi perdana di desa kujau kecamatan sesayap kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/milik pt. enternal bara dinamika di desa long beluah kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/milik cv. gloria abadi di desa antutan kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan milik cv. prima wana bakti di desa kujau dan bebakung kecamatan sesayap kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan adat pt. kayan jaya di desa tanah merah kecamatan bunyu kabupaten bulungan

Retribusi izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan milik/hutan rakyat

Retribusi izin ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat

Izin ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin pemanfaatan tanah

Kerjasama antar desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Pedoman pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan

Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Badan perwakilan desa serta tata cara pembentukannya

Pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa

Retribusi ijin pengambilan hasil hutan rakyat non kayu dalam kabupaten blitar

Retribusi ijin tebang kayu desa/hutang rakyat dan kayu hasil perkebunan serta penerbitan surat angkutan kayu milik (sakm)

Pembentukan kecamatan asakota dalam wilayah kota administratif bima

Retribusi izin pemanfaatan kayu (ipk) pada areal hak guna usaha (hgu), areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan

Retribusi membawa hasil perkebunan keluar daerah kabupaten bengkulu selatan

Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum

Retribusi pengelolaan hasil hutan

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Prosesi perkawinan dan pakaian penganten adat belitong

Pembentukan perusahaan daerah batang hari mitra hutan lestari

Retribusi hasil hutan

Izin pemungutan hasil hutan (iphh)

Izin usaha hutan tanaman (iht)

Izin pemanfaatan hutan (iph)

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat ditingkat desa dan kelurahan

Peredaran dan penertiban hasil hutan kayu di kabupaten barito utara

Perizinan industri pengolahan kayu

Izin pemungutan hasil hutan kayu

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Kerjasama antar desa

Pembentukan lembaga adat dan/atau kemasyarakatan di desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Sumber pendapatan desa

Peraturan desa

Badan perwakilan desa (bpd)

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 19 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 17 tahun 2000 tentang peraturan desa

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 16 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan sekretaris bpd

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun dan kepala urusan serta sekretaris bpd

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 13 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di kabupaten bantul

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 18 tahun 2000 tentang sumber pendapatan desa

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 17 tahun 2000 tentang peraturan desa

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 16 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan sekretaris bpd.

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun dan kepala urusan serta sekretaris bpd

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 13 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di kabupaten bantul

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 5 tahun 2002 tentang izin penebangan dan pengangkatan kayu rakyat

Pengelolaan usaha pertambangan umum

Pemerintah nagari

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Sumber pendapatan desa

Peruntukan air dan baku mutu air pada sungai citarum

Pencabutan peraturan daerah provinsi daerah tingkat i jawa barat nomor 8 tahun 1993 tentang pemanfaatan lahan surutan waduk pusat listrik tenaga air untuk pertanian

Pola induk pengelolaan sumber daya air di jawa barat

Pengelolaan kawasan lindung

Tata cara pembentukan dan teknik penyusunan peraturan daerah

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kabupaten kutai timur

Pengusahaan pertambangan daerah

Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas di bidang agraria dalam wilayah/daerah tingkat i sumatera barat

Pelaksanaan keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 8 tahun 1997 tentang pedoman penataan ruang kawasan sepanjang jalan nasional batas kodya bukittinggi kodya payakumbuh yang berada dalam wilayah/daerah tingkat ii kabupaten tanah d