Pelaksanaan keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 8 tahun 1997 tentang pedoman penataan ruang kawasan sepanjang jalan nasional batas kodya bukittinggi kodya payakumbuh yang berada dalam wilayah/daerah tingkat ii kabupaten tanah d

Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas di bidang agraria dalam wilayah/daerah tingkat i sumatera barat

Pengusahaan pertambangan daerah

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kabupaten kutai timur

Tata cara pembentukan dan teknik penyusunan peraturan daerah

Pengelolaan kawasan lindung

Pola induk pengelolaan sumber daya air di jawa barat

Pencabutan peraturan daerah provinsi daerah tingkat i jawa barat nomor 8 tahun 1993 tentang pemanfaatan lahan surutan waduk pusat listrik tenaga air untuk pertanian

Peruntukan air dan baku mutu air pada sungai citarum

Sumber pendapatan desa

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pemerintah nagari

Pengelolaan usaha pertambangan umum

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 5 tahun 2002 tentang izin penebangan dan pengangkatan kayu rakyat

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 13 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di kabupaten bantul

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun dan kepala urusan serta sekretaris bpd

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 16 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan sekretaris bpd.

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 17 tahun 2000 tentang peraturan desa

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 18 tahun 2000 tentang sumber pendapatan desa

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 13 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di kabupaten bantul

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun dan kepala urusan serta sekretaris bpd

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 16 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan sekretaris bpd

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 17 tahun 2000 tentang peraturan desa

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 19 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa

Badan perwakilan desa (bpd)

Peraturan desa

Sumber pendapatan desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Pembentukan lembaga adat dan/atau kemasyarakatan di desa

Kerjasama antar desa

Pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Izin pemungutan hasil hutan kayu

Perizinan industri pengolahan kayu

Peredaran dan penertiban hasil hutan kayu di kabupaten barito utara

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat ditingkat desa dan kelurahan

Izin pemanfaatan hutan (iph)

Izin usaha hutan tanaman (iht)

Izin pemungutan hasil hutan (iphh)

Retribusi hasil hutan

Pembentukan perusahaan daerah batang hari mitra hutan lestari

Prosesi perkawinan dan pakaian penganten adat belitong

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Retribusi pengelolaan hasil hutan

Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum

Retribusi membawa hasil perkebunan keluar daerah kabupaten bengkulu selatan

Retribusi izin pemanfaatan kayu (ipk) pada areal hak guna usaha (hgu), areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan

Pembentukan kecamatan asakota dalam wilayah kota administratif bima

Retribusi ijin tebang kayu desa/hutang rakyat dan kayu hasil perkebunan serta penerbitan surat angkutan kayu milik (sakm)

Retribusi ijin pengambilan hasil hutan rakyat non kayu dalam kabupaten blitar

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa

Pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Badan perwakilan desa serta tata cara pembentukannya

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Tata cara pencalonan, pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Peraturan desa

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan

Pedoman pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Kerjasama antar desa

Retribusi izin pemanfaatan tanah

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Izin ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat

Retribusi izin ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat

Retribusi izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan milik/hutan rakyat

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan adat pt. kayan jaya di desa tanah merah kecamatan bunyu kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan milik cv. prima wana bakti di desa kujau dan bebakung kecamatan sesayap kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/milik cv. gloria abadi di desa antutan kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/milik pt. enternal bara dinamika di desa long beluah kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Susunan organisasi pemerintah desa

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat pt. baktibumi perdana di desa kujau kecamatan sesayap kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat pt. prima warna tama di desa long bang kecamatan peso kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat cv. kaba di desa long buang kecamatan peso kabupaten bulungan

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan milik cv. santakan jaya utama di desa pejalin kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Masyarakat hukum adat datuk sinaro putih kecamatan pelepat kabupaten bungo

Pangkalan hasil bumi

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Pengusahaan hutan

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pajak produksi hasil tanaman perkebunan negara/daerah, swasta dan perkebunan rakyat di kabupaten deli serdang

Pengendalian dan pengurusan kayu di tanah milik

Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan desa

Lembaga kemasyarakatan di desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Kerjasama antar desa

Tata cara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Sumbangan atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin kelayakan lingkungan

Retribusi pertambangan dan energi daerah

Retribusi administrasi pendaftaran tanah

Retribusi izin peruntukan dan penggunaan tanah

Pedoman pembentukan badan perwakilan desa

Retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai selatan

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Badan perwakilan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa

Badan perwakilan desa

Peraturan desa

Retribusi izin usaha industri penggergajian kayu

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Kerjasama antar desa

Sumber pendapatan desa

Lembaga adat

Lembaga kemasyarakatan

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Pencabutan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii hulu sungai tengah mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 05 tahun 1979 tentang pemerintahan desa

Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah nomor 11 tahun 2000 tentang pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah nomor 15 tahun 2000 tentang badan perwakilan desa

Badan perwakilan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Sumber pendapatan desa

Kerjasama antar desa

Susunan organisasi dan tata kerja

Badan perwakilan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa

Sumber pendapatan desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan

Lembaga adat

Kerja sama antar desa

Izin pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik dan retribusinya

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam

Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam

Izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam

Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan kelurahan

Pengembangan kehutanan di kabupaten indramayu

Retribusi angkutan hasil alam

Pelestarian kawasan hutan sagu

Usaha pertambangan

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Hak tanah ulayat

Retribusi pengumpulan sarang burung walet dalam kabupaten daerah tingkat ii kapuas hulu

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pedoman pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Tata cara pemungutan hasil hutan berupa kayu

Pungutan daerah dan penyetoran iuran kehutanan dari izin hak pemungutan hasil hutan berupa kayu

Retribusi izin pengolahan air bawah tanah

Anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rahmat tuhan yang maha esa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Kerjasama antar desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah

Pengelolaan hutan dan hasil hutan

Revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten kotabaru

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan

Pembentukan badan perwakilan desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Lembaga adat

Retribusi hasil produksi usaha perkebunan

Peraturan desa

Cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Kerjasama antar desa

Sumber pendapatan desa

Perijinan pemanfaatan pemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Perijinan pemanfaatan limbah dan peredaran kayu di wilayah kabupaten kotabaru

Susunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Perijinan pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik dalam wilayah kabupaten kotabaru

Perijinan pemanfaatan hutan bakau diluar cagar alam

Pengelolaan kawasan pantai

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 08 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 12 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pengelolaan ruang terbuka hijau

Usaha pertambangan dan energi

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Badan perwakilan desa

Peraturan desa

Sumber pendapatan dan kekayaan serta pengelolaannya

Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Penghasilan lurah, pamong desa, sekretaris badan perwakilan desa dan staf

Tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian lurah

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa, sekretaris badan perwakilan desa dan staf

Rencana tata ruang gunung ciremai

Kedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kupang

Retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan c

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Izin usaha perkebunan

Sumber pendapatan dan kekayaan desa pengurusan dan pengawasannya

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan desa

Kedudukan keuangan kepala desa, sekretaris desa, kepala-kepala urusan dan kepala-kepala dusun

Kewenangan kabupaten

Retribusi ijin pengusahaan hasil hutan ikutan

Program pembangunan daerah (propeda) dan rencana strategis (renstra) kabupaten kutai barat tahun 2001 � 2005

Kehutanan daerah

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah kabupaten kutai barat

Pembentukan, organisasi dan tatakerja dinas kehutanan kabupaten kutai barat

Pengelolaan hutan rakyat

Izin usaha pertambangan umum daerah

Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Hutan rakyat dan hutan milik

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Pengelolaan hutan rakyat

Perlindungan hutan

Pembuatan ladang dan kebun

Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan

Rencana tata ruang wilayah kabupaten daerah tingkat ii lampung barat

Pola dasar pembangunan daerah (poldas) kabupaten lampung barat tahun 2001 � 2005

Penyebutan pekon, peratin dan perangkat pekon dalam kabupaten lampung barat

Rencana stratejik (renstra) kabupaten lampung barat tahun 2001 � 2005

Pembentukan lembaga himpun pemekon

Program pembangunan daerah (propeda) kabupaten lampung barat tahun 2001-2005

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian peratin

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Retribusi izin pengusahaan pengelolaan dan pembinaan usaha sarang burung walet di habitat alami (in-situ) dan habitat buatan (ex-situ)

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Kedudukan keuangan peratin dan perangkat pekon

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan pekon

Sumber pendapatan pekon

Anggaran pendapatan dan belanja pekon (apbp)

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor 25 tahun 1998 tentang izin pemungutan dan pemanfaatan kayu dan bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor 16 tahun 1998 tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Kerjasama antar pekon

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000

Pedoman peraturan pekon

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat

Retribusi izin peruntukan pengunaan tanah

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "c"

Retribusi atas izin peruntukan penggunaan tanah

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat kabupaten lampung timur

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat

Retribusi izin pemungutan hasil hutan ikutan dan kayu hasil hutan rakyat

Pembentukan dinas kehutanan kabupaten daerah tingkat ii lebak

Tata cara dan teknik penyusunan peraturan daerah dan penerbitan lembaga daerah

Pembinaan dan pengembangan lembaga adat masyarakat baduy di kabupaten daerah tingkat ii lebak

Perlindungan atas hak ulayat masyarakat baduy

Pembentukan dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup kabupaten lebak

Pemerintah nagari

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Perizinan usaha kehutanan dan perkebunan di kabupaten luwu utara

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Retribusi izin usaha pertambangan dan energi

Retribusi izin kelayakan lingkungan

Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kabupaten malinau

Ratshap dan ohoi

Pemakaian alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut dalam wilayah perairan laut kabupaten manggara

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Perizinan usaha kehutanan dan perkebunan

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Usaha pertambangan bahan galian golongan c

Pelestarian situs dan benda cagar budaya dalam kabupaten maros

Pengelolaan, minyak dan gas bumi serta kelistrikan

Retribusi izin usaha pertambangan daerah

Retribusi izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta kelistrikan

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Pengelolaan kawasan lindung dan kompensasi pemanfaatan kawasan lindung

Pengurusan hutan dan retribusi hasil hutan

Pengelolaan sumberdaya wilayah terpadu berbasis masyarakat di kabupaten minahasa

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa / kelurahan

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Tata cara pencalonan, pemilihan atau pengangakatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa

Kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa atau kelurahan

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suku wana

Pendirian perusahaan daerah pertambangan mineral utama

Lembaga adat marga

Pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara pt. tambang batu bara bukit asam (persero) tbk di kabupaten muara enim sebagai taman hutan raya enim

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Izin pemanfaatan hasil hutan non kayu

Izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik

Izin usaha industri hasil tanaman perkebunan

Izin perubahan penggunaan tanah

Pengusahaan pertambangan umum

Penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi dalam kabupaten muara enim

Pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat (ppkb)

Izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan(iphhklh)

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Hak ulayat masyarakat hukum adat

Hak ulayat masyarakat hukum adat lundayeh kabupaten nunukan

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah kabupaten nunukan

Lelang lebak lebung dalam kabupaten ogan komering ilir

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan

Kerjasama antar desa

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan

Pembentukan badan perwakilan desa

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Susunan organisasi pemerintah desa

Tata cata pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Tata cara penetapan peraturan desa

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Pertambangan umum daerah

Hutan rakyat

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Pajak dan nilai jual bahan galian golongan c

Retribusi izin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta surat keterangan sahnya hasil hutan

Pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengendalian dampak lingkungan daerah (bapedalda) kabupaten pekalongan

Retribusi pangkalan hasil bumi dan hasil hutan ikutan

Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik dan hutan lainnya

Perizinan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam

Retribusi izin pemungutan hasil hutan kayu (iphhk) dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (iphhbk) serta izin pemanfaatan kayu (ipk)

Retribusi izin penebangan dan pengangkutan kayu

Pencabutan peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor 10 tahun 2001 tentang retribusi izin penebangan dan pengangkutan kayu

Garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat

Pemerintahan kampung

Retribusi peredaran kayu dan hasil hutan ikutan

Kewenangan kabupaten sanggau sebagai daerah otonom

Pungutan daerah dan penyetoran iuran kehutanan dari izin hak pemungutan hasil hutan berupa kayu

Tata cara pemungutan hasil hutan

Pemerintahan kampung

Pedoman pembentukan badan perwakilan desa

Pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa

Tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Peraturan desa

Sumber pendapatan desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Pedoman pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa

Kerjasama antar desa

Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan didesa dan kelurahan

Pedoman pembentukan dan penggabungan kelurahan

Kedamangan kabupaten seruyan

Retribusi izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin pengambilan hasil hutan

Badan perwakilan desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian lurah desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian dukuh

Tata cara pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian carik desa/kepala bagian/kepala urusan/sekretaris badan perwakilan desa

Peraturan desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Pemerintahan nagari

Pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengendalian dampak lingkungan kabupaten sragen

Retribusi izin tebang dan izin angkut kayu desa/hutan rakyat dan kayu olahan

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Tata cara penetapan peraturan desa

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat

Usaha pertambangan bahan galian golongan c

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pajak produksi hasil tanaman perkebunan dan hortikultura

Usaha pertambangan bahan galian golongan "c"

Retribusi izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan hasil produksi alam dan hutan tanaman

Sumbangan pihak ketiga atas hasil tambang batubara yang dibawa keluar dari areal pertambangan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Tata cara pencalonan, pemilihan, dan/atau pengangkatan perangkat desa

Pembentukan badan perwakilan desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Peraturan desa

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Kerjasama antar desa

Retribusi dan pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan di kabupaten tolitoli

Perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii tuban nomor 01 tahun 1998, tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Izin usaha pertambangan bahan galian golongan "c"

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat kabupaten wonosobo

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peradilan adat di papua

Hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah

Negeri di kota ambon

Izin pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Retribusi pemasukan produksi hasil hutan dan perkebunan

Ruang terbuka hijau kota kupang

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah / lahan dengan rahmat tuhan yang maha esa

Retribusi peruntukan penggunaan tanah

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "c"

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota palangka raya

Pengolahan usaha pertambangan umum daerah

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Kewenangan daerah

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas pertanahan

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kantor pengendalian dampak lingkungan

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan c

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan kabupaten kotawaringin timur

Perubahan pertama peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 18 tahun 2000 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Pariwisata budaya

Penyelenggaraan kehidupan adat

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas pemetaan dan pengukuran tanah daerah khusus ibukota jakarta

Pengurusan hutan

Peredaran hasil hutan di jawa barat

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Perubahan pertama peraturan daerah provinsi daerah tingkat i kalimantan barat nomor 6 tahun 1982 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan c

Pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan a dan b)

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan selatan

Pembinaan dan pengamanan pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat perkebunan (pir � bun)

Pengelolaan pertambangan

Penanganan penduduk dampak konflik etnik

Kelembagaan adat dayak di kalimantan tengah

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pelestarian adat istiadat

Pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

Penataan ruang wilayah provinsi lampung

Alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan

Pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di provinsi nusa tenggara barat

Pelaksanaan penegasan hak atas tanah

Lembaga adat melayu riau

Izin usaha perikanan

Retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan

Retribusi dan penarikan levy and grant atas izin pemanfaatan kayu

Retribusi pemanfaatan lahan pada hutan negara

Pokok-pokok pemerintahan nagari

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Perubahan kedua peraturan daerah provinsi daerah tingkat i sumatera barat nomor 09 tahun 1978 tentang iuran hak pemungutan hasil hutan dan iuran hasil hutan dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Tanah ulayat dan pemanfaatannya

Penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dalam hutan di sumatera barat

Rencana tata ruang wilayah provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Penyerahan sebagian urusan pemerintah provinsi daerah tingkat i sumatera barat dalam bidang perkebunan kepada pemerintah daerah tingkat ii

Tanah ulayat dan pemanfaatannya

Perubahan atas peraturan gubernur nomor 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di provinsi kalimantan tengah

Tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di provinsi kalimantan tengah

Pemberian pembebasan pajak daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah millenium challenge corporation

Tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup provinsi sulawesi tengah

Pedoman umum pelaksanaan free, prior and infarmed consent pada reducing emission from deforestation and forest degradation plus provinsi sulawesi tengah

Pedoman peradilan adat sulteng

Pedoman dan tata cara permanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal

Izin pengusahaan tambak di kawasan hutan

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam

Pengelolaan sumber daya alam

Pelaksanaan dan tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di aceh

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor nomor 5 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Pedoman pembentukan panitia lelang tanah kas desa di kabupaten grobogan

Penetapan perhitungan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam kabupaten dati ii aceh barat

Ketentuan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii aceh timur nomor 8 tahun 1998 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor 20 tahun 1999 tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul jo. peraturan daerah kabupaten bantul nomor 19 tahun 2001

Penetapan harga standar bahan galian golongan c dalam wilayah kabupaten bengkulu selatan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomor 24 tahun 2000 tentang retribusi hasil hutan ikutan

Pembentukan tim koordinasi izin pembukaan tanah (lahan) serta izin pemungutan dan pemanfaatan kayu kabupaten berau

Perubahan keputusan bupati berau nomor 102 tahun 2000 tentang ijin pembukaan lahan di wilayah kabupaten berau

Jaminan kesungguhan dalam rangkapembukaan lahan perkebunan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor nomor 9 tahun 2000 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apb-desa) bupati bogor

Pengukuhan hutan adat desa batu kerbau kecamatan pelepat kabupaten bungo

Pengukuhan hutan adat dusun senamat ulu kecamatan bathin iii ulu kabupaten bungo

Pedoman penyusunan tata tertib badan perwakilan desa

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan badan perwakilan desa (bpd)

Tata cara ijin hak pemungutan hasil hutan

Tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat cv. wana prima mandiri di desa kendari kecamatan sekatak kabupaten bulungan nomor 522.11/375.ek. proda.i/2000

Petunjuk pelaksanaan tata cara pemberian ijin hak pemungutan hasil hutan melalui permohonan dengan luas maksimal 100 ha

Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu rakyat

Tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu

Iuran izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Prosedur tetap permohonan ijin hak pemungutan hasil hutan dengan luas maksimal 100 ha.

Pembentukan tim penelitian dalam rangka pengembangan budidaya walet di kecamatan kedamin kabupaten kapuas hulu

Penetapan nama-nama kepala adat difinitif se kabupaten kapuas hulu

Penetapan kabupaten kapuas hulu sebagai kabupaten konservasi

Pedoman penggunan tanah hak ulayat/hak serupa itu dan tanah milik adat untuk kepentingan perusahaan

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Nilai pasar atau harga standard jenis bahan galian golongan c di kabupaten karangasem

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama kuhai lokasi blok i wpr kecamatan tumbang titi (desa kelampai) kabupaten dati ii ketapang

Tim inventarisasi hutan adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat kabupaten kutai barat

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama koperasi manunggal jaya sp v sei. jeran lokasi blok ii desa kelampai kecamatan tumbang titi

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama kud sari pawan lokasi blok wpr desa senduruhan kecamatan sandai kabupaten dati ii ketapang

Surat izin sementara pertambangan daerah bahan galian golongan c (pasir dan kerikil) atas nama koperasi fajar bahari lokasi alur sungai kelurahan tengah kecamatan matan hilir utara kabupaten dati ii ketapang

Pemberian izin pertambangan daerah sdr. jafri karentika

Pemberian izin pertambangan daerah cv. rinta 86 ketapang

Pemberian surat izin pertambangan daerah (sipd) pengolahan / pemurnian

Pemberian surat izin pertambangan daerah (sipd) eksploitasi, pengangkutan dan penjualan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 12 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 19 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan d

Tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu (iphhk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu (iphhbk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat/hutan milik/tanah milik, areal tambang, hti, perkebunan dan lain-lain

Tata cara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (iuphhk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan

Pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembentukan badan perwakilan kampung (bpk)

Tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (iuphhbk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu hutan rakyat/hutan milik pada areal hutan produksi dalam kawasan budidaya non kehutanan (kbnk)

Desa-desa di dalam dan di sekitar areal hph yang berhak menerima dana kompensasi dari perusahaan-perusahaan kehutanan yang ada di wilayah kabupaten kutai barat

Pembentukan tim resolusi konflik dalam wilayah kabupaten kutai barat

Pembentukan tim penyusun rancangan peraturan daerah tentang kehutanan kabupaten kutai barat

Larangan pembukaan hutan di wilayah rimba larangan marga bengkunat kecamatan bengkunat kabupaten lampung barat

Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan jaringan irigasi way ngambur seluas � 11 hektar di pekon marang dan sumber agung kecamatan pesisir selatan dan bengkunat kabupaten lampung barat

Pembentukan forum konsultatif/ tim koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten lampung barat

Pembentukan panitia tata batas hutan dan panitia tata batas kawasan konservasi perairan

Pembentukan forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten lampung barat

Rencana pembangunan tahunan daerah kabupaten lampung barat tahun 2001�2005

Penetapan dan pembagian insentif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( bphtb ), pajak penghasilan ( pph ) pasal 21, penerimaan dari sda pertambangan minyak bumi, sda perikanan, sda pertambangan umum dan sda kehutanan

Pelaksanaan secara swakelola pekerjaan proyek pengembangan aneka usaha kehutanan kabupaten lampung barat tahun anggaran 2002

Pelaksanaan secara swakelola pekerjaan proyek hutan kemasyarakatan kabupaten lampung barat tahun anggaran 2002

Pengakuan keberadaan masyarakat adat seko

Pengukuhan kawasan bukit tapanggang sebagai hutan adat masyarakat hukum adat desa guguk kecamatan sungai manau kabupaten merangin

Penunjukan lokasi, pemberian izin pembukaan lahan pertanian secara kolektif di dusun lintang batang desa pancaroba kecamatan sungai ambawang kabupaten daerah tingkat ii pontianak

Pelaksanaan hukum adat rejang

Kumpulan hukum adat bagi masyarakat adat dalam wilayah kabupaten rejang lebong (kelpiak ukum adat ngen riyan ca'o beak nyoa pinang lem kabupaten rejang lebong)

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten sidorajo pada dinas perijinan dan penanaman modal kabupaten sidoarjo

Pemberian izin hak pemungutan hasil hutan melalui permohonan dengan luas maksimal 100 hektar

Kewenangan pemerintah kabupaten tana toraja sebagai daerah otonom

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di provinsi jawa tengah

Persetujuan dewanperwakilan rakyat daerah kabupaten banyumas terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten banyumas

Persetujuan penetapan peraturan daerah kabupaten mojokerto

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Persetujuan penetapan peraturan daerah provinsi lampung tentang penataan ruang wilayah provinsi lampung

Persetujuan penetapan peraturan daerah provinsi lampung tentang alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Pedoman umum pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di provinsi daerah istimewa yogyakarta

Pembentukan tim asistensi pengamanan keberadaan aset pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta berupa tanah dan bangunan tahun anggaran 2002

Peruntukan air dan baku mutu air pada sungai ciwulan dan sungai cilangla di jawa barat

Pedoman pengendalian dampak lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Izin khusus penebangan jenis kayu ulin

Penetapan dana kompensasi kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan di provinsi kalimantan timur

Prosedur penyaluran dan pengelolaan serta pembagian iuran hasil hutan

Pelaksanaan pelayanan prima dibidang pertanahan pada kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan kabupaten/kota di provinsi lampung

Petunjuk pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat perkebunan (pir-bun) di provinsi daerah tingkat i lampung

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 07 tahun 2000 tentang retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan

Tata cara dan persyaratan pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya di provinsi lampung

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 08 tahun 2000 tentang retribusi pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2001 tentang alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Penetapan status tanah eks areal kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (hpk) seluas + 145.125 (seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar

Pembentukan badan pengelola taman nasional tanjung puting

5 (lima) kabupaten prioritas lokasi demonstration activities (da) reducing emission from deforestation and forest degradatton+ (redd+) provins! sulawesi tengah

Pencegahan/penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan serta reklamasi lahan bekas penambangan bahan galian golongan c

Perubahan atas keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 159/gsb/1984 tentang pembentukan 9 (sembilan) cabang dinas kehutanan provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Pembentukan tim peneliti dan penertiban hak pengusahaan hutan (hph) dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Pengaturan usaha tambang obsidian oleh masyarakat di kecamatan iv koto aur malintang kabupaten padang pariaman

Memperlakukan secara mutatis mutandis bagi provinsi daerah tingkat i sumatera barat setiap perhitungan tarif iuran hasil hutan yang ditetapkan oleh direktur jenderal kehutanan

Badan pengelola taman hutan raya dr. mohammad hatta

Penunjukkan kawasan hutan di sekitar bukit batu patah sebagai kawasan hutan wisata alam

Izin pencadangan dan izin pembebasan tanah kepada pt. mibije pangan semesta atas tanah yang terletak di desa alang rambah, desa kumbung i, desa tanjung pondok desa ampang tanah, desa kubu dan desa kampung dalam perwakilan kecamatan pancung soal di tapan d

Pemberian hak pengusahaan hutan kemasyarakatan sementara kepada koperasi pengelola hutan kemasyarakatan (kphk) rimba berseri

Pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii medan nomor 8 tahun 1998 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Penetapan desa latuppa kecamatan wara sebagai lokasi pendampingan masyarakat tradisionil untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan tahun anggaran 2003 kota palopo

Pembentukan tim inventarisasi, pengendalian dan pemulihan kerusakan hutan kota palopo

Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (ukl)/upaya pemantauan lingkungan (upl) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (sppl)/dokumen kelola lingkungan (dkl) di kota palopo

Penetapan lokasi tanah ex. hak guna pt. hasil bumi indonesia buntu marannu (pt. hbi, bm) di desa battang kecamatan telluwanua kota palopo sebagai kawasan penyanggah

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintun

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan hutan adat dan pencemaran limbah industri di lingkungan Danau Toba

Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 267 tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Oleh PT. Sorong Agro Sawitindo

Penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat Rejang Kutai Embong di Kabupaten Lebong

Penetapan hutan adat Tondon kepada masyarakat hukum adat Tondon seluas 205 (dua ratus lima) hektare di desa Tokkonan Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan

Perkumpulan HuMa Indonesia bermaksud mengajukan amicus brief untuk perkara pidana dengan nomor: 270 / Pid.B / 2020 / PN Smg