HuMa

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1976

Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002

Pengendalian penambangan pasir laut

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000

Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2005

Pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2001

Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional tanjung puting

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1973

Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1964

Mencegah pendudukan-pendudukan baru atas tanah-tanah negara yang dilakukan secara tidak menurut hukum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998

Pemulihan kewenangan menteri pertambangan dan energi dalam pemberian ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas pantai perairan pulau batam dan sekitarnya

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000

Badan pengendalian dampak lingkungan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1987

Pengesahan amandemen 1979 atas convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, 1973

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001

Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001

Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1995

Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1995

Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992

Pengesahan vienna convention for the protection of the ozone layer dan montreal protocol on substances that deplete the ozone layer as adjusted and amended by the second meeting of the parties london, 27 - 29 june 1990

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988

Badan pertanahan nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990

Pengelolaan kawasan lindung

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998

Pengelolaan kawasan ekosistem leuser

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002

Pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003

Kebijakan nasional di bidang pertanahan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978

Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991

Konservasi energi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999

Tim pengkajian kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan landreform

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991

Pengesahan convention on wetlands of international importance especially as aterfowl habitat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997

Perubahan atas keputusan presiden nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 24 tahun 1997

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996

Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994

Badan pengendalian dampak lingkungan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1996

Pembangunan kelompok hutan sisinemi-sanam sebagai taman hutan raya prof. ir. herman johannes

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000

Badan pertanahan nasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 03 Tahun 2000

Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2000

Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2001

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998

Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan; pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013

Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 02 Tahun 2005

Petunjuk pelaksanaan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2005

Pedoman verifikasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau pada hutan tanaman yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 07 Tahun 2005

Pencabutan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 317/kpts-ii/1999 tanggal 7 mei 1999 tentang hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2006

Pedoman pinjam pakai kawasan hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2005

Perubahan ketiga atas keputusan menteri kehutanan nomor 126/kpts-ii/2003 tentang penatausahaan hasil hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2005

Kerjasama operasi (kso) pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2005

Penanaman modal asing di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 22 Tahun 2005

Tata cara dan persyaratan penggabungan perusahaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang berbentuk perseroan terbatas (pt)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005

Pedoman pemanfaatan hutan hak

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 01 Menhut Ii 2004 Tahun 2004

Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka social forestry

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 56 Menhut Ii 2006

Pedoman zonasi taman nasional

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Sk 159 Menhut Ii 2004 Tahun 2004

Restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1999

Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 1999

Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 Tahun 1989

Pembagian wilayah sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 Tahun 1990

Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 1990

Pengendalian mutu air pada sumber sumber air

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49 Tahun 1990

Tata cara dan persyaratan izin penggunaan air dan atau sumber air

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Permentan Ot 140 2 2007

Pedoman perizinan usaha perkebunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001

Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1999

Pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1990

Hak pengusahaan hutan tanaman industri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961

Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1953

Penguasaan tanah-tanah negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000

Penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2000

Pencabutan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1997 tentang pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001

Pengalihan bentuk perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) menjadi perusahaan perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000

Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004

Penatagunaan tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961

Pendirian perusahaan kehutanan negara jawa tengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990

Pengendalian pencemaran air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999

Pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1967

Iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005

Keamanan hayati produk rekayasa genetik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982

Tata pengaturan air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980

Penggolongan bahan-bahan galian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997

Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002

Pengelolaan limbah radioaktif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985

Perlindungan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003

Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969

Tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970

Perencanaan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002

Dana reboisasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964

Perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996

Hak guna usaha, hak guna bangunanan hak pakai atas tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996

Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di ind0nesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994

Penghunian rumah oleh bukan pemilik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004

Perencanaan kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004

Perlindungan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997

Rencana tata ruang wilayah nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000

Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998

Penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002

Hutan kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1957

Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah swatantra tingkat i

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998

Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999

Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001

Irigasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004

Perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang Undang Nomor 06 Tahun 1962

Pokok-pokok perumahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang Undang Nomor 05 Tahun 1963

Surat hutang landreform

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang Undang Nomor 37 Tahun 1960

Pertambangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960

Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960

Penetapan luas tanah pertanian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1966

Penghapusan pengadilan adat/swapraja dan pembentukan pengadilan-pengadilan negeri di irian barat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor S 75 Menhut Ii 2004 Tahun 2004

Surat edaran masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakat hukum adat

Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Dan Menteri Kehutanan Nomor 495 1 Mpp Kep 9 2004 Dan Nomor Sk 335 1 Menhut I 2004

Perubahan keputusan bersama menteri perindustrian dan perdagangan nomor 803/mpp/kep/12/2002 dan menteri kehutanan nomor 10267/kpts-ii/2002 tentang pembentukan badan revitalisasi industri kehutanan

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Kehutanan Nomor 1101 K 702 M Pe 1991 Dan 436 Kpts Ii 1991

Pembentukan team koordinasi tetap departemen pertambangan dan energi dan departemen kehutanan dan perubahan tatacara pengajuan izin usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Kehutanan Nomor 969 K 05 M Pe 1989 Dan Nomor 429 Kpts Ii 1989

Pedoman pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dan energi alam kawasan hutan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 135 Kpts Iv Pphh 1998

Petunjuk pelaksanaan ketentuan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 136 Kpts Iv Pphh 1998

Petunjuk pelaksanaan ketentuan ekspor kayu gergajian dan kayu olahan

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 2003

Norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kebupaten/kota

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2003

Tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten sanggau nomor 09 tahun 2001 tentang retribusi peredaran kayu dan hasil hutan ikutan

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2005

Pembatalan peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor 22 tahun 2001 tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat kabupaten wonosobo

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003

Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2002 tentang nilai perolehan air yang digunakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 054 Kpts Ii 2000

Perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 704/kpts-ii/1999 tentang pembentukan tim fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah departemen kehutanan dan perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 055 Kpts Ii 2000

Perlindungan ikan raja laut (latimeria menadoensis) sebagai satwa yang di lindungi

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 063 Kpts Ii 2000

Tata hubungan kerja instansi kehutanan dan perkebunan di wilayah dengan unit perum perhutani

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 070 Kpts Ii 2000

Penunjukan pulau pieh dan perairan disekitarnya seluas � 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar, yang terletak di kecamatan ulakan tapakis, kabupaten daerah tingkat ii padang pariaman, propinsi daerah tingkat i sumatera barat menjadi kawa

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 084 Kpts Ii 2000

Penangguhan pemberlakuan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 310/kpts-ii/1999 tentang pedoman pemberian hak pemungutan hasil hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 104 Kpts Ii 2000

Tata cara mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 132 Kpts Ii 2000

Pemberlakuan surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) sebagai pengganti dokumen surat angkutan kayu bulat (sakb), surat angkutan kayu olahan (sako) dan surat angkutan hasil hutan bukan kayu (sahhbk)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 151 Kpts Ii 2000

Penetapan jenis komoditas tanaman perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 146 Kpts Ii 2000

Evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 210 Kpts Ii 2000

Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 146/kpts-ii/2000 tentang evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 213 Kpts Viii 2000

Rencana stratejik departemen kehutanan dan perkebunan tahun 2001 - 2005

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 279 Kpts Ii 1999

Pembinaan wilayah di bidang kehutanan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 376 Kpts Ii 1998

Kriteria penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 508 Kpts Iv 1998

Besarnya provisi sumberdaya hutan (psdh) per satuan hasil hutan kayu

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 521 Kpts 11 1998

Pembentukan komite reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan (komite rpkp)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 582 Kpts Ii 1998

Perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 150/kpts-ii/1998 tentang ketentuan pelaksanaan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 620 Kpts Ii 1998

Pencabutan keputusan menteri kehutanan nomor 684/kpts-ii/1993 tentang bentuk pemilikan dan keterkaitan hak pengusahaan hutan dengan industri pengolahan kayu hulu

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 625 Kpts Ii 1998

Sistem silvikultur terbang pilih dan tanam jalur (tptj) dalam pengelolaan hutan produksi alam

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 677 Kpts Ii 1998

Hutan kemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 728 Kpts Ii 1998

Luas maksimum pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 731 Kpts Ii 1998

Tata cara pelelangan hak pengusahaan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 732 Kpts Ii 1998

Persyaratan dan tata cara pembaharuan hak pengusahaan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 734 Kpts Ii 1998

Tim persiapan pelelangan hak pengusahaan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 735 Kpts Ii 1998

Panitia pelaksana pelelangan hak pengusahaan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 865 Kpts Ii 1999

Penyempurnaan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 677/kpts-ii/1998 tentang hutan kemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 317 Kpts Ii 1999 Tahun 1999

Hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 01 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. yakin timber jaya provinsi kalimantan tengah

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 02 Tahun 2005

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. wana agung asa utama provinsi kalimantan tengah

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 09 Tahun 2006

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor sk.318/menhut-vi/2004 tentang pembentukan tim evaluasi dan dewan pertimbangan verifikasi pada kegiatan penilaian kinerja industri primer hasil hutan kayu oleh lpi mampu

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. gaung satyagraha agrindo provinsi kalimantan tengah

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 111 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke viii atas nama pt. sima agung provinsi kalimantan timur

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 11 1 Kpts Ii 2000

Kriteria dan standar tarif dana reboisasi

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127 Kpts V 2001

Penghentian sementara (moratorium) kegiatan penebangan dan perdagangan ramin (gonytylus spp)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123 Tahun 2001

Organisasi dan tata kerja departemen kehutanan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 152 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke iv atas nama pt. sumalindo lestari jaya iv (d/h pt. madyakara pacific raya) provinsi kalimantan timur

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175 Kpts Ii 2003

Penunjukan kawasan taman nasional gunung halimun dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan gunung halimun dan kelompok hutan gunung salak seluas � 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ra

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. rinanda inti lestari propinsi kalimantan tengah

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 171 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke vi (2006-2010) atas nama pt. timber dana provinsi kalimantan timur

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20 Kpts Ii 2001

Pola umum dan standar serta kriteria rehabilitasi hutan dan lahan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2006

Penetapan jatah produksi hasil hutan kayu yang berasal dari usaha pemanfaatan hutan tanaman dalam wilayah kerja perum perhutani di pulau jawa untuk periode tahun 2006

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 248 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii tahun 2006-2010 atas nama pt. kiani lestari provinsi kalimantan timur

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke viii atas nama pt. telaga mas kalimantan company provinsi kalimantan timur

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 299 Tahun 2006

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. barito putera provinsi kalimantan tengah

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Kpts Ii 1998

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi proyek pinjaman dan atau hibah luar negeri

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Kpts Ii 2001

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Kpts Ii 2001

Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326 Kpts Ii 1997

Kewajiban pemegang ijin pemanfaatan kayu (ipk) menyediakan dan menjual sebagian hasil produksinya untuk keperluan masyarakat

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 348 Kpts Ii 1997

Perubahan keputusan menteri kehutanan no. 446/kpts-ii/1996 tentang tata cara permohonan, pemberian dan pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 335 Kpts Ii 1997

Rencana karya pengusahaan hutan tanaman industri (rkphti)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435 Kpts Ii 1997

Sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan tanaman industri

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2005

Penetapan rencana produksi hasil hutan kayu secara nasional periode tahun 2006 yang berasal dari pemanfaatan hutan alam produksi yang dibebani iuphhk yang sah

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47 Kpts Ii 1998

Penunjukan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas seluas � 29.000 (dua puluh sembilan ribu) hektar di kelompok hutan pesisir, di kabupaten dati ii lampung barat, propinsi dati i lampung, yang telah merupakan repong damar dan diusahakan oleh mas

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59 Kpts Ii 2000

Pembentukan tim tindak lanjut rencana aksi inter departmental commitee forestry (idcf)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk 135 Menhut Ii 2004

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan taman wisata alam pada kelompok hutan gunung merbabu seluas � 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar, yang terletak di kabupaten magelang, semarang dan boyolali, provinsi jawa tengah menjadi taman na

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887 Kpts Ii 2002

Tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan dan izin usaha industri primer hasil hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk 43 Menhut Ii 2004

Pencabutan keputusan menteri kehutanan nomor 8678/kpts-ii/2002 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 4895/kpts-ii/2002 tentang kriteria dan indikator penilaian kelangsungan usaha perusahaan hti patungan dan hti bumn

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk 207 Menhut Ii 2004 Tahun 2004

Penetapan jatah produksi hasil hutan kayu secara nasional untuk periode tahun 2005 yang berasal dari pemanfaatan hutan produksi alam

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk 322 Menhut Ii 2005

Pencabutan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 187/kpts-ii/2000 tanggal 29 juni 2000 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan s. kerayaan - s. susuk, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 28.317,50 (dua puluh

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk 44 Menhut Ii 2004

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 33/kpts-ii/2003 tentang tata cara penyelesaian hak pengusahaan hutan alam atau hak pengusahaan hutan tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 618 Kpts Ii 1996

Tata cara pengendalian peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518 Kmk 04 2000 Tahun 2000

Pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 1998

Perluasan pemberian hak milik atas tanah untuk rss/rs menurut keputusan menteri negara agraria/kepala bpn nomor 09 tahun 1997

Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000

Pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat

Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 35 Menlh 10 1993

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor

Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005

Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) dan rencana pemantapan lingkungan hidup (rpl)

Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003

Tata cara pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada kementerian lingkungan hidup

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 278 Mpp Kep 6 1998

Ketentuan ekspor kayu gergajian

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 22 Kpts Ii Kum 2000

Pembentukan tim penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah tindak lanjut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 35 Kpts Ii Kum 2000

Pembentukan tim penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan yang tidak sesuai dengan program reformasi

Surat Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 3677 03 Sj H 1995 Tahun 1995

Penetapan wilayah pertambangan rakyat

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1958

Penghapusan tanah-tanah partikelir

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1995

Perseroan terbatas

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960

Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1996

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446 Kpts Ii 2003 Tahun 2003

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 128/kpts-ii/2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran dana rebosisasi (dr)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1994

Pengesahan united nations convention on biological diversity (konvensi perserikatan bangsa bangsa mengenai keanekaragaman hayati)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1996

Perairan indonesia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1967

Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2004

Sumber daya air

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1964

Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 05 tahun 1963 tentang surat hutang landreform (lembaran negara tahun 1963 nomor 63) menjadi undang-undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985

Pajak bumi dan bangunan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967

Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992

Sistem budidaya tanaman

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994

Perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985

Pengesahan united nations convention on the law of the sea (konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961

Persetujuan atas tiga konvensi jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004

Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961

Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1964

Perubahan dan tambahan undang-undang nomor 38 prp. tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001

Otonomi khusus bagi provinsi papua

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997

Pengelolaan lingkungan hidup

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004

Perkebunan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954

Penetapan undang-undang darurat tentang pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya yang bertakluk kepada hukum eropah (undang-undang darurat nomor 1 tahun 1952) sebagai undang undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992

Penataan ruang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003

Mahkamah konstitusi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003

Panas bumi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999

Kehutanan