HuMa

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Inst Gsb 1997

Pelaksanaan keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 8 tahun 1997 tentang pedoman penataan ruang kawasan sepanjang jalan nasional batas kodya bukittinggi kodya payakumbuh yang berada dalam wilayah/daerah tingkat ii kabupaten tanah d

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Inst Gsb 1981

Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas di bidang agraria dalam wilayah/daerah tingkat i sumatera barat

Pemerintah Kabupaten Sumedang Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2000

Pengusahaan pertambangan daerah

Peraturan Daerah Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2001

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kabupaten kutai timur

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2000

Tata cara pembentukan dan teknik penyusunan peraturan daerah

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 02 Tahun 1996

Pengelolaan kawasan lindung

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2001

Pola induk pengelolaan sumber daya air di jawa barat

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 04 Tahun 2000

Pencabutan peraturan daerah provinsi daerah tingkat i jawa barat nomor 8 tahun 1993 tentang pemanfaatan lahan surutan waduk pusat listrik tenaga air untuk pertanian

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000

Peruntukan air dan baku mutu air pada sungai citarum

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 06 Tahun 1999

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupanten Bogor Nomor 08 Tahun 2000

Sumber pendapatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 1998

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001

Pemerintah nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2003

Pengelolaan usaha pertambangan umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 07 Tahun 2003

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 5 tahun 2002 tentang izin penebangan dan pengangkatan kayu rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20 Tahun 1999

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 13 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di kabupaten bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun dan kepala urusan serta sekretaris bpd

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 16 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan sekretaris bpd.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 17 tahun 2000 tentang peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 18 tahun 2000 tentang sumber pendapatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 13 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di kabupaten bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun dan kepala urusan serta sekretaris bpd

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 16 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan sekretaris bpd

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 19 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2000

Badan perwakilan desa (bpd)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 17 tahun 2000 tentang peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000

Sumber pendapatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2000

Pembentukan lembaga adat dan/atau kemasyarakatan di desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000

Pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 1998

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 1998

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2001

Izin pemungutan hasil hutan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 2001

Perizinan industri pengolahan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2001

Peredaran dan penertiban hasil hutan kayu di kabupaten barito utara

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 21 Tahun 2000

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat ditingkat desa dan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2001

Izin pemanfaatan hutan (iph)

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2001

Izin usaha hutan tanaman (iht)

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2001

Izin pemungutan hasil hutan (iphh)

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2001

Retribusi hasil hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2001

Pembentukan perusahaan daerah batang hari mitra hutan lestari

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 03 Tahun 2003

Prosesi perkawinan dan pakaian penganten adat belitong

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2000

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2001

Retribusi pengelolaan hasil hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2000

Retribusi membawa hasil perkebunan keluar daerah kabupaten bengkulu selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 06 Tahun 2003

Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 04 Tahun 2002

Retribusi izin pemanfaatan kayu (ipk) pada areal hak guna usaha (hgu), areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 33 Tahun 2001

Pembentukan kecamatan asakota dalam wilayah kota administratif bima

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 26 Tahun 2000

Retribusi ijin tebang kayu desa/hutang rakyat dan kayu hasil perkebunan serta penerbitan surat angkutan kayu milik (sakm)

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 27 Tahun 2000

Retribusi ijin pengambilan hasil hutan rakyat non kayu dalam kabupaten blitar

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 02 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 03 Tahun 2000

Pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 04 Tahun 2000

Badan perwakilan desa serta tata cara pembentukannya

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 06 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 07 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2000

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2000

Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000

Pedoman pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2000

Retribusi izin pemanfaatan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2001

Izin ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 02 Tahun 2001

Retribusi izin ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2000

Retribusi izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan milik/hutan rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 522 11 121 Ek Proda I 2001

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan adat pt. kayan jaya di desa tanah merah kecamatan bunyu kabupaten bulungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 522 11 209 Ek Proda I 2000

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan milik cv. prima wana bakti di desa kujau dan bebakung kecamatan sesayap kabupaten bulungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 522 11 303 Ek Proda I 2000

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/milik cv. gloria abadi di desa antutan kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 522 11 480 Ek Proda I 2000

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/milik pt. enternal bara dinamika di desa long beluah kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 522 11 525 Ek Proda I 2000

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat pt. baktibumi perdana di desa kujau kecamatan sesayap kabupaten bulungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 522 11 550 Ek Proda I 2000

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat pt. prima warna tama di desa long bang kecamatan peso kabupaten bulungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 522 11 566 Ek Proda I 2000

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat cv. kaba di desa long buang kecamatan peso kabupaten bulungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 05 Tahun 2002

Pangkalan hasil bumi

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 522 11 59 Ek Proda I 2000

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan milik cv. santakan jaya utama di desa pejalin kecamatan tanjung palas kabupaten bulungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 03 Tahun 2006

Masyarakat hukum adat datuk sinaro putih kecamatan pelepat kabupaten bungo

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 29 Tahun 2000

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 30 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2000

Pengusahaan hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2000

Pajak produksi hasil tanaman perkebunan negara/daerah, swasta dan perkebunan rakyat di kabupaten deli serdang

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 15 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2002

Pengendalian dan pengurusan kayu di tanah milik

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 21 Tahun 2001

Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2001

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2001

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2001

Lembaga kemasyarakatan di desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2000

Pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2001

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2000

Susunan organisasi pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2001

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 18 Tahun 2001

Tata cara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 Tahun 2001

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2000

Sumbangan atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 09 Tahun 2000

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2002

Retribusi izin kelayakan lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2003

Retribusi pertambangan dan energi daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2001

Retribusi administrasi pendaftaran tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2000

Retribusi izin peruntukan dan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 08 Tahun 2001

Pedoman pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 03 Tahun 2001

Retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 04 Tahun 2000

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 05 Tahun 2000

Badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 07 Tahun 2000

Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 09 Tahun 2000

Badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 08 Tahun 2000

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2001

Retribusi izin usaha industri penggergajian kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2000

Sumber pendapatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2000

Lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2000

Lembaga kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2000

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2000

Pencabutan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii hulu sungai tengah mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 05 tahun 1979 tentang pemerintahan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2000

Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2000

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2002

Perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah nomor 11 tahun 2000 tentang pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2002

Perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah nomor 15 tahun 2000 tentang badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2000

Badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2000

Sumber pendapatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 06 Tahun 2000

Badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 05 Tahun 2000

Susunan organisasi dan tata kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 08 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2000

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2000

Pembentukan lembaga kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2000

Lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2000

Kerja sama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2000

Sumber pendapatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2001

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2001

Izin pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik dan retribusinya

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 48 Tahun 2001

Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2001

Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49 Tahun 2001

Izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 25 Tahun 2001

Retribusi angkutan hasil alam

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 03 Tahun 2000

Pelestarian kawasan hutan sagu

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2002

Pengembangan kehutanan di kabupaten indramayu

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2002

Usaha pertambangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 09 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 1999

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999

Hak tanah ulayat

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 1993

Retribusi pengumpulan sarang burung walet dalam kabupaten daerah tingkat ii kapuas hulu

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 1999

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2000

Pedoman pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2001

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 05 Tahun 2000

Tata cara pemungutan hasil hutan berupa kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 06 Tahun 2000

Pungutan daerah dan penyetoran iuran kehutanan dari izin hak pemungutan hasil hutan berupa kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2001

Retribusi izin pengolahan air bawah tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2000

Anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rahmat tuhan yang maha esa

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 04 Tahun 2000

Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2000

Pengelolaan hutan dan hasil hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2002

Revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten kotabaru

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2000

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2000

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2000

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2000

Lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2000

Pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2002

Retribusi hasil produksi usaha perkebunan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2000

Persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000

Cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2000

Sumber pendapatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2001

Perijinan pemanfaatan pemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2001

Perijinan pemanfaatan limbah dan peredaran kayu di wilayah kabupaten kotabaru

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2000

Susunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2001

Perijinan pemanfaatan hutan bakau diluar cagar alam

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2001

Perijinan pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik dalam wilayah kabupaten kotabaru

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2002

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 08 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 12 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2000

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 27 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 03 Tahun 2004

Pengelolaan ruang terbuka hijau

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2003

Usaha pertambangan dan energi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2001

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2001

Badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2001

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 04 Tahun 2001

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 05 Tahun 2001

Sumber pendapatan dan kekayaan serta pengelolaannya

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 06 Tahun 2000

Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 06 Tahun 2001

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 07 Tahun 2001

Penghasilan lurah, pamong desa, sekretaris badan perwakilan desa dan staf

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 08 Tahun 2001

Tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian lurah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 09 Tahun 2001

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa, sekretaris badan perwakilan desa dan staf

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2002

Rencana tata ruang gunung ciremai

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 01 Tahun 2001

Kedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kupang

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 02 Tahun 2001

Retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 03 Tahun 2001

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000

Pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2000

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000

Sumber pendapatan dan kekayaan desa pengurusan dan pengawasannya

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 18 Tahun 2000

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 21 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 22 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa, sekretaris desa, kepala-kepala urusan dan kepala-kepala dusun

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001

Kewenangan kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2002

Retribusi ijin pengusahaan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002

Program pembangunan daerah (propeda) dan rencana strategis (renstra) kabupaten kutai barat tahun 2001 � 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002

Kehutanan daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah kabupaten kutai barat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001

Pembentukan, organisasi dan tatakerja dinas kehutanan kabupaten kutai barat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2000

Pengelolaan hutan rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 02 Tahun 2001

Izin usaha pertambangan umum daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 04 Tahun 2001

Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 14 Tahun 1996

Hutan rakyat dan hutan milik

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 14 Tahun 2001

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 31 Tahun 2000

Pengelolaan hutan rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2002

Perlindungan hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 12 Tahun 2002

Pembuatan ladang dan kebun

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 1994

Rencana tata ruang wilayah kabupaten daerah tingkat ii lampung barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 34 Tahun 2001

Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2001

Pola dasar pembangunan daerah (poldas) kabupaten lampung barat tahun 2001 � 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2000

Penyebutan pekon, peratin dan perangkat pekon dalam kabupaten lampung barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2001

Rencana stratejik (renstra) kabupaten lampung barat tahun 2001 � 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2000

Pembentukan lembaga himpun pemekon

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2001

Program pembangunan daerah (propeda) kabupaten lampung barat tahun 2001-2005

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian peratin

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1998

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 1998

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2001

Retribusi izin pengusahaan pengelolaan dan pembinaan usaha sarang burung walet di habitat alami (in-situ) dan habitat buatan (ex-situ)

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2000

Kedudukan keuangan peratin dan perangkat pekon

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan pekon

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2000

Anggaran pendapatan dan belanja pekon (apbp)

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2000

Sumber pendapatan pekon

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor 25 tahun 1998 tentang izin pemungutan dan pemanfaatan kayu dan bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2001

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor 16 tahun 1998 tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2000

Kerjasama antar pekon

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2001

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2000

Pedoman peraturan pekon

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 1998

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000

Retribusi izin peruntukan pengunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2000

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "c"

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2000

Retribusi atas izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat kabupaten lampung timur

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2000

Retribusi izin pemungutan hasil hutan ikutan dan kayu hasil hutan rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 04 Tahun 2000

Tata cara dan teknik penyusunan peraturan daerah dan penerbitan lembaga daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 03 Tahun 1999

Pembentukan dinas kehutanan kabupaten daerah tingkat ii lebak

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 1990

Pembinaan dan pengembangan lembaga adat masyarakat baduy di kabupaten daerah tingkat ii lebak

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 48 Tahun 2000

Pembentukan dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup kabupaten lebak

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001

Perlindungan atas hak ulayat masyarakat baduy

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001

Pemerintah nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2000

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2000

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2001

Perizinan usaha kehutanan dan perkebunan di kabupaten luwu utara

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2004

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 02 Tahun 2003

Retribusi izin usaha pertambangan dan energi

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 03 Tahun 2003

Retribusi izin kelayakan lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 06 Tahun 2001

Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kabupaten malinau

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009

Ratshap dan ohoi

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2001

Pemakaian alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut dalam wilayah perairan laut kabupaten manggara

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2002

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2002

Perizinan usaha kehutanan dan perkebunan

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2001

Usaha pertambangan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 32 Tahun 2001

Pelestarian situs dan benda cagar budaya dalam kabupaten maros

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001

Pengelolaan, minyak dan gas bumi serta kelistrikan

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 35 Tahun 2001

Retribusi izin usaha pertambangan daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 36 Tahun 2001

Retribusi izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta kelistrikan

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 12 Tahun 2000

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2002

Pengelolaan kawasan lindung dan kompensasi pemanfaatan kawasan lindung

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2002

Pengurusan hutan dan retribusi hasil hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 02 Tahun 2002

Pengelolaan sumberdaya wilayah terpadu berbasis masyarakat di kabupaten minahasa

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 07 Tahun 1998

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000

Pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2000

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2000

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa / kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan atau pengangakatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2000

Kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 21 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa atau kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 22 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2012

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suku wana

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 02 Tahun 2002

Pendirian perusahaan daerah pertambangan mineral utama

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 02 Tahun 2007

Lembaga adat marga

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 04 Tahun 2004

Pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara pt. tambang batu bara bukit asam (persero) tbk di kabupaten muara enim sebagai taman hutan raya enim

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2000

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2001

Izin pemanfaatan hasil hutan non kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2001

Izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2001

Izin usaha perkebunan

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2001

Izin usaha industri hasil tanaman perkebunan

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2001

Izin perubahan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001

Pengusahaan pertambangan umum

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 32 Tahun 2001

Penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi dalam kabupaten muara enim

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2004

Pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat (ppkb)

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2002

Izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan(iphhklh)

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2001

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004

Hak ulayat masyarakat hukum adat

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004

Hak ulayat masyarakat hukum adat lundayeh kabupaten nunukan

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2003

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah kabupaten nunukan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 01 Tahun 1998

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2002

Lelang lebak lebung dalam kabupaten ogan komering ilir

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 07 Tahun 2000

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 01 Tahun 2000

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 02 Tahun 1999

Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 03 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 02 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 04 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 02 Tahun 1998

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 05 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 08 Tahun 2000

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 07 Tahun 2000

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 09 Tahun 2000

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 11 Tahun 2000

Susunan organisasi pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 10 Tahun 2000

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 12 Tahun 2000

Tata cata pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2000

Tata cara penetapan peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 14 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 06 Tahun 2000

Pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 14 Tahun 2002

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2002

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2002

Pertambangan umum daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 05 Tahun 2002

Retribusi izin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta surat keterangan sahnya hasil hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 16 Tahun 2000

Hutan rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 17 Tahun 2000

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 60 Tahun 1999

Pajak dan nilai jual bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 08 Tahun 1999

Pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengendalian dampak lingkungan daerah (bapedalda) kabupaten pekalongan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002

Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik dan hutan lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2002

Retribusi pangkalan hasil bumi dan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2002

Perizinan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 24 Tahun 2001

Retribusi izin pemungutan hasil hutan kayu (iphhk) dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (iphhbk) serta izin pemanfaatan kayu (ipk)

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001

Retribusi izin penebangan dan pengangkutan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2003

Pencabutan peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor 10 tahun 2001 tentang retribusi izin penebangan dan pengangkutan kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2003

Garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 04 Tahun 2002

Pemerintahan kampung

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 22 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 09 Tahun 2001

Retribusi peredaran kayu dan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000

Kewenangan kabupaten sanggau sebagai daerah otonom

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2000

Pungutan daerah dan penyetoran iuran kehutanan dari izin hak pemungutan hasil hutan berupa kayu

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2000

Tata cara pemungutan hasil hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2002

Pemerintahan kampung

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2000

Pedoman pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2000

Pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 06 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 08 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 09 Tahun 2000

Sumber pendapatan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000

Pedoman pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2000

Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan didesa dan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2000

Pedoman pembentukan dan penggabungan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 05 Tahun 2001

Pengelolaan kawasan pantai

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2007

Kedamangan kabupaten seruyan

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2002

Retribusi izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1999

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 07 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 04 Tahun 2000

Badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 05 Tahun 2000

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian lurah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 07 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian dukuh

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2000

Tata cara pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian carik desa/kepala bagian/kepala urusan/sekretaris badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 04 Tahun 2005

Pemerintahan nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 1999

Pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengendalian dampak lingkungan kabupaten sragen

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2001

Retribusi izin tebang dan izin angkut kayu desa/hutan rakyat dan kayu olahan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003

Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 24 Tahun 2000

Tata cara penetapan peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 11 Tahun 2001

Pajak produksi hasil tanaman perkebunan dan hortikultura

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2002

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2001

Retribusi izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan hasil produksi alam dan hutan tanaman

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2000

Sumbangan pihak ketiga atas hasil tambang batubara yang dibawa keluar dari areal pertambangan

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 1998

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 03 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 04 Tahun 2000

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 05 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2000

Tata cara pencalonan, pemilihan, dan/atau pengangkatan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 07 Tahun 2000

Pembentukan badan perwakilan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 08 Tahun 2000

Anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 09 Tahun 2000

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2000

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2000

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2000

Peraturan desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2000

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2000

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2000

Kerjasama antar desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001

Retribusi dan pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan di kabupaten tolitoli

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2000

Perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii tuban nomor 01 tahun 1998, tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2004

Izin usaha pertambangan bahan galian golongan "c"

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 1999

Usaha pertambangan bahan galian golongan "c"

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat kabupaten wonosobo

Peraturan Daerah Kabupeten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2002

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kebupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2000

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008

Peradilan adat di papua

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008

Hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 03 Tahun 2008

Negeri di kota ambon

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2000

Izin pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2000

Ruang terbuka hijau kota kupang

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1998

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2003

Usaha pertambangan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2002

Retribusi pemasukan produksi hasil hutan dan perkebunan

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2003

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah / lahan dengan rahmat tuhan yang maha esa

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002

Retribusi peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2000

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2003

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota palangka raya

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2000

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "c"

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2003

Pengolahan usaha pertambangan umum daerah

Peraturan Daerah Kota Sambas Nomor 14 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2000

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 03 Tahun 2001

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000

Kewenangan daerah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas pertanahan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2000

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2000

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kantor pengendalian dampak lingkungan

Peraturan Daerah Kotamadya Samarinda Nomor 20 Tahun 1997

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kotamadya Tebing Tinggi Nomor 07 Tahun 1998

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2001

Usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan kabupaten kotawaringin timur

Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2001

Perubahan pertama peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 18 tahun 2000 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 1991

Pariwisata budaya

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 07 Tahun 2000

Penyelenggaraan kehidupan adat

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 1987

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas pemetaan dan pengukuran tanah daerah khusus ibukota jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001

Pengurusan hutan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001

Peredaran hasil hutan di jawa barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2000

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08 Tahun 1987

Pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan a dan b)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 1987

Perubahan pertama peraturan daerah provinsi daerah tingkat i kalimantan barat nomor 6 tahun 1982 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08 Tahun 1994

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08 Tahun 1996

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2002

Penyelenggaraan perusahaan inti rakyat perkebunan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2000

Rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan selatan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 1992

Pembinaan dan pengamanan pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat perkebunan (pir � bun)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2002

Pengelolaan pertambangan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

Kelembagaan adat dayak di kalimantan tengah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 09 Tahun 2001

Penanganan penduduk dampak konflik etnik

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2001

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 04 Tahun 2012

Pelestarian adat istiadat

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009

Pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2001

Penataan ruang wilayah provinsi lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2001

Alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2000

Retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2004

Pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di provinsi nusa tenggara barat

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 08 Tahun 1974

Pelaksanaan penegasan hak atas tanah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2012

Lembaga adat melayu riau

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 Tahun 1996

Izin usaha perikanan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2000

Retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Juni 2000

Retribusi dan penarikan levy and grant atas izin pemanfaatan kayu

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2000

Retribusi pemanfaatan lahan pada hutan negara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007

Pokok-pokok pemerintahan nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 1989

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2002

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 1983

Perubahan kedua peraturan daerah provinsi daerah tingkat i sumatera barat nomor 09 tahun 1978 tentang iuran hak pemungutan hasil hutan dan iuran hasil hutan dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2008

Tanah ulayat dan pemanfaatannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 1991

Penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dalam hutan di sumatera barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1994

Penyerahan sebagian urusan pemerintah provinsi daerah tingkat i sumatera barat dalam bidang perkebunan kepada pemerintah daerah tingkat ii

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1994

Rencana tata ruang wilayah provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008

Tanah ulayat dan pemanfaatannya

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2012

Perubahan atas peraturan gubernur nomor 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di provinsi kalimantan tengah

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2012

Pemberian pembebasan pajak daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah millenium challenge corporation

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009

Tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di provinsi kalimantan tengah

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013

Tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup provinsi sulawesi tengah

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012

Pedoman umum pelaksanaan free, prior and infarmed consent pada reducing emission from deforestation and forest degradation plus provinsi sulawesi tengah

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013

Pedoman peradilan adat sulteng

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012

Pedoman dan tata cara permanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal

Peraturan Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2001

Izin pengusahaan tambak di kawasan hutan

Peraturan Kota Depok Nomor 05 Tahun 2001

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002

Pengelolaan sumber daya alam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2004

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam

Surat Kepuitusan Bupati Kutai Nomor 110 Tahun 1997

Pelaksanaan dan tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189 177 2011

Penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di aceh

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 973 06 Sk Iv 1999

Penetapan perhitungan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam kabupaten dati ii aceh barat

Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 18 Tahun 2000

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor 20 tahun 1999 tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 50 Tahun 1999

Ketentuan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii aceh timur nomor 8 tahun 1998 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 431 Tahun 2001

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul jo. peraturan daerah kabupaten bantul nomor 19 tahun 2001

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2000

Penetapan harga standar bahan galian golongan c dalam wilayah kabupaten bengkulu selatan

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2001

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomor 24 tahun 2000 tentang retribusi hasil hutan ikutan

Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 02 Tahun 2001

Pembentukan tim koordinasi izin pembukaan tanah (lahan) serta izin pemungutan dan pemanfaatan kayu kabupaten berau

Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 161 Tahun 2000

Perubahan keputusan bupati berau nomor 102 tahun 2000 tentang ijin pembukaan lahan di wilayah kabupaten berau

Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2001

Jaminan kesungguhan dalam rangkapembukaan lahan perkebunan

Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2000

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor nomor 5 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2000

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor nomor 9 tahun 2000 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apb-desa) bupati bogor

Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002

Pengukuhan hutan adat desa batu kerbau kecamatan pelepat kabupaten bungo

Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 143 199 2002

Pedoman pembentukan panitia lelang tanah kas desa di kabupaten grobogan

Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 48 Hutbun Tahun 2009

Pengukuhan hutan adat dusun senamat ulu kecamatan bathin iii ulu kabupaten bungo

Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 208 Kpts 2001

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan badan perwakilan desa (bpd)

Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 147 90 2002

Pedoman penyusunan tata tertib badan perwakilan desa

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Berau Nomor 47 Tahun 2000

Tata cara ijin hak pemungutan hasil hutan

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2000

Tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2000

Petunjuk pelaksanaan tata cara pemberian ijin hak pemungutan hasil hutan melalui permohonan dengan luas maksimal 100 ha

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 375 Tahun 2000

Izin pemungutan dan pemanfaatan hutan rakyat/adat cv. wana prima mandiri di desa kendari kecamatan sekatak kabupaten bulungan nomor 522.11/375.ek. proda.i/2000

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Nomor 180 188 Hk 110 2002

Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu rakyat

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Nomor 180 188 Hk 111 2002

Tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 85 Tahun 1999

Iuran izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 08 Tahun 2001

Prosedur tetap permohonan ijin hak pemungutan hasil hutan dengan luas maksimal 100 ha.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 126 Tahun 2001

Pembentukan tim penelitian dalam rangka pengembangan budidaya walet di kecamatan kedamin kabupaten kapuas hulu

Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 130 Tahun 2000

Penetapan nama-nama kepala adat difinitif se kabupaten kapuas hulu

Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003

Penetapan kabupaten kapuas hulu sebagai kabupaten konservasi

Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 1998

Pedoman penggunan tanah hak ulayat/hak serupa itu dan tanah milik adat untuk kepentingan perusahaan

Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 385 Tahun 2000

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 386 Tahun 2000

Nilai pasar atau harga standard jenis bahan galian golongan c di kabupaten karangasem

Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 388 Tahun 2000

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 125 Tahun 1999

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama kuhai lokasi blok i wpr kecamatan tumbang titi (desa kelampai) kabupaten dati ii ketapang

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 187 Tahun 1999

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama kud sari pawan lokasi blok wpr desa senduruhan kecamatan sandai kabupaten dati ii ketapang

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 188 Tahun 1999

Surat izin sementara pertambangan daerah bahan galian golongan c (pasir dan kerikil) atas nama koperasi fajar bahari lokasi alur sungai kelurahan tengah kecamatan matan hilir utara kabupaten dati ii ketapang

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 195 Tahun 1995

Pemberian izin pertambangan daerah sdr. jafri karentika

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 150 Tahun 1999

Surat izin pertambangan rakyat bahan galian emas atas nama koperasi manunggal jaya sp v sei. jeran lokasi blok ii desa kelampai kecamatan tumbang titi

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 217 Tahun 1995

Pemberian izin pertambangan daerah cv. rinta 86 ketapang

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 252 Tahun 1996

Pemberian surat izin pertambangan daerah (sipd) pengolahan / pemurnian

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 77 Tahun 1998

Pemberian surat izin pertambangan daerah (sipd) eksploitasi, pengangkutan dan penjualan

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2001

Tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu (iphhk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2001

Tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu (iphhbk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2002

Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat/hutan milik/tanah milik, areal tambang, hti, perkebunan dan lain-lain

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 12 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 19 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan d

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001

Tata cara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (iuphhk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2002

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 110 K 237 2001

Pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembentukan badan perwakilan kampung (bpk)

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001

Tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (iuphhbk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 283 Tahun 2000

Desa-desa di dalam dan di sekitar areal hph yang berhak menerima dana kompensasi dari perusahaan-perusahaan kehutanan yang ada di wilayah kabupaten kutai barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2001

Tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu hutan rakyat/hutan milik pada areal hutan produksi dalam kawasan budidaya non kehutanan (kbnk)

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 340 K 303 2001

Tim inventarisasi hutan adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat kabupaten kutai barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 522 1 K 309 2001

Pembentukan tim penyusun rancangan peraturan daerah tentang kehutanan kabupaten kutai barat

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 101 Kpts 06 2002

Larangan pembukaan hutan di wilayah rimba larangan marga bengkunat kecamatan bengkunat kabupaten lampung barat

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 136 Kpts 01 2001

Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan jaringan irigasi way ngambur seluas � 11 hektar di pekon marang dan sumber agung kecamatan pesisir selatan dan bengkunat kabupaten lampung barat

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 167 Kpts 03 2000

Pembentukan forum konsultatif/ tim koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten lampung barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 400 K 321 2001

Pembentukan tim resolusi konflik dalam wilayah kabupaten kutai barat

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 179 Kpts 05 2001

Pembentukan panitia tata batas hutan dan panitia tata batas kawasan konservasi perairan

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 180 Kpts 05 2001

Pembentukan forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten lampung barat

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 232 Kpts 06 2001

Rencana pembangunan tahunan daerah kabupaten lampung barat tahun 2001�2005

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 92 Kpts 06 2002

Pelaksanaan secara swakelola pekerjaan proyek pengembangan aneka usaha kehutanan kabupaten lampung barat tahun anggaran 2002

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 26 Kpts Iii 04 2003

Penetapan dan pembagian insentif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( bphtb ), pajak penghasilan ( pph ) pasal 21, penerimaan dari sda pertambangan minyak bumi, sda perikanan, sda pertambangan umum dan sda kehutanan

Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B 94 Kpts 06 2002

Pelaksanaan secara swakelola pekerjaan proyek hutan kemasyarakatan kabupaten lampung barat tahun anggaran 2002

Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004

Pengakuan keberadaan masyarakat adat seko

Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003

Pengukuhan kawasan bukit tapanggang sebagai hutan adat masyarakat hukum adat desa guguk kecamatan sungai manau kabupaten merangin

Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 42 Tahun 1997

Penunjukan lokasi, pemberian izin pembukaan lahan pertanian secara kolektif di dusun lintang batang desa pancaroba kecamatan sungai ambawang kabupaten daerah tingkat ii pontianak

Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2005

Pelaksanaan hukum adat rejang

Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 93 Tahun 2005

Kumpulan hukum adat bagi masyarakat adat dalam wilayah kabupaten rejang lebong (kelpiak ukum adat ngen riyan ca'o beak nyoa pinang lem kabupaten rejang lebong)

Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 2170 Xii 2000

Kewenangan pemerintah kabupaten tana toraja sebagai daerah otonom

Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2002

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten sidorajo pada dinas perijinan dan penanaman modal kabupaten sidoarjo

Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 19 Tahun 1999

Pemberian izin hak pemungutan hasil hutan melalui permohonan dengan luas maksimal 100 hektar

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 170 12 2000

Persetujuan dewanperwakilan rakyat daerah kabupaten banyumas terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten banyumas

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2000

Persetujuan penetapan peraturan daerah kabupaten mojokerto

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171 1 23 Dprd Km 2000

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2001

Persetujuan penetapan peraturan daerah provinsi lampung tentang penataan ruang wilayah provinsi lampung

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2001

Persetujuan penetapan peraturan daerah provinsi lampung tentang alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 332 2002

Pembentukan tim asistensi pengamanan keberadaan aset pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta berupa tanah dan bangunan tahun anggaran 2002

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000

Pedoman umum pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di provinsi daerah istimewa yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2000

Peruntukan air dan baku mutu air pada sungai ciwulan dan sungai cilangla di jawa barat

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2000

Pedoman pengendalian dampak lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di provinsi jawa tengah

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2000

Penetapan dana kompensasi kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan di provinsi kalimantan timur

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2002

Izin khusus penebangan jenis kayu ulin

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 103 Tahun 1998

Prosedur penyaluran dan pengelolaan serta pembagian iuran hasil hutan

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 111 Tahun 1998

Petunjuk pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat perkebunan (pir-bun) di provinsi daerah tingkat i lampung

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 109 Tahun 1999

Pelaksanaan pelayanan prima dibidang pertanahan pada kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan kabupaten/kota di provinsi lampung

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2000

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 07 tahun 2000 tentang retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 1997

Tata cara dan persyaratan pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya di provinsi lampung

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2000

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 08 tahun 2000 tentang retribusi pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2001

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2001 tentang alih fungsi lahan dari eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas � 145.125 hektar menjadi kawasan bukan hpk dalam rangka pemberian hak atas tanah

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G 283 A B Ix Hk 2000

Penetapan status tanah eks areal kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (hpk) seluas + 145.125 (seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 1999

Pembentukan badan pengelola taman nasional tanjung puting

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522 330 Instutda G St 2012

5 (lima) kabupaten prioritas lokasi demonstration activities (da) reducing emission from deforestation and forest degradatton+ (redd+) provins! sulawesi tengah

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 1997

Pencegahan/penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan serta reklamasi lahan bekas penambangan bahan galian golongan c

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 1988

Perubahan atas keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 159/gsb/1984 tentang pembentukan 9 (sembilan) cabang dinas kehutanan provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 225 Gsb 1981

Pembentukan tim peneliti dan penertiban hak pengusahaan hutan (hph) dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 1997

Pengaturan usaha tambang obsidian oleh masyarakat di kecamatan iv koto aur malintang kabupaten padang pariaman

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 408 Gsb 1982

Memperlakukan secara mutatis mutandis bagi provinsi daerah tingkat i sumatera barat setiap perhitungan tarif iuran hasil hutan yang ditetapkan oleh direktur jenderal kehutanan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 522 62 1991

Penunjukkan kawasan hutan di sekitar bukit batu patah sebagai kawasan hutan wisata alam

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 522 11 409 1990

Badan pengelola taman hutan raya dr. mohammad hatta

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 593 41 89 1992

Izin pencadangan dan izin pembebasan tanah kepada pt. mibije pangan semesta atas tanah yang terletak di desa alang rambah, desa kumbung i, desa tanjung pondok desa ampang tanah, desa kubu dan desa kampung dalam perwakilan kecamatan pancung soal di tapan d

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 95 Kpts Kwl 4 1999

Pemberian hak pengusahaan hutan kemasyarakatan sementara kepada koperasi pengelola hutan kemasyarakatan (kphk) rimba berseri

Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 196 Vi 2001

Pembentukan tim inventarisasi, pengendalian dan pemulihan kerusakan hutan kota palopo

Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 185 Viii 2003

Penetapan desa latuppa kecamatan wara sebagai lokasi pendampingan masyarakat tradisionil untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan tahun anggaran 2003 kota palopo

Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 32 I 2004

Penetapan lokasi tanah ex. hak guna pt. hasil bumi indonesia buntu marannu (pt. hbi, bm) di desa battang kecamatan telluwanua kota palopo sebagai kawasan penyanggah

Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 256 Viii 2004

Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (ukl)/upaya pemantauan lingkungan (upl) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (sppl)/dokumen kelola lingkungan (dkl) di kota palopo

Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188 342 3215 Sk 1998

Pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii medan nomor 8 tahun 1998 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan