Perkumpulan HuMa

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998

Pemulihan kewenangan menteri pertambangan dan energi dalam pemberian ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas pantai perairan pulau batam dan sekitarnya

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998

Pengelolaan kawasan ekosistem leuser

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998

Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan; pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998

Penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998

Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 135 Kpts Iv Pphh 1998

Petunjuk pelaksanaan ketentuan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 136 Kpts Iv Pphh 1998

Petunjuk pelaksanaan ketentuan ekspor kayu gergajian dan kayu olahan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 376 Kpts Ii 1998

Kriteria penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 508 Kpts Iv 1998

Besarnya provisi sumberdaya hutan (psdh) per satuan hasil hutan kayu

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 521 Kpts 11 1998

Pembentukan komite reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan (komite rpkp)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 582 Kpts Ii 1998

Perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 150/kpts-ii/1998 tentang ketentuan pelaksanaan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 620 Kpts Ii 1998

Pencabutan keputusan menteri kehutanan nomor 684/kpts-ii/1993 tentang bentuk pemilikan dan keterkaitan hak pengusahaan hutan dengan industri pengolahan kayu hulu

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 625 Kpts Ii 1998

Sistem silvikultur terbang pilih dan tanam jalur (tptj) dalam pengelolaan hutan produksi alam

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 677 Kpts Ii 1998

Hutan kemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 728 Kpts Ii 1998

Luas maksimum pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 731 Kpts Ii 1998

Tata cara pelelangan hak pengusahaan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 732 Kpts Ii 1998

Persyaratan dan tata cara pembaharuan hak pengusahaan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 734 Kpts Ii 1998

Tim persiapan pelelangan hak pengusahaan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 735 Kpts Ii 1998

Panitia pelaksana pelelangan hak pengusahaan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Kpts Ii 1998

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi proyek pinjaman dan atau hibah luar negeri

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47 Kpts Ii 1998

Penunjukan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas seluas � 29.000 (dua puluh sembilan ribu) hektar di kelompok hutan pesisir, di kabupaten dati ii lampung barat, propinsi dati i lampung, yang telah merupakan repong damar dan diusahakan oleh mas

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 1998

Perluasan pemberian hak milik atas tanah untuk rss/rs menurut keputusan menteri negara agraria/kepala bpn nomor 09 tahun 1997

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 278 Mpp Kep 6 1998

Ketentuan ekspor kayu gergajian