Perkumpulan HuMa

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000

Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000

Badan pengendalian dampak lingkungan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000

Badan pertanahan nasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 03 Tahun 2000

Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2000

Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000

Penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2000

Pencabutan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1997 tentang pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000

Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000

Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 146 Kpts Ii 2000

Evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 054 Kpts Ii 2000

Perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 704/kpts-ii/1999 tentang pembentukan tim fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah departemen kehutanan dan perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 055 Kpts Ii 2000

Perlindungan ikan raja laut (latimeria menadoensis) sebagai satwa yang di lindungi

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 063 Kpts Ii 2000

Tata hubungan kerja instansi kehutanan dan perkebunan di wilayah dengan unit perum perhutani

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 070 Kpts Ii 2000

Penunjukan pulau pieh dan perairan disekitarnya seluas � 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar, yang terletak di kecamatan ulakan tapakis, kabupaten daerah tingkat ii padang pariaman, propinsi daerah tingkat i sumatera barat menjadi kawa

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 084 Kpts Ii 2000

Penangguhan pemberlakuan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 310/kpts-ii/1999 tentang pedoman pemberian hak pemungutan hasil hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 104 Kpts Ii 2000

Tata cara mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 132 Kpts Ii 2000

Pemberlakuan surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) sebagai pengganti dokumen surat angkutan kayu bulat (sakb), surat angkutan kayu olahan (sako) dan surat angkutan hasil hutan bukan kayu (sahhbk)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 151 Kpts Ii 2000

Penetapan jenis komoditas tanaman perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 210 Kpts Ii 2000

Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 146/kpts-ii/2000 tentang evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 213 Kpts Viii 2000

Rencana stratejik departemen kehutanan dan perkebunan tahun 2001 - 2005

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 11 1 Kpts Ii 2000

Kriteria dan standar tarif dana reboisasi

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59 Kpts Ii 2000

Pembentukan tim tindak lanjut rencana aksi inter departmental commitee forestry (idcf)

Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000

Pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518 Kmk 04 2000 Tahun 2000

Pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 22 Kpts Ii Kum 2000

Pembentukan tim penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah tindak lanjut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 35 Kpts Ii Kum 2000

Pembentukan tim penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan yang tidak sesuai dengan program reformasi