Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2005
Pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 02 Tahun 2005
Petunjuk pelaksanaan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2005
Pedoman verifikasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau pada hutan tanaman yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 07 Tahun 2005
Pencabutan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 317/kpts-ii/1999 tanggal 7 mei 1999 tentang hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2005
Perubahan ketiga atas keputusan menteri kehutanan nomor 126/kpts-ii/2003 tentang penatausahaan hasil hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2005
Kerjasama operasi (kso) pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2005
Penanaman modal asing di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 22 Tahun 2005
Tata cara dan persyaratan penggabungan perusahaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang berbentuk perseroan terbatas (pt)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005
Pedoman pemanfaatan hutan hak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005
Keamanan hayati produk rekayasa genetik
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2005
Pembatalan peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor 22 tahun 2001 tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat kabupaten wonosobo
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 02 Tahun 2005
Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. wana agung asa utama provinsi kalimantan tengah
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2005
Penetapan rencana produksi hasil hutan kayu secara nasional periode tahun 2006 yang berasal dari pemanfaatan hutan alam produksi yang dibebani iuphhk yang sah
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk 322 Menhut Ii 2005
Pencabutan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 187/kpts-ii/2000 tanggal 29 juni 2000 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan s. kerayaan - s. susuk, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 28.317,50 (dua puluh
Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005
Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) dan rencana pemantapan lingkungan hidup (rpl)