Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2001
Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional tanjung puting
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001
Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001
Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2001
Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001
Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001
Pengalihan bentuk perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) menjadi perusahaan perseroan (persero)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001
Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127 Kpts V 2001
Penghentian sementara (moratorium) kegiatan penebangan dan perdagangan ramin (gonytylus spp)
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123 Tahun 2001
Organisasi dan tata kerja departemen kehutanan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20 Kpts Ii 2001
Pola umum dan standar serta kriteria rehabilitasi hutan dan lahan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Kpts Ii 2001
Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Kpts Ii 2001
Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001
Otonomi khusus bagi provinsi papua