Perkumpulan HuMa

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999

Tim pengkajian kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan landreform

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 1999

Izin lokasi

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1999

Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 1999

Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1999

Pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999

Pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999

Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 279 Kpts Ii 1999

Pembinaan wilayah di bidang kehutanan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 865 Kpts Ii 1999

Penyempurnaan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 677/kpts-ii/1998 tentang hutan kemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 317 Kpts Ii 1999 Tahun 1999

Hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999

Kehutanan