Perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan

Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka social forestry

Restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi

Penatagunaan tanah

Perencanaan kehutanan

Perlindungan hutan

Perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Surat edaran masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakat hukum adat

Perubahan keputusan bersama menteri perindustrian dan perdagangan nomor 803/mpp/kep/12/2002 dan menteri kehutanan nomor 10267/kpts-ii/2002 tentang pembentukan badan revitalisasi industri kehutanan

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan taman wisata alam pada kelompok hutan gunung merbabu seluas � 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar, yang terletak di kabupaten magelang, semarang dan boyolali, provinsi jawa tengah menjadi taman na

Penetapan jatah produksi hasil hutan kayu secara nasional untuk periode tahun 2005 yang berasal dari pemanfaatan hutan produksi alam

Pencabutan keputusan menteri kehutanan nomor 8678/kpts-ii/2002 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 4895/kpts-ii/2002 tentang kriteria dan indikator penilaian kelangsungan usaha perusahaan hti patungan dan hti bumn

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 33/kpts-ii/2003 tentang tata cara penyelesaian hak pengusahaan hutan alam atau hak pengusahaan hutan tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan

Sumber daya air

Perkebunan

Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang