Perkumpulan HuMa

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1976

Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002

Pengendalian penambangan pasir laut

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000

Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2005

Pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2001

Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional tanjung puting

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1973

Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1964

Mencegah pendudukan-pendudukan baru atas tanah-tanah negara yang dilakukan secara tidak menurut hukum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998

Pemulihan kewenangan menteri pertambangan dan energi dalam pemberian ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas pantai perairan pulau batam dan sekitarnya

SK Tim Percepatan Inpres Nomor 9 Tahun 2020