Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998
Pemulihan kewenangan menteri pertambangan dan energi dalam pemberian ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas pantai perairan pulau batam dan sekitarnya
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1964
Mencegah pendudukan-pendudukan baru atas tanah-tanah negara yang dilakukan secara tidak menurut hukum
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1973
Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2001
Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional tanjung puting
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2005
Pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000
Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002
Pengendalian penambangan pasir laut
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1976
Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum