Perkumpulan HuMa

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Inst Gsb 1997

Pelaksanaan keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 8 tahun 1997 tentang pedoman penataan ruang kawasan sepanjang jalan nasional batas kodya bukittinggi kodya payakumbuh yang berada dalam wilayah/daerah tingkat ii kabupaten tanah d

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Inst Gsb 1981

Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas di bidang agraria dalam wilayah/daerah tingkat i sumatera barat

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 06 Tahun 1999

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 1998

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001

Pemerintah nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001

Pemerintah nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 07 Tahun 2000

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2002

Retribusi pangkalan hasil bumi dan hasil hutan ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002

Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik dan hutan lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2002

Perizinan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 04 Tahun 2005

Pemerintahan nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007

Pokok-pokok pemerintahan nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 1989

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2002

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 1983

Perubahan kedua peraturan daerah provinsi daerah tingkat i sumatera barat nomor 09 tahun 1978 tentang iuran hak pemungutan hasil hutan dan iuran hasil hutan dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2008

Tanah ulayat dan pemanfaatannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 1991

Penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dalam hutan di sumatera barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1994

Rencana tata ruang wilayah provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1994

Penyerahan sebagian urusan pemerintah provinsi daerah tingkat i sumatera barat dalam bidang perkebunan kepada pemerintah daerah tingkat ii

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008

Tanah ulayat dan pemanfaatannya

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012

Pedoman dan tata cara permanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal

Peraturan Nagari Simarasok Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2002

Teritorial dan ulayat nagari simarasok

Peraturan Nagari Simarasok Kabupaten Agam Nomor 02 Tahun 2002

Tata cara pemungutan penyimpanan dan pengeluaran uang nagari simarasok

Peraturan Nagari Simarasok Kabupaten Agam Nomor 03 Tahun 2002

Struktur organisasi dan mekanisme kerja pemerintahan nagari simarasok

Peraturan Nagari Simarasok Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2002

Anggaran pendapatan dan belanja nagari simarasok tahun anggaran 2002

Peraturan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten 50 Kota Nomor 01 Nsg 2002

Perubahan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari situjuah gadang

Peraturan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten 50 Kota Nomor 02 Sg 2002

Pemungutan uang leges

Peraturan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten 50 Kota Nomor 03 Nsg 2002

Bentuk partisipasi anak nagari dalam pembangunan nagari

Peraturan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten 50 Kota Nomor 07 Sg Tahun 2002

Anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2002

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 01 Tahun 2003

Pemanfaatan tanah ulayat nagari

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 02 Tahun 2003

Pengelolaan tempat pemandian batang tabit

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 08 Tahun 2003

Penyelesaian sengketa dan perkara

Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau

Pengelolaan sumber daya alam hutan adat desa

Piagam Kesepakatan Pemeliharaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau

Pengakuan hutan adat desa guguk kecamatan sungai manau

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 1997

Pencegahan/penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan serta reklamasi lahan bekas penambangan bahan galian golongan c

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 1988

Perubahan atas keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 159/gsb/1984 tentang pembentukan 9 (sembilan) cabang dinas kehutanan provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 225 Gsb 1981

Pembentukan tim peneliti dan penertiban hak pengusahaan hutan (hph) dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 1997

Pengaturan usaha tambang obsidian oleh masyarakat di kecamatan iv koto aur malintang kabupaten padang pariaman

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 408 Gsb 1982

Memperlakukan secara mutatis mutandis bagi provinsi daerah tingkat i sumatera barat setiap perhitungan tarif iuran hasil hutan yang ditetapkan oleh direktur jenderal kehutanan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 522 11 409 1990

Badan pengelola taman hutan raya dr. mohammad hatta

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 522 62 1991

Penunjukkan kawasan hutan di sekitar bukit batu patah sebagai kawasan hutan wisata alam

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 593 41 89 1992

Izin pencadangan dan izin pembebasan tanah kepada pt. mibije pangan semesta atas tanah yang terletak di desa alang rambah, desa kumbung i, desa tanjung pondok desa ampang tanah, desa kubu dan desa kampung dalam perwakilan kecamatan pancung soal di tapan d

Surat Keputusan Wali Nagari Situjuah Gadang Nomor 08 Sk Xfffd Sg 2002

Penunjukan pimpinan proyek, bendaharawan proyek dan bendaharawan rutin

SK Bupati Kepulauan Mentawai No. 386 Tahun 2019

SK Bupati Kepulauan Mentawai No. 387 Tahun 2019

SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 162 Tahun 2019

SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 384 Tahun 2019

SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 218 Tahun 2020

SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 219 Tahun 2020

SK Bupati Kepulauan Mentawai No. 385 Tahun 2019