Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Inst Gsb 1997
Pelaksanaan keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 8 tahun 1997 tentang pedoman penataan ruang kawasan sepanjang jalan nasional batas kodya bukittinggi kodya payakumbuh yang berada dalam wilayah/daerah tingkat ii kabupaten tanah d
Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Inst Gsb 1981
Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas di bidang agraria dalam wilayah/daerah tingkat i sumatera barat
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 06 Tahun 1999
Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 1998
Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001
Pemerintah nagari
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001
Pemerintah nagari
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 07 Tahun 2000
Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2002
Retribusi pangkalan hasil bumi dan hasil hutan ikutan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002
Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik dan hutan lainnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2002
Perizinan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 04 Tahun 2005
Pemerintahan nagari
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
Pokok-pokok pemerintahan nagari
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 1989
Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2002
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 1983
Perubahan kedua peraturan daerah provinsi daerah tingkat i sumatera barat nomor 09 tahun 1978 tentang iuran hak pemungutan hasil hutan dan iuran hasil hutan dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2008
Tanah ulayat dan pemanfaatannya
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 1991
Penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dalam hutan di sumatera barat
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1994
Rencana tata ruang wilayah provinsi daerah tingkat i sumatera barat
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1994
Penyerahan sebagian urusan pemerintah provinsi daerah tingkat i sumatera barat dalam bidang perkebunan kepada pemerintah daerah tingkat ii
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008
Tanah ulayat dan pemanfaatannya
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012
Pedoman dan tata cara permanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal
Peraturan Nagari Simarasok Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2002
Teritorial dan ulayat nagari simarasok
Peraturan Nagari Simarasok Kabupaten Agam Nomor 02 Tahun 2002
Tata cara pemungutan penyimpanan dan pengeluaran uang nagari simarasok
Peraturan Nagari Simarasok Kabupaten Agam Nomor 03 Tahun 2002
Struktur organisasi dan mekanisme kerja pemerintahan nagari simarasok
Peraturan Nagari Simarasok Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2002
Anggaran pendapatan dan belanja nagari simarasok tahun anggaran 2002
Peraturan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten 50 Kota Nomor 01 Nsg 2002
Perubahan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari situjuah gadang
Peraturan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten 50 Kota Nomor 02 Sg 2002
Pemungutan uang leges
Peraturan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten 50 Kota Nomor 03 Nsg 2002
Bentuk partisipasi anak nagari dalam pembangunan nagari
Peraturan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten 50 Kota Nomor 07 Sg Tahun 2002
Anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2002
Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 01 Tahun 2003
Pemanfaatan tanah ulayat nagari
Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 02 Tahun 2003
Pengelolaan tempat pemandian batang tabit
Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 08 Tahun 2003
Penyelesaian sengketa dan perkara
Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau
Pengelolaan sumber daya alam hutan adat desa
Piagam Kesepakatan Pemeliharaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau
Pengakuan hutan adat desa guguk kecamatan sungai manau
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 1997
Pencegahan/penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan serta reklamasi lahan bekas penambangan bahan galian golongan c
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 1988
Perubahan atas keputusan gubernur kepala daerah tingkat i sumatera barat nomor 159/gsb/1984 tentang pembentukan 9 (sembilan) cabang dinas kehutanan provinsi daerah tingkat i sumatera barat
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 225 Gsb 1981
Pembentukan tim peneliti dan penertiban hak pengusahaan hutan (hph) dalam provinsi daerah tingkat i sumatera barat
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 1997
Pengaturan usaha tambang obsidian oleh masyarakat di kecamatan iv koto aur malintang kabupaten padang pariaman
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 408 Gsb 1982
Memperlakukan secara mutatis mutandis bagi provinsi daerah tingkat i sumatera barat setiap perhitungan tarif iuran hasil hutan yang ditetapkan oleh direktur jenderal kehutanan
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 522 11 409 1990
Badan pengelola taman hutan raya dr. mohammad hatta
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 522 62 1991
Penunjukkan kawasan hutan di sekitar bukit batu patah sebagai kawasan hutan wisata alam
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Sk 593 41 89 1992
Izin pencadangan dan izin pembebasan tanah kepada pt. mibije pangan semesta atas tanah yang terletak di desa alang rambah, desa kumbung i, desa tanjung pondok desa ampang tanah, desa kubu dan desa kampung dalam perwakilan kecamatan pancung soal di tapan d
Surat Keputusan Wali Nagari Situjuah Gadang Nomor 08 Sk Xfffd Sg 2002
Penunjukan pimpinan proyek, bendaharawan proyek dan bendaharawan rutin