Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1987
Pengesahan amandemen 1979 atas convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, 1973
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000
Badan pengendalian dampak lingkungan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001
Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001
Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1995
Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1995
Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992
Pengesahan vienna convention for the protection of the ozone layer dan montreal protocol on substances that deplete the ozone layer as adjusted and amended by the second meeting of the parties london, 27 - 29 june 1990
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988
Badan pertanahan nasional
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990
Pengelolaan kawasan lindung
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998
Pengelolaan kawasan ekosistem leuser
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002
Pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003
Kebijakan nasional di bidang pertanahan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
Perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978
Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991
Konservasi energi
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991
Pengesahan convention on wetlands of international importance especially as aterfowl habitat
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999
Tim pengkajian kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan landreform
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997
Perubahan atas keputusan presiden nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 24 tahun 1997
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996
Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994
Badan pengendalian dampak lingkungan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1996
Pembangunan kelompok hutan sisinemi-sanam sebagai taman hutan raya prof. ir. herman johannes
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000
Badan pertanahan nasional