Penghentian sementara (moratorium) kegiatan penebangan dan perdagangan ramin (gonytylus spp)

Evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan

Tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten sanggau nomor 09 tahun 2001 tentang retribusi peredaran kayu dan hasil hutan ikutan

Pembatalan peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor 22 tahun 2001 tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat kabupaten wonosobo

Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2002 tentang nilai perolehan air yang digunakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor

Perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 704/kpts-ii/1999 tentang pembentukan tim fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah departemen kehutanan dan perkebunan

Perlindungan ikan raja laut (latimeria menadoensis) sebagai satwa yang di lindungi

Tata hubungan kerja instansi kehutanan dan perkebunan di wilayah dengan unit perum perhutani

Penunjukan pulau pieh dan perairan disekitarnya seluas � 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar, yang terletak di kecamatan ulakan tapakis, kabupaten daerah tingkat ii padang pariaman, propinsi daerah tingkat i sumatera barat menjadi kawa

Penangguhan pemberlakuan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 310/kpts-ii/1999 tentang pedoman pemberian hak pemungutan hasil hutan

Tata cara mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar

Pemberlakuan surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) sebagai pengganti dokumen surat angkutan kayu bulat (sakb), surat angkutan kayu olahan (sako) dan surat angkutan hasil hutan bukan kayu (sahhbk)

Penetapan jenis komoditas tanaman perkebunan

Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 146/kpts-ii/2000 tentang evaluasi dan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan

Rencana stratejik departemen kehutanan dan perkebunan tahun 2001 - 2005

Pembinaan wilayah di bidang kehutanan

Kriteria penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit

Besarnya provisi sumberdaya hutan (psdh) per satuan hasil hutan kayu

Pembentukan komite reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan (komite rpkp)

Perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 150/kpts-ii/1998 tentang ketentuan pelaksanaan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih

Pencabutan keputusan menteri kehutanan nomor 684/kpts-ii/1993 tentang bentuk pemilikan dan keterkaitan hak pengusahaan hutan dengan industri pengolahan kayu hulu

Sistem silvikultur terbang pilih dan tanam jalur (tptj) dalam pengelolaan hutan produksi alam

Hutan kemasyarakatan

Luas maksimum pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

Tata cara pelelangan hak pengusahaan hutan

Persyaratan dan tata cara pembaharuan hak pengusahaan hutan

Tim persiapan pelelangan hak pengusahaan hutan

Panitia pelaksana pelelangan hak pengusahaan hutan

Penyempurnaan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 677/kpts-ii/1998 tentang hutan kemasyarakatan

Hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. yakin timber jaya provinsi kalimantan tengah

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. wana agung asa utama provinsi kalimantan tengah

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. gaung satyagraha agrindo provinsi kalimantan tengah

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor sk.318/menhut-vi/2004 tentang pembentukan tim evaluasi dan dewan pertimbangan verifikasi pada kegiatan penilaian kinerja industri primer hasil hutan kayu oleh lpi mampu

Kriteria dan standar tarif dana reboisasi

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke viii atas nama pt. sima agung provinsi kalimantan timur

Organisasi dan tata kerja departemen kehutanan

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke iv atas nama pt. sumalindo lestari jaya iv (d/h pt. madyakara pacific raya) provinsi kalimantan timur

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke vi (2006-2010) atas nama pt. timber dana provinsi kalimantan timur

Penunjukan kawasan taman nasional gunung halimun dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan gunung halimun dan kelompok hutan gunung salak seluas � 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ra

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. rinanda inti lestari propinsi kalimantan tengah

Penetapan jatah produksi hasil hutan kayu yang berasal dari usaha pemanfaatan hutan tanaman dalam wilayah kerja perum perhutani di pulau jawa untuk periode tahun 2006

Pola umum dan standar serta kriteria rehabilitasi hutan dan lahan

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii tahun 2006-2010 atas nama pt. kiani lestari provinsi kalimantan timur

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke viii atas nama pt. telaga mas kalimantan company provinsi kalimantan timur

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ke ii atas nama pt. barito putera provinsi kalimantan tengah

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi proyek pinjaman dan atau hibah luar negeri

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan

Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan

Kewajiban pemegang ijin pemanfaatan kayu (ipk) menyediakan dan menjual sebagian hasil produksinya untuk keperluan masyarakat

Rencana karya pengusahaan hutan tanaman industri (rkphti)

Perubahan keputusan menteri kehutanan no. 446/kpts-ii/1996 tentang tata cara permohonan, pemberian dan pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam

Penetapan rencana produksi hasil hutan kayu secara nasional periode tahun 2006 yang berasal dari pemanfaatan hutan alam produksi yang dibebani iuphhk yang sah

Sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan tanaman industri

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 128/kpts-ii/2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran dana rebosisasi (dr)

Penunjukan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas seluas � 29.000 (dua puluh sembilan ribu) hektar di kelompok hutan pesisir, di kabupaten dati ii lampung barat, propinsi dati i lampung, yang telah merupakan repong damar dan diusahakan oleh mas

Pembentukan tim tindak lanjut rencana aksi inter departmental commitee forestry (idcf)

Tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan dan izin usaha industri primer hasil hutan

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan taman wisata alam pada kelompok hutan gunung merbabu seluas � 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar, yang terletak di kabupaten magelang, semarang dan boyolali, provinsi jawa tengah menjadi taman na

Penetapan jatah produksi hasil hutan kayu secara nasional untuk periode tahun 2005 yang berasal dari pemanfaatan hutan produksi alam

Pencabutan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 187/kpts-ii/2000 tanggal 29 juni 2000 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan s. kerayaan - s. susuk, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 28.317,50 (dua puluh

Pencabutan keputusan menteri kehutanan nomor 8678/kpts-ii/2002 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 4895/kpts-ii/2002 tentang kriteria dan indikator penilaian kelangsungan usaha perusahaan hti patungan dan hti bumn

Perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 33/kpts-ii/2003 tentang tata cara penyelesaian hak pengusahaan hutan alam atau hak pengusahaan hutan tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan

Tata cara pengendalian peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi

Pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat

Pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) dan rencana pemantapan lingkungan hidup (rpl)

Tata cara pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada kementerian lingkungan hidup

Ketentuan ekspor kayu gergajian

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan hutan adat dan pencemaran limbah industri di lingkungan Danau Toba