Kesepakatan Bersama Pemerintah Ngata Toro Dan Pemerintah Kabupaten Sigi
Pengakuan wilayah adat ngata toro seluas 22.950 ha
Kesepakatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Antara Balai Taman Nasional Lore Llndu Dan Masyarakat Adat Kulawi Bova Marena Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupatendonggala
Pengakuan hak-hak tradisional masyaratak adat kulawi di moya marena atas sumber daya alam di huaka yang terdapat di dalam kawasan taman nasional
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2000
Susunan organisasi pemerintah desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2001
Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2001
Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2001
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2000
Peraturan desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2001
Lembaga kemasyarakatan di desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2000
Pembentukan badan perwakilan desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2001
Sumber pendapatan dan kekayaan desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2000
Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2001
Kerjasama antar desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 18 Tahun 2001
Tata cara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 Tahun 2001
Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan kelurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2012
Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suku wana
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 24 Tahun 2001
Retribusi izin pemungutan hasil hutan kayu (iphhk) dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (iphhbk) serta izin pemanfaatan kayu (ipk)
Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001
Retribusi dan pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan di kabupaten tolitoli
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2003
Pengolahan usaha pertambangan umum daerah
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2000
Retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Juni 2000
Retribusi dan penarikan levy and grant atas izin pemanfaatan kayu
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2000
Retribusi pemanfaatan lahan pada hutan negara
Peraturan Desa Lampo Nomor 01 Tahun 2013
Pengelolaan sumber daya hutan desa lampo
Peraturan Desa Powelua Nomor 01 Tahun 2013
Pengelolaan galian c
Peraturan Desa Salungkaenu Nomor 03 Tahun 2012
Pengelolaan sumber daya air bersih desa salungkaenu
Peraturan Desa Toro Kabupaten Donggala
Struktur dan hubungan kerja antar lembaga
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013
Tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup provinsi sulawesi tengah
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012
Pedoman umum pelaksanaan free, prior and infarmed consent pada reducing emission from deforestation and forest degradation plus provinsi sulawesi tengah
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013
Pedoman peradilan adat sulteng
Peraturan Ngata Toro Nomor 02 Tahun 2012
Pengelolaan sumber daya air ngata toro
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522 330 Instutda G St 2012
5 (lima) kabupaten prioritas lokasi demonstration activities (da) reducing emission from deforestation and forest degradatton+ (redd+) provins! sulawesi tengah
Surat Pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu Nomor 651 Vi Btnll 1 2000
Pengakuan wilayah adat ngata toro seluas � 18.360 ha berada di dalam balai taman nasional lore lindu