Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 03 Tahun 2000
Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2000
Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2001
Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998
Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan; pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia