Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Permentan Ot 140 2 2007
Pedoman perizinan usaha perkebunan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49 Tahun 1990
Tata cara dan persyaratan izin penggunaan air dan atau sumber air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 Tahun 1990
Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 1990
Pengendalian mutu air pada sumber sumber air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 Tahun 1989
Pembagian wilayah sungai
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 1999
Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1999
Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Sk 159 Menhut Ii 2004 Tahun 2004
Restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 56 Menhut Ii 2006
Pedoman zonasi taman nasional
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 01 Menhut Ii 2004 Tahun 2004
Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka social forestry
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005
Pedoman pemanfaatan hutan hak
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 22 Tahun 2005
Tata cara dan persyaratan penggabungan perusahaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang berbentuk perseroan terbatas (pt)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2005
Penanaman modal asing di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2005
Kerjasama operasi (kso) pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2005
Perubahan ketiga atas keputusan menteri kehutanan nomor 126/kpts-ii/2003 tentang penatausahaan hasil hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2006
Pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 07 Tahun 2005
Pencabutan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 317/kpts-ii/1999 tanggal 7 mei 1999 tentang hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2005
Pedoman verifikasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau pada hutan tanaman yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 02 Tahun 2005
Petunjuk pelaksanaan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013
Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah