Perkumpulan HuMa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961

Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970

Perencanaan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001

Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1999

Pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1990

Hak pengusahaan hutan tanaman industri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1953

Penguasaan tanah-tanah negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000

Penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2000

Pencabutan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1997 tentang pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001

Pengalihan bentuk perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) menjadi perusahaan perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000

Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004

Penatagunaan tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961

Pendirian perusahaan kehutanan negara jawa tengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999

Pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990

Pengendalian pencemaran air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005

Keamanan hayati produk rekayasa genetik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1967

Iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982

Tata pengaturan air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997

Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980

Penggolongan bahan-bahan galian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002

Pengelolaan limbah radioaktif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985

Perlindungan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003

Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969

Tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002

Dana reboisasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996

Hak guna usaha, hak guna bangunanan hak pakai atas tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964

Perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996

Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di ind0nesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994

Penghunian rumah oleh bukan pemilik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004

Perencanaan kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004

Perlindungan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997

Rencana tata ruang wilayah nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000

Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998

Penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002

Hutan kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1957

Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah swatantra tingkat i

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998

Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999

Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001

Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001

Irigasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air