Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001
Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999
Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998
Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1957
Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah swatantra tingkat i
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998
Penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000
Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997
Rencana tata ruang wilayah nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004
Perlindungan hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004
Perencanaan kehutanan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994
Penghunian rumah oleh bukan pemilik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996
Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di ind0nesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964
Perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996
Hak guna usaha, hak guna bangunanan hak pakai atas tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998
Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002
Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970
Perencanaan hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969
Tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003
Perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985
Perlindungan hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002
Pengelolaan limbah radioaktif
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980
Penggolongan bahan-bahan galian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Pendaftaran tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982
Tata pengaturan air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1967
Iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005
Keamanan hayati produk rekayasa genetik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990
Pengendalian pencemaran air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
Pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961
Pendirian perusahaan kehutanan negara jawa tengah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
Penatagunaan tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000
Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001
Pengalihan bentuk perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) menjadi perusahaan perseroan (persero)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2000
Pencabutan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1997 tentang pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000
Penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000
Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000
Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961
Pendaftaran tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1953
Penguasaan tanah-tanah negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1990
Hak pengusahaan hutan tanaman industri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1999
Pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001
Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan