Hukum Adat Komunitas Kabupaten Wajo
Hukum adat komunitas kabupaten wajo
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20 Tahun 1999
Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2002
Retribusi izin kelayakan lingkungan
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2003
Retribusi pertambangan dan energi daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2001
Retribusi administrasi pendaftaran tanah
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2000
Retribusi izin peruntukan dan penggunaan tanah
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2002
Usaha pertambangan
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 09 Tahun 2000
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 1999
Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2000
Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2000
Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2001
Perizinan usaha kehutanan dan perkebunan di kabupaten luwu utara
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2004
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 02 Tahun 2003
Retribusi izin usaha pertambangan dan energi
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 03 Tahun 2003
Retribusi izin kelayakan lingkungan
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2002
Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2002
Perizinan usaha kehutanan dan perkebunan
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2000
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2001
Usaha pertambangan bahan galian golongan c
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 32 Tahun 2001
Pelestarian situs dan benda cagar budaya dalam kabupaten maros
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001
Pengelolaan, minyak dan gas bumi serta kelistrikan
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 35 Tahun 2001
Retribusi izin usaha pertambangan daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 36 Tahun 2001
Retribusi izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta kelistrikan
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2002
Retribusi izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1999
Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 Tahun 1996
Izin usaha perikanan
Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 18 Tahun 2000
Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor 20 tahun 1999 tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan
Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004
Pengakuan keberadaan masyarakat adat seko
Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 2170 Xii 2000
Kewenangan pemerintah kabupaten tana toraja sebagai daerah otonom
Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 185 Viii 2003
Penetapan desa latuppa kecamatan wara sebagai lokasi pendampingan masyarakat tradisionil untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan tahun anggaran 2003 kota palopo
Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 196 Vi 2001
Pembentukan tim inventarisasi, pengendalian dan pemulihan kerusakan hutan kota palopo
Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 256 Viii 2004
Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (ukl)/upaya pemantauan lingkungan (upl) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (sppl)/dokumen kelola lingkungan (dkl) di kota palopo
Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 32 I 2004
Penetapan lokasi tanah ex. hak guna pt. hasil bumi indonesia buntu marannu (pt. hbi, bm) di desa battang kecamatan telluwanua kota palopo sebagai kawasan penyanggah
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7756 / MENLHK-PSKL / PKTHA / PSL.1 / 12 / 2020
Penetapan hutan adat Tondon kepada masyarakat hukum adat Tondon seluas 205 (dua ratus lima) hektare di desa Tokkonan Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan