Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kabupaten kutai timur

Kewenangan kabupaten

Retribusi ijin pengusahaan hasil hutan ikutan

Program pembangunan daerah (propeda) dan rencana strategis (renstra) kabupaten kutai barat tahun 2001 � 2005

Kehutanan daerah

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah kabupaten kutai barat

Pembentukan, organisasi dan tatakerja dinas kehutanan kabupaten kutai barat

Pengelolaan hutan rakyat

Izin usaha pertambangan umum daerah

Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Hutan rakyat dan hutan milik

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Pengelolaan hutan rakyat

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan

Kerjasama antar desa

Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan

Pembentukan badan perwakilan desa

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Sumber pendapatan dan kekayaan desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Susunan organisasi pemerintah desa

Tata cata pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Tata cara penetapan peraturan desa

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Pertambangan umum daerah

Hutan rakyat

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Pajak dan nilai jual bahan galian golongan c

Izin pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan c

Pelaksanaan dan tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Pembentukan tim koordinasi izin pembukaan tanah (lahan) serta izin pemungutan dan pemanfaatan kayu kabupaten berau

Perubahan keputusan bupati berau nomor 102 tahun 2000 tentang ijin pembukaan lahan di wilayah kabupaten berau

Jaminan kesungguhan dalam rangkapembukaan lahan perkebunan

Tata cara ijin hak pemungutan hasil hutan

Tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik

Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu rakyat

Tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu

Tim inventarisasi hutan adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu (iphhk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu (iphhbk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat/hutan milik/tanah milik, areal tambang, hti, perkebunan dan lain-lain

Tata cara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (iuphhk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan

Pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembentukan badan perwakilan kampung (bpk)

Tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (iuphhbk) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten kutai barat

Tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu hutan rakyat/hutan milik pada areal hutan produksi dalam kawasan budidaya non kehutanan (kbnk)

Desa-desa di dalam dan di sekitar areal hph yang berhak menerima dana kompensasi dari perusahaan-perusahaan kehutanan yang ada di wilayah kabupaten kutai barat

Pembentukan tim resolusi konflik dalam wilayah kabupaten kutai barat

Pembentukan tim penyusun rancangan peraturan daerah tentang kehutanan kabupaten kutai barat

Izin khusus penebangan jenis kayu ulin

Penetapan dana kompensasi kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan di provinsi kalimantan timur